Proyek revitalisasi drainase yang disorot.
Bima, Bimakini.- Pekerjaan reviltasi drainase di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, diduga asal – asalan. Kualitas pekerjaan tidak bagus.
“Kita menduga pihak pelaksana bekerja tidak mengutamakan mutu, tapi mencari keuntungan sesaat untuk memperkaya diri,” ujar salah seorang warga setempat, Halik, Ahad (11/10).
Terbukti, bahan material seperti pasir dan batu tidak sesuai. Karena yang digunakan yakni pasir lumpur dan batu gunung. “Mestinya pasir itu harus mempunyai biji dan batu harus diambil di sungai, bukan di gunung,” terangnya.
Pada prinsipnya, revilitasi drainase untuk memperlancar arus air, sekaligus supaya tidak terjadi genangan di sekitar aspal atau jalan raya. “Namun dilihat dari realita pekerjaan, justeru kegiatan tersebut akan terjadi genangan air karena drainase lebih tinggi ketimbang jalan raya,” jelasnya.
Setelah dicek, lantai drainase kurang dari 10 cm, padahal seharusnya ketebalan 20 cm. Sedangkan bahan material yang digunakan mestinya batu khusus dengan radial 20 cm.
“Untuk lantai mereka pasang ukuran batu kerikil, padahal harus dipasang batu ukuran radial 20 cm,” ungkapnya.
Parahnya dalam kegiatan tersebut, tidak diketahui sumber anggaran, siapa pelaksana, volume pekerjaan dan lainnya. Hal itu karena tidak dipasang papan informasi, padahal setiap kegiatan harus ada papan informasi, sehingga publik mengetahui asal usul pekerjaan.
“Kita menilai kegiatan tersebut amburadul, karena alurnya tidak diketahui,” tandasnya.
Dirinya berharap, kepada pihak pengawas atau penyidik agar turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung kondisi kegiatan.
“Penggalian fondasi tidak sesuai mutu pekejaan, terjadi penyempitan bahu jalan, kemudian lantai sangat tipis dan lainnya. Pokoknya kegiatan dikerjakan asal – asalan karena selama dipantau tidak ada pengawas yang turun di lapangan,” bebernya.
Ditambahkannya, beberapa waktu lalu sempat saya tanya pihak penyuplai material, siapa pelaksana kegiatan. Saat itu dijawab, bahwa kegiatan revilitasi drainase dikerjakan langsung oleh Dinas PUPR Provinsi NTB,” tukasnya.
Terkait masalah itu, jika pihak pelaksana apatis untuk memperbaiki pekerjaan. Maka jangan heran warga akan berontak sekaligus akan bongkar kegiatan tersebut,” ancamnya.
Sementara itu, tukang mengerjakan kegiatan itu, Darmon mengeluh lantaran belum terima gaji. Padahal pekerjaan sudah lebih 100 meter.
“Gaji baru kasih Rp 1 juta, jika dikalkulasi dengan total pekerjaan, mestinya yang diterima sekitar Rp 5 juta,” ucapnya.
Lanjutnya, saat ini kita butuh uang untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu, kita harap gaji secepatnya diberikan,” ujarnya. (BE05)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
