Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan progres pembangunan selama dua tahun memimpin. Selanjutnya akan terus bersunguh-sungguh menjalankan amanah demi kemajuan daerah.
Pada awak media, mantan anggota DPR RI dua periode itu menyampaikan, dalam menjalankan amanah menitik beratkan kesungguhan kerja. “Bekerja sungguh-sungguh tanpa tendensi untuk kemajuan daerah,” ujarnya mengawali peryataannya, Sabtu (28/11).
Seperti, kata dia, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, membangun sarana dan prasarana penunjang. Diantaranya pembangunan Puskesmas Paruga, Puskesmas Mpunda dan tahun 2021 Puskesmas Rasanae Timur. “Kami juga terus menata RSUD Kota Bima. Selain pembangunan fisik, juga Sumber Daya Manusia (SDM). Ini Dalam rangka meningkatkan pelayanan, dengan menambah jumlah dokter. Tahun ini kita kontrak 19 dokter umum dan dokter spesialis. Semuanya ini guna terus meningkat pelayanan kesehatan yang semakin baik,” ungkapnya.
Disamping itu, komitmennya, pengadaan peralatan kesehatan yang menunjang kerja tenaga kesehatan. “Kita sudah miliki ruang isolasi, dua fentilator dan akan terus ditambah untuk melengkapi pelayanan prima,” terangnya.
Muaranya, kata dia, meraih status RSUD Kota Bima menjadi BLUD, sehingga ada kelayakan akses dalam bekerja serta pendapatan yang lebih layak lagi bagi tenaga kesehatan. Karena dengan kemandirian, RSUD lebih profesional.
Mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Pemkot Bima setiap tahun terus meningkatkan dukungan alokasi anggaran. Tahun ini belanja APBD di bidang kesehatan sebesar 12 persen. “Artinya sudah melampaui batas ditetapkan pemerintah pusat hanya 10 persen. Pemerintah daerah sangat komitmen dalam membangun dunia kesehatan,” tegasnya.
Tambah Wali Kota Bima, bukan saja sarana dan prasarana, di tahun awal kepemimpinannya langsung mengintervensi pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang sudah mencakup 95 persen masyarakat. Setiap tahunnya dialokasikan hampir Rp 9 miliar. “Ini juga salah satu komitmen kami pada dunia kesehatan,” ungkap Mantan Anggota DPR RI itu.
Masih di bidang kesehatan, Pemkot Bima juga menyediakan kebutuhan mobil ambulance secara bertahap. Sejumlah mobil ambulance baik dari pengadaan Pemkot Bima maupun bantuan dari BUMN dan pihak swasta lainnya sudah ditempatkan bagi masyarakat yang wilayahnya jauh dari layanan kesehatan. “Tinggal kedepan pemerintan memikirkan bagaimana alokasi anggaran operasional,” ujarnya.
“RSUD Kota Bima greidnya lebih tinggi meski hanya dua tahun berdiri dibanding RS sondosia, ini membuktikan keseriusan kita menata rumah sakit,” lanjutnya.
Meski demikian, kata Wali Kota, ada tantangan dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan. Yaitu masih minimnya dokter spesialis. “Ini juga karena belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang, sehingga banyak dokter spesialis putra-putri Bima belum bisa kembali ke daerah. Itulah bagian dari tantangan kedepan akan terus dibenahi,” katanya.
Perhatian Pemkot Bima, kata dia, tentu bukan di bidang kesehatan saja. “Hanya memang skala prioritas. Hidup itu terpenting sehat jasmani dan rohani, kalau sehat, bisa berpikiran jernih dan besar, gagasan besar, ide-ide cemerlang, itu ciri-ciri orang sehat tak memikirkan hal kecil apalagi sebagai kepala daerah,” ujarnya.
Sementara itu, di bidang pendidikan. Selain sudah ada anggaran dari pusat, Pemkot Bima juga mengalokasikan dana melalui APBD, bahkan melebihi persentase amanah Undang-undang.
Meskipun, akunya, ada kendala saat ini, yakni pendemi Covid19. Banyak aktivitas KBM tidak bisa berjalan dengan maksimal, karena siswa terpaksa harus menerima pelajaran melalui sistem daring.
Harus diakuinya, kurangnya tatap muka siswa dengan guru berpengaruh pada pengetahuan siswa. “Tahun 2019 saya sudah letakan dasar pendidikan karakter bagi siswa SD dan SMP yang berlandaskan semboyan Maja Labo Dahu. Saya yang besar di Jakarta, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup ini harus taat azas, berikan contoh dan suritaludan bagi siapapun, inilah hakekat hidup Maja Labo Dahu, Nggusu Waru,” ujarnya.
Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk 21 jurusan, termasuk Sekolah Tinggi Pariwisata untuk mendukung kemajuan pariwisata. Kerjasama ini dalam rangka kemudahan akses dan peningkatan SDM.
Pembangunan lainnya, sebutnya, Masjid Agung Al-Muwahidin yang akan menjadi ikon. Apalagi sudah lama pembangunannya tidak dituntaskan. “Tahun 2020 sudah digelontorkan anggaran Rp 10 miliar untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin,” ujarnya.
Namun, bebernya, ada kendala untuk kelanjutan tahun 2021. Karena lahan Masjid Agung status wakaf, maka alokasi 10 miliar tahun 2020 ini statusnya hibah, sehingga 2021 tidak bisa dialokasikan lagi.
“Namun sesuai komitmen di tahun 2022 akan kembali dialokasikan Rp 25 miliar untuk menuntaskan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin. Insyaallah akan kita tuntas,” janjinya.
Ada juga alokasi bantuan bagi pembangunan masjid dan mushalla lainnya di Kota Bima. Di tahun 2021 rencana alokasinya Rp 10 miliar, sehingga bisa menyentuh lebih banyak Masjid dan mushola yang ada.
Pemkot Bima juga, kata dia, berkomitmen untuk mendorong kemajuan UMKM, termasuk ekonomi kreatif. Di tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk berbagai usaha. “Harapannya akan munculnya wirausaha muda baru untuk mendukung pengembangan ekonomi di Kota Bima,” ujarnya.
Bahkan di tahun 2021, rencananya ada bantuan dari bank dunia bagi pengembangan usaha peternakan. “Ini semua kita lakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mendukung pengembangan UMKM, kata Wali Kota, telah dibentuk BUMD. Tujuannya bisa mendukung langkah maju pengembangan UMKM kedepannya.
Dibangun juga sarana prasarana kebutuhan hiburan masyarakat. Seperti kawasan Lawata, Kolo, Taman Kodo. Saat ini juga sedang penataan kawasan lapangan Pahlawan Raba. “Apa menjadi visi dan misi kami sudah tertuang dalam RPJMD sebagian besar sudah direalisasikan di dua tahun saya memimpin,” ujarnya.
Sayap kantor Walikota sudah dicanangkan dan ada masterplannya. “Prinsip prioritas kita kerjakan hari ini,” tegasnya.
Ada pembangunan “RatuRagamantika” sebesar Rp16 miliar melalui Program Kotaku, sementara tertunda. Khususnya penataan bantaran sungai Rontu dan Rabadompu Barat. Sementara di Penaraga gagal karena ada penolakan warga.
Wali Kota juga mengakui ada beberapa program belum dilaksanakan dan menjadi pekerjaan rumahnya. Seperti kebutuhan air bersih. Kini telah bekerjasama dengan PDAM dalam penyediaan air bersih.
Untuk mengatasi kebutuhan air bersih, kata dia, Lurah dan warga bisa ikut membangun ide dan gagasan seperti Lurah Kendo mengalokasikan anggaran bor dalam.
Rencana lainnya, membuat master plan Dam yang akan menampung 11 ribu kubik air baku dan pertanian. Master plan ini akan dibawa ke Bapenas tahun 2021.
Untuk pelayanan publik, kata dia, saat ini sedang dalam proses penuntasan Comand Center. Seluruh kerja birokrasi termasuk pelayanan publik tersistem melalui IT.
“Kita mau kerja birokrasi lebih maksimal, termasuk kita berikan tukin lebih besar walaupun imbasnya sudah tak ada lagi honor bagi kepala daerah. Ini untuk kemajuan daerah dan pendekatan kerja dan pelayanan,” ungkapnya.
Sebelumnya, kata dia, ada istilah OPD basah dan kering. Kini tidak lagi, sehingga ASN dipacu untuk meningkatkan kinerja.
“Selama saya menjadi Walikota, tidak lelah mendatangi kementerian untuk mendapatkan bantuan program pembangunan, baik di kementerian PUPR, tenaga kerja, olahraga, kesehatan, Bapenas, Perpustakaan nasional,” ujarnya.
Untuk perpustakaan, kata dia, akan dibangun gedung lantai tiga di Taman Ria. Sehingga menjadi perpustakaan layak bagi pengembangan dan kebutuhan pengetahuan masyarakat Kota Bima.
Ada juga, lanjutnya, bantuan BNPB untuk kekurangan relokasi banjir, khususnya di bantaran sungai. “Hadiah terindah hari ini bagaimana saya, ketika terpilih mendatangi Mendagri untuk memediasi masalah aset di Kota Bima. Alhamdulillah ada rekonsiliasi aset rencana akan dilimpahkan berkat dukungan Mendagri dan KPK dan sudah ditandatangani Sekda Kota dan Kabupaten dan akan ditandatangani Walikota dan Bupati Bima,” ujarnya.
Ini, kata dia, sesuai perintah UU. Sehingga dengan adanya aset lahan, tidak perlu membeli lagi yang dapat menguras anggaran daerah. (BE06)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
