Mesin perontok padi yang diharapkan petani.
Dompu, Bimakini. – Bupati Kabupaten Dompu, Kader Jaelani dan H Sahrul Parsan ST, MT., (AKJ – SYAH) diminta untuk menyusun program penyedian mesin perontok padi (kombain) untuk para petani.
Hal itu dinilai sangat penting dilakukan pemerintah dibawah kepemimpinan AKJ – SYAH untuk mengurangi biaya produksi petani saat panen.
Pasalnya, saat ini biaya untuk membayar jasa mesin perontok padi sebesar Rp 40.5000 ribu rupiah hingga Rp 50.000 ribu perkarung.
Sementara biaya buruh pikul dari lahan hingga jalan tani agar dapat diangkut dan dijual sebesar Rp.10.000 ribu rupiah hingga mencapai Rp.35.000 ribu bahkan lebih perkarung, tergantung jarak yang ditempuh.
“Besar harapan kami agar pemerintah menyediakan mesin perontok padi. Ini sebagai upaya mengurangi biaya dan pengeluaran para petani. Satu kelompok tani, satu unit mesin saja sudah cukup. Tetapi harus dipastikan agar diberikan pada kelompok tani yang legal, bukan ilegal dan abal-abal,” terang Ketua Kelompok Tani So Ntengga, Kelurahan Kandai Dua, Syarifuddin., Kamis (08/04).
Tidak hanya itu, dia juga meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi pengadaan alat tes kadar air padi. Sebab selama ini, pembeli gabah/palele maupun petani saat menjual hasil pertanian tidak memiliki alat itu, hal ini tentunya dapat merugikan para petani.
“Selama ini, saat kami jual gabah. Palele maupun kami hanya sebatas mengira-ngira dalam menetukan kadar air (KA) gabah tanpa ada alat ukur yang jelas, ini yang terjadi kemarin-kemarin. Semoga Bupati dapat memfasilitasi ini semua demi kesejahteraan petani,” urainya lagi.
Informasi yang beredar dilapangan, bantuan alat pertanian dari Pusat ada sekitar 15 mesin pemotong padi (kombain) yang distribusikan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu bagi kelompok tani di Kelurahan Kandai Dua.
Ironisnya, hanya terlihat tiga mesin atau alat yang beroperasi memotong padi petani, itupun dengan biaya mahal. Alat-alat bantuan dari pemerintah Pusat itu diduga distribusikan pada kelompok tani fiktif dan tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Dompu, Kader Jaelani berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pendistribusian alat pemotong padi bantuan dari pemerintah Pusat tersebut.
“Nanti akan kami evaluasi pendistribusian bantuan alat itu. Kelompok mana yang menerimanya, apakah kelompok fiktif atau tidak, apakah sudah dimanfaatkan sesuai peruntukan atau tidak. Untuk alat tes kadar air padi, informasinya sudah ada di Dinas Pertanian. Nanti kita cek,” ungkap Bupati AKJ saat didampingi Wakilnya, Kamis (08/04) sore. (AZW)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
