Ekonomi

Gas LPG 3Kg Dijual di Atas HET, Warga Dompu Mengeluh

Soekarno, ST, MT

Dompu, Bimakini.‐ Sejumlah ibu rumah tangga di Kabupaten Dompu mulai mengeluhkan harga gas LPG 3Kg bersubsidi yang dijual agen dan atau pangkalan dengan harga diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Barang bersubsidi dari pemerintah itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari harga Rp 18.000 rupiah hingga mencapai Rp 20.000 rupiah pertabung gas. Padahal, barang tersebut tidak langka bahkan banyak diperjual belikan.

“Barusan saya beli gas LPG 3Kg bersubsidi dengan harga Rp 20.000 rupiah. Ini tentu menyengsarakan masyarakat kecil, terlebih saat ini masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Samsiah (30) salah satu ibu rumah tangga di Kecamatan Dompu.

Senada disampaikan ibu rumah tangga lainnya, Nur (42). Katanya, pemerintah harus menindak tegas para agen dan atau pangkalan yang dengan sengaja menjual gas LPG 3 Kg diatas HET.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata. Harus bertindak tegas,” terangnya, Kamis (17/12) pagi.

Kabag Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Soekarno, ST, MT, Kamis (17/12) menyatakan, berdasarkan Keputusan Gubernur NTB nomor 750-365 tahun 2019 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg bahwa, harga akhir yang dibeli masyarakat kepada agen dan atau pangkalan adalah paling tinggi Rp 16.500 rupiah.

Katanya, HET itu dihitung dari jarak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dengan lokasi agen penjualan, dimana jarak 0 – 60 km harganya Rp 15.000 rupiah. Jika jarak 60 – 120 Km harganya Rp 15.750 dan jarak lebih dari 120 Km adalah Rp 16.500 rupiah.

“Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang ada di Dompu, berada di Bima. Kira-kira, jarak Bima dengan di Kecamatan Dompu dibawah 60 Km. Ya harganya di Kecamatan Dompu Rp 15.000 rupiah. Sekitar segitu harga idealnya dengan menghitung jarak,” jelasnya.

Ia mengingatkan jika ada yang menjual lebih tinggi dari HET yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Maka pasti ada sangsi hukumnya, karena LPG tabung 3 Kg itu merupakan barang bersubsidi yang dikhususkan untuk masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau warga miskin.

Oleh karena itu, dia meminta agar Diskoperindag Kabupaten Dompu melakukan monitoring dan evaluasi kepada pengecer atau agen LPG. Sehingga tidak ada agen yang akan menjual diatas HET.

“Harus ditindak tegas dengan memberikan sanksi tegas kepada agen/pangkalan yang nakal. Misalnya dengan pencabutan izin atau tidak diberikan perpanjangan izin untuk memberikan efek jera,” tegasnya. (BE11)

Share
  • 82
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top