Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

Pjs Bupati Bima Luncurkan Bansos Beras bagi KPM PKH

Pjs Bupati Bima, Ir Muhammad Husni, MSi meluncurkan bantuan beras bansos bagi KPM PKH.

Bima, Bimakini.- Pjs Bupati Bima, Ir Muhammad Husni, MSi  meluncurkan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di  Perum Bulog Bima, Sabtu (3/10). Hadir pada kesempatan itu, Staf ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat Bolo dan Madapangga, Kepala Desa se Kec. Bolo dan Madapangga.

Sekaligus penyerahan bantuan secara simbolis kepada tiga warga asal Desa Bolo, Kecamatan Madapangga.

Pjs Bupati Bima, Ir Muhammad Husni, MSi mengatakan, dua hal yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertama, berkaitan dengan Covid – 19 , yang berdampak pada  kesehatan dan sosial ekonomi.

Kaitan masalah tersebut, Pemkab Bima sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menangani dampak wabah Covid – 19, termasuk membentuk Satgas Covid – 19.

“Dampak Covid – 19 bukan hanya kesehatan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah melahirkan program jaring pengaman sosial. Sebagaimana yang dilakukan hari ini. Untuk membantu masyarakat, pemerintah juga telah menggratiskan  listrik, yang 450 PA dan memberi discount 50 persen, bagi masyarakat yang memiliki listrik rumahnya 900 PA.

Kedua, kata Kadis Pertambangan dan Energi Provinsi NTB ini,  adalah Pilkada yang akan dilaksanakan Desember mendatang. Saat ini masih dalam tahapan kampanye dan akan berakhir pada 2 Desember 2020.

“Saya menghimbau, kita semua selalu menciptakan suasana tentram di tengah-tengah masyarakat. Walaupun beda pilihan tapi tetap kompak, aman dan damai,” ujarnya.

Kepala Perum Bulog Bima, Sawaludin Susanto, SH mengatakan, program tersebut sebenarnya dimulai sejak bulan Agustus lalu. Namun karena terkendala bantuan itu didistribusikan bulan Oktober.

“Nanti KPM akan terima semua bantuan beras ini langsung selama 3 bulan,” ujarnya.

Kata dia, jumlah beras yang akan disalurkan untuk bantuan itu sebanyak 1.600 Ton, yang akan dibagikan kepada 35.449 KPM PKH.

“Masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 45 kg  selama 3 bulan,” katanya.

Dia mengungkapkan, beras yang disalurkan merupakan beras kelas medium. Kendati demikian, kualitas beras bagus dan telah diuji oleh Dinas Sosial bersama pendamping.

“Sudah diperiksa. Baik kuakitas beras, maupun berat beras per karung,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya siap bertanggung jawab dan akan ganti jika ada beras kualitas buruk yang didistribusikan. Namun jika ada timbangan beras yang kurang, itu bukan tanggung jawab Bulog.

“Kami sudah pastikan beratnya. Kalau kurang berarti ada yang nakal saat didistribusikan,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs Sirajudin mengatakan, Bansos Beras KPM PKH tersebut didistribusikan berdasarkan aturan Kemensos tentang penyaluran bantuan JPS bagi KPM PKH saat Covid – 19.

“Kemudian, aturan Bupati Bima tentang pendistrusiannya selama 3 bulan sekaligus. Yakni Agustus, September dan Oktober,” ucapnya.

Dia menambahkan, bantuan tersebut murni bantuan dari pusat, bukan bantuan politik. “Sehingga tidak ada hubungannya dengan urusan politik meskipun didistribusikan menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima,” tutupnya. (BE07)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini – Ibu Ani sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, lima tahun dikeluarkan dari daftar penerima PKH. Padahal,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Sudah delapan bulan memiliki Kartu PKH, tapi hingga saat ini saldo nihil. Hal itu dikeluhkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM)...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Anggota BPD Darusalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Iksan H Maksud pertanyakan terkait pengumpulan kartu PKH yang disinyalir atas perintah pendamping PKH. Menurutnya,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ada batas kewenangan untuk keluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai sudah tidak layak atau sudah masuk...

Ekonomi

Bima, Bimakini.-  Hingga saat ini Kabupaten Bima, sampai saat ini belum memiliki Perda tentang standar kemiskinan. Standar yang digunakan saat ini untuk menyebut miskin...