Sudirman DJ dan M Amin
Kota Bima, Bimakini.- Ketua dan sebagian anggota DPRD Kota Bima di luar Fraksi PAN dan Demokrat sepakat dengan Wali Kota Bima, untuk berkonsultasi ke BPKP sebelum memberikan persetujuan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin di Tahun 2021.
Anggota DPRD Kota Bima, Duta Gerindra, Sudirman DJ didampingi Duta Golkar, M Amin pada Bimakini.com mengatakan, bukannya tidak mau menandatangani anggaran untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin di Tahun 2021, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama.
Diceritakannya, munculnya rencana pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin sesuai visi dan misi Lutfi-Feri. “Pertama anggapan kami juga selaku partai pengusung bahwa status Masjid Agung Al-Muwahidin milik yayasan. Ternyata belakangan diketahui bahwa status lahan adalah tanah wakaf, sehingga pemerintah dan DPRD tidak bisa mengalokasikan anggaran dengan sistem multi years atau masuk dalam pos belanja modal. Namun melalui belanja barang yang sifatnya hibah,” ujarnya.
Jika hibah, sesuai regulasi pemerintah tidak bisa setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pembangunan masjid agung Al-Muwahidin. Apalagi angkanya besar, sehingga perlu adanya payung hukum bisa memastikan bahwa itu bisa dilakukan.
“Bisa saja dialokasikan ke dalam Belanja modal kalau pemilik tanah wakaf kemudian menghibahkan ke yayasan kemudian yayasan ke Pemkot Bima. Hanya saja memang sampai saat ini belum ada kejelasan dari yayasan,” ujarnya.
Jika statusnya masih tanah wakaf dan dipaksakan mengalokasikan anggaran, maka bisa muncul masalah. Maka perlu dicarikan payung hukum yang benar.
Sehingga pihaknya sepakat dengan apa menjadi peryataan Wali Kota Bima, termasuk rencana melakukan mengkonsultasikannya ke BPKP. “Ketua DPRD dan BANGGAR juga ga mau nantinya bermasalah dengan hukum,” ujar DJ sapaan akrabnya.
Duta Golkar, M Amin menambahkan, walaupun demikian Wali Kota tetap komit akan selesaikan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin. Meski masih menunggu hasil konsultasi BPKP.
Kata anggota DPRD Kota Bima, M Amin akan berkonsultasi dulu, agar tidak dipolemikkan lagi. “Tidak mau juga kedepan akan menjadi masalah hukum makanya pimpinan dewan akan melibatkan semua perangkat, komisi dan Banggar,” terangnya.
Untuk waktu Konsultasi, kata dia, masih menunggu instruksi Ketua DPRD.
“Kalau memang fraksi PAN menyetujui mengalokasikan anggaran kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin tanpa memperhatikan payung hukumnya silakan menandatangani MoU kesepahaman, karena Wakil Ketua DPRD merupakan utusan PAN,” ujarnya. (BE06)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
