Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Air Bersih, Sayap kantor Pemkot dan Kesehatan Jadi Prioritas Pembangunan

Kepala Bapedda dan Litbang Kota Bima, Drs H Fakhruranji, MM

Kota Bima, Bimakini.- Sesuai program tertuang dalam RPJMD kota Bima, penuntasan masalah air bersih, kesehatan dan kawasan kumuh menjadi prioritas pembangunan. Termasuk di dalamnya pembangunan sayap kantor Pemkot Bima.

Kepala Bapedda dan Litbang Kota Bima, Drs H Fakhruranji, MM pada awak media di ruang kerjanya, Kamis (4\3) mengatakan, sejak tahun anggaran 2020 sudah mulai menerapkan anggaran sesuai tematik. Yaitu tema diusung, sesuai program prioritas tertuang dalam RPJMD dan penyelarasan dengan RPJMDNAS dan RPJMD Provinsi NTB.

Jelasnya,  fokus anggaran sesuai tematik, tahun 2020-2021 sampai tahun 2022 pada tiga hal. Pertama, penguatan ekonomi, jaring pengaman sosial dan peningkatan layanan kesehatan. Pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian Peningkatan layanan kesehatan, Pengurangan kawasan  kumuh.

Dari tiga hal itu, jelas Fakhruranji, aksinya fokus pada empat hal, yaitu rumah layak huni, sanitasi dan jalan lingkungan. Termasuk kemudian di dalamnya penyediaan air bersih, sehingga tercipta lingkungan sehat dan asri.

“Berkaitan dengan air bersih, untuk tanggapan darurat bisa diatasi dengan pelayanan rutinitas dilakukan dengan suplai air bersih oleh beberapa OPD. Namun kedepan tentunya bagaimana kertersediaan air bersih tidak lagi menjadi rutinitas tetapi permanen,” ujarnya.

Setiap tahun, Pemkot Bima terus berupaya membantu PDAM Bima melalui pembangunan jaringan maupun perbaikan jaringan dan ini terus diupayakan oleh pemerintah melalui OPD terkait.  Walaupun menjadi kendala, karena status kepemilikan PDAM milik Pemerintahan Kabupaten Bima. Penguasaan sumber air baku oleh PDAM perlu dibenahi.

Kendala lain di tengah belum maksimalnya fungsi PDAM adalah ketersediaan sumber air baku pada sejumlah titik kawasan pemukiman. Sementara pengeboran sudah tidak bisa dilakukan, karena kondisi alam. Walaupun demikian pemerintah tetap akan terus berupaya, termasuk rencana pembangunan embung bekerjasama dengan bank Dunia dalam agenda pemenuhan kebutuhan air bersih.

“Untuk pembangunan sayap Kantor Wali Kota Bima juga menjadi prioritas. Kedepannya akan memudahkan dan mempercepat koordinasi dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya saat  ini letak beberapa OPD harusnya berada satu atap dengan kantor wali kota berjauhan. Pun setelah adanya gedung sayap kantor wali Kota Bima maka Bapedda dan Litbang, Inpektorat dan OPD lainnya akan berada dalam satu gedung,” ujarnya.

Untuk bidang kesehatan, kata dia, sejak tahun 2019 telah dimulai dengan pembangunan sarana dan prasaran pendukung layanan kesehatan layak. Seperti Puskesmas Paruga dan Mpunda sudah selesai dibangun. Kemudian tahun ini puskemas Kumbe. Sementara untuk BPJS kesehatan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sangat besar, sehingga seluruh warga bisa mendapatkan akses layanan kesehatan gratis.

Rumah layak huni juga terus diupayakan, seperti sudah terbangun di Lingkungan Kedo dan bantuan rehab rumah tak layak huni terus dilakukan melalui interfensi anggaran dari pemerintah. (BE06)

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Share
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Penyerahan puluhan unit motor trail pada jajaran Kepolisian dan TNI oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mendapatkan apresiasi dari DPD PAN Kota...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Bappeda Litbang menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Perwali tentang pedoman...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Sorotan dewan tentang terlambatnya penyerahan dokumen refocusing ditanggapi oleh Kepala Bapedda dan Litbang, Muhammad Fakhrunraji. Dijelaskannya, pembehasan sudah selesai, hanya tinggal...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini diraih  untuk...