Iwan Setiawan, SE
Bima, Bimakini.- Tindaklanjuti surat masuk Kades Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tentang 33 orang penerima bantuan UMKM yang tidak bisa cairkan uangnya, Dinas Koperasi dan UKM tawarkan solusi penyelesaian.
Kadis Koperasi dan UKM, Iwan Setiawan, SE mengatakan, sebanyak 2730 penerima bantuan UMKM di Kabupaten Bima. Pada dasaranya, jumlah tersebut akan cairkan uangnya di BRI Cabang Dompu.
“Namun karena banyak pertimbangan, akhirnya pencairan uangnya berlangsung di BRI Cabang Bima serta diseluruh Unit BRI yang ada di Kota maupun Kabupaten Bima,” katanya saat menjelaskan pada pertemuan dengan Kades dan pemuda Kowo, Lembaga LP-KPK dan wartawan. Selasa (29/12).
Pada awalnya, oleh Kementrian perbedaan nama bisa diproses dengan cara buat surat keterangan beda nama oleh Dinas maupun desa. Tapi kalau masalah beda NIK, bisa langsung datangi Dukcapil untuk berikan rekomendasi.
“Setelah dilakukan Webiner dengan Deputi Pembiayaan kementrian Koperasi pada 9 Oktober 2020 di kantor BRI Cabang Bima, perbedaan nama dan NIK tersebut tidak bisa dicairkan,” terangnya.
Kata Iwan, Dinas Koperasi dan UKM tidak bisa berbuat di luar dari ketentuan yang ada, karena tugasnya hanya sebagai pelayan masyarakat. Untuk bisa selesaikan masalah yang ada, harus ketemu secara bersama dengan pihak BRI Cabang Bima.
“Buatkan surat khusus berisi permintaan pertemuan terbatas bersama Dinas Koperasi dan UKM, Dukcapil dengan pimpinan BRI untuk cari solusi,” tawarnya.
Lanjut Iwan, saat pertemuan belum usai, pimpinan BRI Cabang Bima berikan informasi terbaru melalui via telepon, bahwa 33 orang penerima bantuan tersebut bisa datang di BRI Unit Sape dan membawa bahan lengkapnya.
“Nama yang bermasalah tersebut, akan diperbaiki oleh Kementrian melalui jalur cepat,” tuturnya.
Dinas Dukcapil melalui Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Puspa Nengrat, SE menambahkan, masalah data kependudukan sudah pasti nama dan NIK cocok karena sudah terkoneksi dengan Dirjen Dukcapil. Sehingga, setelah diterbitkan e-KTP nama dan alamat akan melekat dalam data pribadi orang.
“Nama dan NIK berdasarkan data Dukcapil, pasti tetap sama,” tegasnya Puspa. (BE10)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
