Suasana saat Musrenbang RKPD Kabupaten Bima di ruang rapat BUpati Bima, Kamis.
Bima, Bimakini.- Musyawarah Perencanaan Pambangunan (Musrenbang) Kabupaten Bima Tahun 2021 untuk penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang diikuti unsur DPRD, Perangkat Daerah, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, Kamis (1/4). Ini sebagai wahana untuk menyelaraskan usulan pembangunan lintas sektor dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan, Musrenbang tahun ini dengan tema Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Investasi Daerah Melalui Perbaikan Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelayanan Dasar di Tahun 2022. Tema ini mengandung makna bahwa, pembangunan daerah dititikberatkan pada program-program yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketahanan ekonomi sesuai dengan isu strategis Kabupaten Bima.
“Program strategis tersebut antara lain mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan serta kerusakan lingkungan hidup,” katanya, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Kamis (1/4).
Lanjut Bupati, RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2021sampai 2026 untuk mewujudkan Bima RAMAH. Oleh karena itu, perlu menjadi fokus perhatian bersama agar Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bima dapat terwujud.
“Harapan pada Musrenbang tahun ini, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat oleh semua pihak harus benar-benar berpedoman pada tema dan isu strategis untuk menentukan arah kebijakan yang dituangkan melalui program kegiatan tahun 2022 sesuai dengan Visi Misi sudah tertuang,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H Fahrudin MAP dalam pengantarnya mengungkapkan, Musrenbang ditujukan untuk mendapatkan masukan, saran dan pandangan dan dari berbagai komponen dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Bima Tahun 2022.
“Forum ini juga, untuk melakukan penajaman dan penyelarasan program/kegiatan perangkat daerah dengan usulan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah disusun secara teknokratis, maupun pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh anggota DPRD melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan,” tuturnya.
Pada Kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB melalui Kabid Penelitian Lalu Suryadi, SIp, MM memaparkan secara daring Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022.
Dikatakannya, terdapat 13 isu strategis pengembangan wilayah Provinsi NTB tahun 2019-2023. “Ada beberapa isu strategis yang sangat terkait langsung dengan Kabupaten Bima, terutama pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). karena, sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pesisir dan memiliki banyak pulau kecil. Demikian halnya isu pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Saleh-Moyo-dan Kawasan Tambora (SAMOTA) di samping Geopark Tambora sebagai ikon. Maka isu strategi tersebut penting dibicarakan di forum Musrenbang tingkat Kabupaten Bima,” terang Lalu.
“Intinya, NTB memerlukan lompatan luar biasa dalam aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan IPM, termasuk pengembangan melalui beasiswa putra/putri NTB untuk kuliah di luar negerim” tandasnya. (BE10)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
