Kepala BKPH Maria Donggo Massa, Ahyar S.Hut (baju biru) saat kegiatan penghijauan.
Kota Bima, Bimakini.- Kepala BKPH Maria Donggo Massa, Ahyar S.Hut mengaku banyak faktor ikut mempengaruhi kerusakan hutan saat ini. Salah satunya penerbitan SPPT lahan oleh Pemda dalam lokasi hutan tutupan negara.
“Saya kira untuk menilai Gubernur atau BKPH gagal dalam menjaga hutan itu perlu lebih arif dan komprehensif melihatnya, karena bayak faktor yang ikut mempengaruhi kerusakan hutan saat ini,” ungkap Ahyar.
Dikatakannya, dalam peryataan Syaifullah sendiri sudah menyebut beberapa aspek, baik masyarakat yang kurang sadar, karena alasan ekonomi, ekspansi tanaman semusim terutama jagung, pembukaan jalan. Juga aspek lain yang belum disebut yaitu penerbitan SPPT/sertifikat dalam kawasan hutan.
Menurut Ahyar, penerbitan SPPT/Sertifikat oleh Pemda kab/kota/BPN perlu koordinasi yang intens dengan BKPH, agar SPPT atau sertifikat tak masuk dalam lahan tutupan seperti terjadi saat ini.
Untuk itu, dalam menjaga hutan dari pembabatan tak bisa hanya dilakukan sendiri oleh orang kehutanan atau KPH, namun perlu keterpaduan beberapa sektordan unsur, termasuk masyarakat sendiri.
Khusus untuk wilayah BKPH Maria Donggomasa, yaitu yang meliputi Kota Bima, Ambalawi, Wera, Wawo, Sape, Lambitu, Langgudu, Lambu. Dari hasil digitasi peta satelit dan kondisi lapangan, luas perambahan lebih banyak terjadi sebelum pengalihan kewenangan ke Provinsi di tahun 2017.
Berdasarkan data, Hanya 4,25% dari luas total areal perambahan yang terjadi pasca pengalihan kewenangan. “Tapi sekarang bukanlah saatnya mencari siapa yg salah, lebih baik mari kita sama-sama berbuat sesuai porsi dan kewenangan masing-masing secara terpadu,” ajak Ahyar.
Pun sesuai arahan Gubernur, semua pihak harus berkomitmen untuk meniadakan penanaman jagung dalam kawasan hutan.
Sementara terkait pembuatan jalan dalam kawasan hutan maupun yang mengarah ke kawasan hutan, perlu koordinas awal dan kontrol. Terutama dari program dan kegiatan pokok-pokok pikiran, supaya pada saat ada masalah tidak terkesan KPH menghambat pembangunan.
Sementara dalam rangka memadukan kepentingan ekonomi dan pelestarian kawasan hutan. “KPH saat ini mendorong program perhutanan sosial, konsepnya Agroforestry seperti yg disampaikan oleh Mas Iphul,” terangnya.
Saat ini, menyikapi kondisi yang ada menuju NTB HIJAU, kami di BKPH Maria Donggomasa mengkampanyekan motto “MAI TA KATAHO MA IHA – AINA KA IHA MA TAHO”.
“Mari kita rehab hutan yg sdh terlanjur rusak dan kita lestarikan/ jaga yg masih baik,” ungkapnya. (BE06)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
