Muchsin Hamed
Kota Bima, Bimakini.- DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bima merespon adanya keributan dan keluhan para pengusaha jasa angkutan darat. Khususnya berkaitan dengan adanya Bus AKDP yang tidak memiliki ijin trayek di luar terminal.
Terkait keluhan tersebut, Organda meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima sebagai regulator menertibkannya karena ada AKDP yang tidak memiliki ijin trayek resmi. “Dinas Perhubungan sebagai regulator mesti menertibkan ini dan memastikan bebas dari angkutan ilegal yang tidak mengantongi ijin trayek.” Tegas Ketua DPC Organda Kota Bima, Muchsin Hamed, Rabu (4/11).
Dirinya mengaku, belakangan ini para sopir dan pengusaha angkutan darat telah mengeluhkan persoalan ini. Adanya angkutan tidak memiliki ijin trayek beroperasi di Kota Bima. Selain itu sangat mengganggu pengusaha angkutan resmi yang memiliki izin trayek.
“Kami pihak DPC Organda Kota Bima sudah melakukan investigasi terhadap bus – bus yang tidak memiliki ijin trayek. Jadi kami sudah mendapatkan dua bus yang dicurigai tidak memiliki ijin trayek yaitu PO. SASAMBO DAN PO SALMAN trans. Dua Bus ini pengusaha berasal dari kabupaten Dompu,” ujarnya.
Kata Muchsin mengingat organda punya keterbatasan kewenangan untuk menindak lanjuti terkait bus tersebut, maka meminta Dishub untuk menindaklanjuti atau menahan bus-bus tersebut yang telah melanggar.
“Sudah beberapa kali saya sebagai ketua DPC Organda Kota Bima melaporkan masalah ini ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima dan beliau merespon dan berjanji akan menindak bus tersebut secara hukum,” katanya.
“Saya selaku ketua DPC Organda Kota Bima sangat kecewa terhadap Dishub Kota Bima karena kami anggap tidak bisa berkerjasama dengan baik dengan pihak Organda,” sesalnya. (BE06)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
