M Irfan
Kota Bima, Bimakini.- Saat kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) oleh DPRD Kota Bima, banyak pegawai Pemkot Bima mengeluhkan kejelasan realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tukin.
Ini setelah sampai dengan awal Maret 2021 ini tidak ada kejelasan kapan pencairan tukin. Pasalnya ASN tidak lagi mendapatkan tambahan penghasilan dari honor kegiatan.
Hal itu diungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, M Irfan saat diwawancara Bimakini.com, Rabu (3/3). “Saat kami monev memang ada keluhan ASN soal kejelasan tukin,” ujarnya.
Ini setelah pegawai merasa tidak ada penyampaian kapan dan seperti apa realisasi pembayaran tukin.
Kaitan dengan tukin, kata Duta PKB ini Kota Bima, dari pantauan dewan, semangat kerja pegawai menurun. “Berdasarkan pengamatan kami Birokrasi tak bersemangat bekerja karena dihapusnya honorarium,” terang Irfan.
“Selama tiga hari terakhir, kerja birokrasi tidak sehat. Semangat kerja menurun. Untuk itu DPRD akan menyampaikan pada eksekutif untuk melakukan pengkajian ulang atas regulasi terbaru tentang tukin, ini agar birokrasi kembali dapat bekerja dengan maksimal,” ujarnya.
“Kami minta Wali Kota lakukan evaluasi dan usulkan ke pemerintah pusat untuk melihat kembali regulasi Yang sekarang dijalankan,” pungkas Irfan.
Selain soal tukin, juga mengeluhkan minimnya anggaran diseluruh OPD. Ini setelah anggaran banyak terserap untuk kegiatan Covid19. (BE06)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
