Arif Mauluddin
Dompu, Bimakini. – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu menilai bahwa proses penjaringan dan penyaringan perangkat wilayah Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu sudah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Penilaian itu disampaikan DPMPD Kabupaten setempat setelah menerima laporan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menganggap bahwa proses itu melanggar aturan.
“Proses penjaringan dan penyaringan perangkat kewilayahan di Desa Mangge Asi sudah memenuhi prosedur,” kata Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Dompu, Arif Mauluddin, Rabu (24/02).
Dijelaskannya, Kepala Desa sebelumnya melakukan pemekaran dusun, dari tiga dusun menjadi sepuluh dusun. Setelah berlangsung sekitar empat tahun lamanya, Pemerintah Kabupaten Dompu membatasi hal itu dengan merampingkan dusun yang dimekar menjadi tujuh dusun dengan Peraturan Bupati yang baru tentang pembatasan pemekaran dusun.
“Soal perangkat desa yang sebelumya diberhentikan karena menyesuaikan dengan keadaan, kemudian diangkat kembali oleh Kades Suhadi itu wajar-wajar saja. Semua prosedur dan mekanisme sudah dilalui, ada rekomendasi Camat juga. Intinya sudah sesuai ketentuan,” tegasnya berulang-ulang.
Atas adanya laporan itu, mereka akan menyampaikannya kepada tim pengkajian dan penyelesaian masalah desa serta membuat berita acara terhadap persoalan tersebut.
“Nanti akan ada tanggapan dari tim, dalam waktu dekat akan segera dikoordinasikan,” terangnya.
Senada disampaikan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Furkan, SH., MH. Kata dia, jika semua prosedur dan mekanisme sudah dilalui sesuai ketentuan perundang-undangan, maka dipastikan bahwa penjaringan dan penyaringan perangkat desa Mangge Asi itu sah.
“Sepanjang memenuhi syarat, ya sah secara aturan,” terangnya. (BE11)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
