Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Penerima Tambahan PKH, 14 Ribu KK dari NTB Gagal Masuk

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Mataram, Bimakini.- Pelaksanaan validasi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos di Kabupaten/Kota Provinsi NTB telah tuntas. Dari data calon penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga (KK), ada 14 ribu lebih KK yang gagal masuk karena tidak memenuhi persyaratan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengatakan dari data yang tidak memenuhi syarat tersebut, Pemerintah Provinsi NTB akan berusaha kembali untuk koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kemensos, agar kuota yang berkurang dikarenakan data yang tidak memenuhi syarat tersebut bisa diganti dengan calon penerima lainnya.

“Tentunya sumber data tetap dari DTKS yang ditentukan oleh Kemensos RI. Saya sudah perintahkan Kadis Sosial untuk menjadikan hal ini perhatian khusus,” ungkap Wagub setelah mendengar laporan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Minggu (7/2/2021).

Wagub sendiri mengapresiasi tuntasnya pelaksanaan validasi calon penerima PKH. Ia meyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Terutama Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pendamping PKH sebagai pilar sosial yang bergelut siang dan malam di lapangan, mulai dari kunjungan rumah warga hingga entry data melalui aplikasi elektronik (e-PKH). Termasuk aparat Kecamatan dan Desa serta aparat TNI dan Polri melalui Babinsa dan Babinkamtibmasnya di desa-desa.

Wagub juga mengingatkan, dari hasil validasi ini agar masyarakat yang sudah diterima dengan status eligible (memenuhi syarat) selanjutnya menunggu keputusan Kemensos untuk mengolahnya. Sedangkan yang belum memenuhi syarat diminta untuk bersabar. Karena PKH adalah program bansos non tunai yang bersumber dari DTKS, yaitu warga miskin yang ditetapkan dengan melihat komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial pada anggota keluarga.

“Dan yang paling penting pergunakan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan Kemensos,” jelas Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, menyebutkan bahwa Kementerian Sosial RI telah menurunkan data calon penerima Program Keluarga Harapan di Provinsi NTB. Kuota tambahan calon keluarga penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga. Data tersebut telah divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui pendamping sosial PKH sesuai jadwal 8 Januari – 5 Februari 2021.

“Validas telah tuntas. Dari data awal calon KPM 43.471 KK, ada 14 ribu lebih KK yang tidak masuk. Karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya karena mampu,” ungkap Ahsanul Khalik.

Menurut Kadis Sosial, selain karena mampu, yang menyebabkan warga tidak masuk ke PKH atau istilah non eligible di program Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Kemsos itu adalah karena tidak memiliki komponen kesehatan seperti ibu hamil, anak usia dini. Tidak memiliki komponen pendidikan usia sekolah SD sampai dengan SMA dan komponen Kesejahteraan Sosial (Kesos) usia lanjut 70 lebih dan Disabilitas berat. Selanjutnya, karena keluarga tidak ditemukan (tidak ada di tempat), adminduk tidak dimiliki warga dan double dengan peserta aktif.

“Bahkan ada warga yang menolak di validasi, lantaran masih percaya diri dengan kondisi ekonomi dan berharap bisa diberikan kesempatan pada yang lain,” imbuhnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Dijelaskannya bahwa calon KPM yang telah divalidasi lebih awal telah disosialisasikan tentang syarat dan ketentuan program dan telah dikunjungi ke rumah masing-masing peserta oleh pendamping PKH, berikut didukung aparat desa sehingga pelaksanaan validasi lancar dan tertib.

Proses validasi yang dilakukan pendamping di lapangan sangat progresif. Mulai dari rapat koordinasi dengan Dinas Sosial setempat, membawa surat tugas dan BNBA untuk diserahkan ke desa. Bahkan mengajak aparat desa dan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi dan validasi. Sehingga kondisi di lapangan benar-benar sesuai arahan dan petunjuk pelaksanaan validasi. Dan, tentunya tidak sembarang memvalidasi, karena sumber data yang diterima dari kementerian bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PUR

Share
  • 40
    Shares
Komentar

Berita Terkait