Salah seorang pendeo di Dompu saat ditangkap aparat.
Dompu, Bimakini. – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu minta Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat SH, SIK., untuk bertanggung jawab atas tindakan represif anggotanya yang menangani aksi mahasiswa dalam aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (8/10) kemarin.
Ketua Umum HMI Cabang Dompu, Herdiansyah., mengatakan bahwa, fungsi dari pihak kepolisian adalah mengayomi, melindungi, dan melayani. Namun fakta yang terjadi dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sesuai dengan fungsi Kepolisian.
“Saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Dompu meminta kepada pihak Kepolisian agar bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan pada kader kami dan mahasiswa lainya. Banyak yang mengalami luka di kepala dan dilarikan ke RSUD akibat tindakan represif dari oknum Kepolisian,” terangnya.
Salah satu kader HMI, Ediansyah mengalami luka robek di bagian pelipis matanya. Dia mengaku bahwa, perlakuan tak wajar dari aparat kepolisian itu dirasakannya saat dia ingin melerai temannya yang di pukul oknum anggota Polres Dompu. Tanpa sadar, Ediansyah ini langsung dipukul menggunakan bagian ujung senjata yang mengakibatkan dahinya luka robek dan berat.
HMI Cabang Dompu mengutuk keras tindakan represif oknum anggota Polres Dompu terhadap kader mereka. Sebab, bagaimanapun alasannya Polri yang berfungsi sebagai penjaga dan pengaman tidak sepatutnya melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi sesuai dengan hak-haknya yang telah diatur di dalam Undang-undang yang berlaku.
“Sesuai dengan keputusan rapat yang digelar oleh HMI Cabang Dompu pada Kamis, 08 Oktober 2020 di sekretariat HMI. Menyepakati untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Polres Dompu agar mencopot oknum Polisi yang melakukan tindakan represif terhadap anggota HMI dan mahasiswa lainnya,” tegas Ketua HMI. (K07)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
