Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Kompak Bima Fasilitasi FGD, Dorong Tata Kelola Dana Desa

Bima, Bimakini.- Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) Bima bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bima, menggelar Focus Discussion Group (FGD); Tinjauan Pelaksanaan Dana Insentif Desa (Dinda) Tahun 2018-2020, untuk Input Perbaikan Petunjuk Teknis Dinda tahun 2021-2022 Kabupaten Bima, di aula SMK Negeri 3 Kota Bima, Senin (12/4/2021).

FGD tersebut dihelat dalam upaya pencapaian target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima, H Fahrudin, mengatakan FGD harus dilakukan, karena Kabupaten Bima sedang mematangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

“Beberapa tahapan sudah dilalui, namun beberapa hal terkait dengan hal teknis yang diharapkan ada dukungan dari Kompak, terutama berkaitan dengan perumusan indikator kunci yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan April,” katanya.

Fahrudin melanjutkan, FGD ini memiliki makna yang sangat strategis untuk menjelaskan beberapa masukan. “Karena, selain mematangkan dokumen RPJMD, pada saat yang sama juga tengah mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati pada akhir Mei 2021,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Provincial Koordinator Kompak NTB, Anja Kusuma, mengatakan FGD ulasan pelaksanaan Dinda merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah berjalan selama tiga tahun terakhir.

“Tentu selama perjalanannya, ada hal positif dan negatif. Hal positifnya adalah mendapatkan apresiasi Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten lain. Sehingga, ada beberapa daerah yang telah melakukan replikasi. Di tingkat Provinsi NTB, saat ini sedang berproses untuk melakukan modifikasi dan akan segera dikeluarkan Peraturan Gubernur,” ujarnya.

Tentu dalam perjalanannya, kata Anja Kusuma, akan terus diperbaiki dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi terbaru, dimana ada perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. “Juknis nantinya, diharapkan bisa diaplikasikan dan sesuai dengan kondisi masyarakat” imbuhnya.

Lebih lanjut, Koordinator Kompak Bima, Asrullah Lukman, menjelaskan FGD ini dilaksanakan secara daring bagi narasumber di tingkat Pusat dan Provinsi, serta tatap muka dengan penerapan Protokol kesehatan bagi narasumber dan peserta di tingkat Kabupaten.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“FGD ini diharapkan hasilkan resume gambaran implemenetasi Dinda selama 3 tahun terakhir dan pemetaan aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk pelembagaan lebih lanjut,” katanya.

Aspek lain yang diharapkan kata Asrullah, Pemerintah Daerah membuat pedoman teknis yang baru dengan mempertimbangkan berbagai rekomendasi hasil FGD.

FGD dipandu oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni, dihadiri empat orang narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kabid Pemdes. Selain itu, diikuti oleh 20 peserta yang meliputi unsur Perwakilan Desa, Perwakilan Kecamatan dan Perwakilan OPD Kabupaten Bima.

Program Kompak didukung oleh Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Staristik Kabupaten Bima. ILY

Share
  • 12
    Shares
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Dompu, Bimakini. – Guna memastikan pengunjung objek wisata di wilayah Kecamatan Pajo, taat menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dan aman. Kapolsek Pajo, IPTU Abdul...

Peristiwa

Mataram, Bimakini. – Budaya Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sangat beragam. Mulai dari seni tari, pewayangan, alat musik tradisional hingga sistem penanggalan atau...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Diduga mencuri emas saat korban berangkat shalat Idul Fitri 1442 H, seorang pemuda (21) asal Dusun Ketontembi, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu...

Ekonomi

Dompu, Bimakini.-  Karena masih dianggap baru dan belum beredar luas di tengah-tengah masyarakat, sejumlah pedagang menolak uang kertas Rp75 ribu dari konsumen. Kenyataan itu...