Aksi di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin.
Bima, Bimakini- Laskar Merah Putih Mahasiswa dan Pemuda Bima (LMPMPB) Nusa Tenggara Barat (NTB), aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Mereka mendesak pencairan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima Ramah tahap tiga.
Koordinator aksi, Adi Mandra mengatakan, wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) serang NKRI hingga melumpuhkan berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Dari musibah itu, Presiden RI keluarkan Inpres nomor empat tahun 2020 tentang relokasi anggaran serta pengadaaan barang dan jasa. “Diikuti Inpermendagri nomor satu tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 dilingkungan Pemda, yaitu Gubernur, Bupati/Walikota,,” katanya, Senin (14/9).
Tindaklanjuti masalah wabah ini, Pemda Kabupaten Bima keluarkan surat keputusan nomor 400/004/06.3/2020 tentang percepatan program penanganan Covid-19 gunakan anggaran belanja tak terduga dalam APBD tahun 2020 senilai Rp50 miliar. “Termasuk digunakan sebagai bantuan JPS Bima Ramah dalam bentuk Sembako selama tiga kali pencairan di bulan april Mei dan Juni,” tuturnya.
Lanjut Adi, namun kejadian saat ini, JPS Bima Ramah tahap tiga hingga sekarang belum disalurkan dengan alasan lewat pernyataan Sekda karena ekonomi masyarakat Bima stabil. Padahal, TNI, Polri serta Pemerintah terkait, perketat terapan protokol kesehatan dengan wajib masker dan denda ratusan ribu bagi yang tidak menggunakan. “Hal itu menandakan, Covid-19 masih parah dan perputaran ekonomi terhambat,” terangnya.
Dikatakannya, LMPMPB aksi sudah lima kali, namun belum ada respon baik oleh DPRD dan Pemda Kabupaten Bima. “Dengan anggaran yang masih nongkrong sesuai pernyataan Sekda, kami desak JPS Bima Ramah segera salurkan karena itu hak masyarakat. Haram hukumnya Pemerintah alihkan anggaran itu, apalagi gunakan untuk kebutuhan pribadi dan kelompok,” tegasnya
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, SSos mengatakan, JPS sudah terealisasi dua kali, namun awalnya perencanaan tiga kali. “Sampai hari ini, kita akui JPS Bima Ramah tahap tiga belum tersalurkan,” katanya.
Lanjut Nukrah, DPRD Kabupaten Bima sudah bentuk tim Pansus. Namun hingga saat ini, seluruh fraksi sedang menunggu laporan realisasi tahap satu dan dua dari tim Pansus. Sementara untuk tahap tiga, akan disampaikan ke Pimpinan Dewan dan dibahas pada anggaran perubahan mendatang. “Memang benar anggaran Rp4 miliar untuk JPS Bima Ramah tahap tiga masih ada. Namun, saya masih bingun digunakan untuk apa, katena tim Pansus belum berikan laporan realisasi tahap satu dan dua,” katanya saat tanggapi pernyataan sikap massa aksi.
Nukrah menambahkan, sebenarnya aksi seperti ini tidak harus dilakukan, karena di tengah momentum politik, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan beranggapan lain. “Takutnya pergerakan yang dibangun akan dinilai ada kepentingan politik di tengah momentum Pilkada,” sesalnya.
Namun pernyataan anggota dewan tersebut dibantah oleh salah satu massa aksi, Amirullah, SIKom. Dirinya mengaku, gerakan tersebut atas dasar jeritan masyarakat di tengah wabah Covid-19 yang mencekik dan memperhambat perputaran ekonomi masyarakat.
“Kami akan tunggu tindakan lebih lanjut dari anggota dewan secara tertulis. Kalau dalam waktu dekat JPS Bima Ramah tahap tiga tidak disalurkan dengan anggaran yang masih nongkrong sesuai pernyataan Sekda, kami akan hadirkan seluruh masyarakat Kabupaten Bima untuk kepung kantor DPRD,” tegasnya. (BE10)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
