Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

KPU Dompu Persilahkan Bapaslon TMS Ajukan Sengketa di Bawaslu

KPU Dompu menyilaukan bakal calon yang TMS ajukan sengeketa ke Bawaslu.

Dompu, Bimakini. – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang akan berlaga hingga 9 Desember 2020 nanti.

Dari tiga bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di KPU, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 atas nama Hj Eri Aryani Abubakar – H Ikhtiar (ERI-HI) dan pasangan Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT (Jarapasaka) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Dompu.

Sementara bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Dompu, H. Syaifurahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs Arifuddin., Rabu (23/9) usai rapat pleno menyebutkan bahwa, keputusan itu diambil berdasarkan klarifikasi tim KPU Dompu dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram terhadap dokumen yang H Syaifurahman Salman, SE sampaikan ke KPU.

Katanya, hasil verifikasi faktual keabsahan berkas admistrasi Bapaslon yang berjargon SUKA tersebut diperoleh keterangan. Pihak Lapas memberikan surat keterangan secara tertulis kepada KPU pada 10 September 2020 yang ditanda tangani Kelapas Kelas II A Mataram.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa, H Syaifurahman Salman, SE terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp.200 juta. Pertama kali ditahan pada 13 Mei 2011 dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 27 Oktober 2014. Sedangkan pembebasan akhir pada 28 Maret 2016.

“Dengan demikian tidak bisa melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Karena belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sampai saat pendaftaran sebagai calon,” jelasnya.

Atas persolan itu, KPU Dompu menunggu upaya hukum lain yang ditempuh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama H. Syaifurahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani. Dimana diberikan ruang, jika tidak menerima dengan putusan KPU bisa melakukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Dompu.

“Sesuai ketentuan, permohonan sengketa di Bawalsu paling lama disampaikan tiga hari sejak tanggal penetapan. Penyelesaian sengketa dan putusan selama 12 hari tanpa menggugurkan tahapan lain termasuk pengundian nomor urut calon. Apapun keputusan Bawaslu atau peradilan diatas, KPU akan patuhi sesuai amanat undang-undang,” cetusnya.

Sementara itu, LO Bapaslon SUKA, Awaludin Jamil., dengan tegas akan mengajukan sengketa ke Bawaslu kaitan dengan hal itu.

“Insya Allah kami ajukan sengketa ke Bawaslu. Proses hukum sampai pada tanggal 9 November 2020. Insya Allah,” terangnya. (K07)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini. – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mendapatkan Peringkat Pertama yang informatif dalam bidang Badan Publik Penyelenggara Pemilu se Provinsi Nusa Tenggara...

Politik

Dompu, Bimakini. – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani – H Sahrul Parsan ST, MT (AKJ-SYAH) resmi ditetapkan sebagai Bupati...

Politik

Dompu, Bimakini.-   Akhirnya KPU Kabupaten Dompu,  Kamis  (21/1) melalui Rapat Pleno Terbuka menetapkan AKJ – Syah menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu hasil...

Politik

Dompu, Bimakini. – Dari tujuh Kabupaten/Kota di NTB yang menggelar PIlkada serentak tahun 2020. Informasinya, ada tiga daerah yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)...

Politik

Dompu, Bimakini.-  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, Drs Arifudin mengapresiasi ketaatan masyarakat Kabupaten Dompu terhadap penerapan Protokol Kesehatan. “Tingkat kepatuhan dan kesadaran...