Wakil Gubernur NTB menerima kunjungan Tenaga Ahli Staf Presiden di Mataram.
Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menerima kunjungan kerja Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, Rabu (18/11/2020). Kunjungan ini dalam rangka monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan upaya perlindungan korban kekerasan seksual.
Berbicara tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Provinsi NTB sendiri ingin melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu menerima pelayanan kesehatan dengan baik.
“Semua kita upayakan. Alhamdulillah, hingga saat ini kita dorong untuk membenahi data,” jelas Wagub.
Wagub mengatakan, NTB saat ini sedang berbenah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial. Kedepannya harus selaras dengan data BPJS. Pemerintah Provinsi menginisiasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan validasi data.
“Mudah-mudahan dengan perbaikan data ini, tidak ada lagi istilah masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas Wagub.
Intinya, lanjut Wagub, Pemerintah Provinsi NTB sangat berkomitmen dalam melayani masalah kesehatan untuk masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.
Wagub juga menyampaikan terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Menurut Wagub, edukasi adalah sumber yang harus terus didorong dan memberdayakan fasilitas yang dikira mampu untuk masuk dalam kurikulum di sekolah.
Ke depan, seluruh Posyandu di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga. Dimana Posyandu Keluarga ini bukan hanya bagi bayi dan ibu hamil tetapi akan melayani bayi hingga lansia.
“Jadi, permasalahan kesehatan dan sosial yang ada di tingkat dusun bisa tertangani dari sisi edukasi melalui Posyandu. Tidak semata membahas tentang kesehatan tetapi lingkungan bahkan pernikahan anak,” ungkap Wagub.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Aditya Syarief, mengaku terkesan dengan dengan program-program yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pada kunjungannya ini, ia akan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait program prioritas Presiden dan khususnya monitoring pada kebijakan dan janji-janji Presiden.
“Dalam agenda kali ini, monitoring pelaksanaan dengan skala nasional. Kedua, terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya seperti apa. Selain itu juga bagaimana kita mensinergikan agenda pusat dan daerah untuk lima tahun ke depan,” jelasnya. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
