Mataram, Bimakini.- Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, siap bahu membahu mengelola dana ummat melalui pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, sodaqoh.
Ketua LKKS NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengatakan pihaknya siap membantu Baznas agar dana ummat makin berdaya dan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ummat. Dikatakannya, sebagai koordinator lembaga maupun perorangan dalam pengelolaan bantuan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang dibantu oleh Dinas Sosial terutama dana CSR (Corporate Social Responsibility), memang harus mampu mengentaskan persoalan sosial lebih permanen melalui distribusi bantuan produktif. Forum CSR di Dinas Sosial juga mengatur kontribusi sebesar lima persen pertahun sesuai Permensos RI.
“LKKS NTB memang sedang menyusun database PPKS, seperti anak yatim, terlantar, lansia dan lainnya yang selama pandemi makin bertambah jumlahnya”, ujar Bunda Niken, di kantor Baznas NTB di Mataram, Kamis (15/4/2021).
Dana bantuan produktif yang dimaksud seperti mendorong beberapa panti asuhan mengajukan proposal usaha untuk kemandirian dan tidak bergantung terus menerus kepada bantuan.
Skema ini seperti dikatakannya, telah dimulai dengan mengedukasi dan membimbing pengurus LKKS kabupaten/ kota dalam pelayanan kesejahteraan yang disertai pelayanan kualitas. Semangat sosial ini tidak hanya terkait sistem dan prosedural rutin, tapi dapat mencapai kemandirian warga pemerlu pelayanan kesejahteraan.
Baznas NTB adalah salah satu Baznas terbaik nasional dalam hal pengelolaan, sehingga diyakini penerima bantuan akan lebih terarah dan kebutuhan pengentasan di lapangan akan lebih terlihat dalam jangka panjang. Terkait gerakan Bulan Peduli Sosial LKKS, Bunda Niken mengapresiasi dukungan bantuan sebesar Rp 200 juta yang diserahkan langsung oleh Ketua Baznas NTB, TGH Muhammad Said Ghazali.
TGH Said Ghazali mengatakan, pengumpulan dana yang dikelola oleh Baznas masih sebatas ASN dan lingkup lembaga di bawah pemerintah. Sektor ini pun masih belum maksimal seratus persen sehingga diperlukan aturan pemotongan langsung agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi sesuai ketentuan zakat, infaq dan sodaqoh.
Sejak pandemi, pengumpulan dana ummat menurun dari Rp 26,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 22 miliar pada tahun 2020. Oleh karena itu, kerjasama pendistribusian yang luas bagi penerima (mustahik) memungkinkan penggunaannya dalam banyak hal, seperti pendidikan dan kesehatan yang sesuai regulasi dan pelaporan.
“Harapannya, Baznas juga bisa hadir dalam setiap program kegiatan pemerintah dan kita akan mengembangkan peta distribusi dan rencana program pengumpulan dana bersama LKKS NTB”, jelasnya.
Ditambahkan H. Pattimura, Komisioner Baznas bidang distribusi. Baznas harus makin berdaya. Sebagai instrumen pemerintah dalam pengelolaan dana masyarakat, keberhasilan Baznas adalah keberhasilan pemerintah. Ia berharap, kerjasama dengan LKKS dalam hal pendistribusian dapat memiliki target wilayah binaan yang tuntas dikerjakan setiap tahun, bukan hanya rutinitas pemberian bantuan sosial semata.
“Jika pendistribusian berhasil dan tepat sasaran bisa menjadi daya tarik dalam hal pengumpulan dana. 17,5 persen masyarakat miskin akan cepat berubah tingkat kesejahteraannya”, urai Pattimura.
Seperti program Baznas dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat dengan masalah sosial, bantuan produktif Baznas saat ini lebih besar dari porsi bantuan konsumtif. Namun demikian, saat seperti Ramadhan dan Idul Fitri, bantuan konsumtif memang menjadi keharusan terlebih di masa pandemi seperti sekarang. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
