Opini

Pilkada dan Pelaku Demokrasi

Oleh: La Ode Hanzal

Hajatan pemilihan kepala daerah sarat dengan praktek politik uang, di masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah praktek-praktek money politik. Bahkan jika ada kontestan politik yang tidak memberikan uang dianggap bukan menjadi pilihan. Visi misi dan rekam jejak si kandidat bukan lagi menjadi prioritas, sehingga siapa yang memberi uang dengan jumlah lebih banyak maka itu akan menjadi pilihan.

Negara kita yang katanya negara demokratis, dalam hajatan politik baik pemilihan legislatif, pilpres hingga pemilihan kepala daerah melalui cara-cara paling demokratis ternyata terselip praktek-praktek kotor dan jauh dari kata demokratis.

Maka tidak heran jika para kontestan harus menyiapkan biaya yang sangat besar untuk memuluskan langkah mereka memenangkan pemilihan dengan dalih cost politik. Maka tidak heran jika dalam pemilihan kepala daerah ada kontestan yang sudah familiar, publik figur, tokoh masyarakat bahkan memiliki rekam jejak yang baik jika tidak memiliki cost politik yang besar maka akan kalah dari kandidat lain yang memiliki cost politik yang besar.

Mereka yang maju sebagai kandidat calon kontestan politik kepala daerah biasanya akan mencari donatur untuk mensponsori pencalonannya sebagai calon kepala daerah. Namun ‘tidak ada makan siang yang gratis’ begitu kira-kira ungkapan dikalangan para pelacur demokrasi.

Sehingga ada kesepakan-kesepakatan yang telah mereka buat jika nantinya si calon tersebut terpilih. Biasanya jika kandidat tersebut terpilih mereka telah ‘meng’ijon’kan” kebijakannya entah itu berupa proyek-proyek pemerintahan ataupun kebijakan lain yang tentu menguntungkan si donatur sebagai bentuk kontrak politik yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Inilah yang sangat berbahaya bagi sistem demokrasi kita. Para kontestan politik harus melacurkan diri agar mendapatkan suport dana politik demi memuluskan langkah mereka merebut kursi kekuasaan.

Sementara masyarakat kita yang katanya sudah cerdas dan melek politik dimabukkan dengan praktik-praktik politik uang. Cerdasnya dimana? Jika masyarakat kita masih terjerumus terbuai dalam praktek jual beli suara? Tercerahkannya dimana? Jika masyarakat kita belum dapat memikirkan dampak kepemimpinan yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Maka jangan berharap mereka yang terpilih dengan cara-cara yang tidak demokratis, kebijakannya akan jauh dari kata demokratris, bahkan kepemimpinannya akan cenderung otoriter. Kepemimpinan yang otoriter akan membajak lembaga-lembaga demokrasi demi memuluskan syahwat kekuasaannya.

Partai politik yang seharusnya tampil sebagai pilar demokrasi justru gagal menjalankan fungsi dan perannya. Partai politik lebih asyik bersekutu dengan para pemilik modal, dan mengkapitalisasikan partai politiknya lagi-lagi dengan dalih cost politik.

Maka tidak heran jika ingin maju dan bertarung dalam pemilihan kepala daerah maka si calon harus menyiapkan biaya yang besar untuk membayar partai tersebut sebagai pintu masuk untuk dicalonkan sebagai kontestan calon kepala daerah.

Berbekal popularitas serta modal yang kuat cukup menjadi syarat untuk diusung oleh partai politik untuk ikut bertarung dalam kontestasi politik tanpa mempertimbangkan track record dari sikandidat. Partai politik dianggap gagal melakukan kaderisasi sehingga gagal melahirkan figur- figur yang pantas dan layak untuk ikut dalam kontestasi politik.

Mengutip Steven Levitsky dan Daniel Ziblat dalam bukunya: Bagaimana Demokrasi Mati “Demokrasi bisa mati bukan ditangan jenderal, melainkan ditangan pemimpin terpilih yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan”.

Olehnya sudah menjadi tugas kita bersama sebagai warga negara untuk mengawal dan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat serta memberikan pencerahan tentang prinsip-prinsip demokrasi agar selalu berjalan pada relnya.

Kepemimpinan yang dibangun diatas pondasi kecurangan akan rapuh, serta akan tercipta kepemimpinan oligarki dan otoriter, tentu kebijakan yang dibuat bukan atas kepentingan dan kesejahteraan masyarakat akan tetapi atas kepentingan dan kesejahteraan para kapitalis, pemilik modal, kelompok dan golongannya saja.

Penulis adalah Presidium KAHMI Minahasa, Sulawesi Utara

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top