NTB

Gubernur NTB: BUMDes Maju, Masyarakat Makmur

Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020, di Golden Palace Mataram, Sabtu (7/11/2020).

Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menghadiri Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020, di Golden Palace Mataram, Sabtu (7/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa adanya SDGs Desa, pembangunan tidak hanya dilihat dari angka, tetapi ada proses besar menghadirkan kemampuan masyarakat. Dan salah satu jalan untuk mengupgrade kemampuan masyarakat adalah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes).

“Kami membayangkan semua produk lokal itu, etalasenya ada di BUMDes. Setelah ini Pak Menteri akan kami ajak mengunjungi yang namanya Mahadesa dan maju tidaknya sebuah desa tergantung BUMDesnya,” ungkap Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul mengatakan jika BUMDes tidak berjalan dengan baik, akan sulit bagi masyarakat untuk mencapai kemakmuran berbasis desa. Begitu juga pengangguran serta kemiskinan akan tetap ada di situ. Tetapi jika BUMDesnya maju, lapangan pekerjaan masyarakat lebih banyak tercipta dan bumdesnya harus terkoneksi dengan IT.

“Produk UMKM kita yang sudah muncul ini, akan dibeli oleh BUMD Provinsi dan disitribusi ke BUMDes-BUMDes kita. Mudah-mudahan ikhtiar panjang ini akan menghasilkan keajaiban di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mensosialisasikan Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 di Provinsi NTB.

Sosialisasi dihadiri juga oleh sejumlah pejabat dari Kabupaten dan Pemerintah Desa serta sejumlah pegiat desa lainnya se Provinsi NTB.

Dalam sosialisasi ini, Abdul Halim menyampaikan bahwa Permendesa yang dituangkan ini sebagai tindak lanjut atas perintah undang-undang yang setiap tahunnya Kemendes PDTT mengeluarkan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana desa.

Menurutnya, pembangunan di desa selalu bertumpu pada dua hal, yakni upaya peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia.

“Itu sudah jelas peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi desa. Bukan peningkatan ekonomi aparatur desa,” tegasnya.

Dalam Permendesa ini, kata Menteri, prioritas penggunaan dana desa akan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Pasalnya, penetapan Permendesa 13 tahun 2020 ini diawali atau dilatar belakangi oleh pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs.

Ditambahkannya, satu tujuan yang harus diraih guna menjamin agar pembangunan desa tak mengabaikan aspek kultural dan keagamaan, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

“Di SDGs desa menjadi 18 karena memang dari kondisi obyektif yang kita lihat di dalam SDGs global maupun nasional belum memberikan ruang yang cukup bagi kearifan lokal. Padahal, ini sangat penting di dalam prosesi pembangunan desa. Itulah makanya kita tambahi versi Kemendes PDTT yaitu SDGs ke-8, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif,” katanya.

Adapun 18 poin dari SDGs desa yakni, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggapan perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa dan terakhir, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dikatakan Menteri, prioritas penggunaan dana desa 2021 untuk pencampaian SDGs desa akan diarahkan untuk yang pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang isinya pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDesma. Lalu penyediaan listrik dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

“Yang kedua kita arahkan untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa yang isinya pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Dan yang ketiga diarahkan untuk adaptasi kebiasaan baru yang isinya desa aman Covid -19,” katanya.

Mengenai mekanisme penggunaan dana desa 2021, Menteri menyampaikan bahwa mekanismenya digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu dikerjakan secara swakelola dan digunakan untuk pembiayaan permodalan BUMDes atau BUMDesma.

“Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat desa harus mengawal usulan prioritas penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa,” katanya. PUR

Share
  • 11
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top