Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Pasca Banjir Bima, Penanganan Hutan Gundul di NTB Harus Berorientasi Kesra

Mataram, Bimakini.- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, mengatakan penanganan bencana banjir akibat alih fungsi hutan di Provinsi NTB memerlukan kebijakan yang tepat dan strategis. Ia meminta agar pola penanganan hutan gundul harus diubah dengan melibatkan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskannya ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi NTB, melalui virtual, Sabtu (10/4/2021) lalu.

Doni Monardo menyampaikan beberapa solusi untuk meminimalisir potensi banjir bandang serta mengatasi permasalahan hutan gundul yang dihadapi NTB, terutama di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu. Salah satunya, melalui pola penanaman kembali pohon-pohon dengan nilai ekonomis sekaligus berfungsi sebagai penyerap air hujan yang kuat, seperti, kopi, alpukat, kelengkeng dan ada banyak jenis tanaman lain yang bisa dengan sistem tumpang sari dengan tanaman jagung.

“Karena yang saya saksikan adalah proses alih fungsi lahan, dari hutan ke jagung. Memang secara ekonomi untung, tapi dampaknya menimbulkan bencana berkepanjangan. Silahkan bertanam, bertani dan berkebun. Tapi harus ada dua aspek yang seimbang.
Alam dijaga, alam juga akan jaga kita. Kita merusak alam, alam rusak kita,” tegas Doni.

Dalam menjalankan program tersebut, ia menekankan agar setiap program yang berhubungan dengan ekosistem harus melibatkan rakyat, tidak boleh berorientasi proyek, karena akan gagal. Harus berorientasi masyarakat dan kesadaran untuk memperbaiki lingkungan.

“Untuk langkah awal, kita pilih desa yang punya komitmen. Kepada para Bupati mohon menunjuk salah satu desa yang dinilai mampu menjalankannya.
Jika ini sukses, desa lain akan ikut. Kita butuh percontohan dulu. Dan bibit pohonnya kita berikan secara gratis kepada masyarakat,” ungkapnya.

Jika penanaman pohon-pohon bernilai ekonomis itu sukses dilakukan di hutan-hutan NTB maka harapannya adalah dalam 5 tahun ke depan, wilayah NTB secara keseluruhan yang menaungi dua pulau besar, yaitu Sumbawa dan Lombok, bisa terhindar bencana banjir bandang. Selain meminimalisir datangnya bencana, masyarakat diharapkan tetap berpenghasilan, tapi juga tetap menjaga alam. Namun dalam menjalankan program tersebut, Doni meminta keterlibatan Universitas Mataram untuk melakukan riset terkait dampaknya.

Sebelummya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa kondisi pasca banjir di Bima dan Dompu berangsur pulih. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah dan masyarakat yang bahu membahu membantu memulihkan masyarakat yang terdampak banjir bandang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dari menanam jagung banyak masyarakat yang terlena, sehingga tanpa disadari banyak hutan-hutan habis terbabat.

“Musibah ini menyadarkan kita bahwa kegiatan penghijaun adalah kebutuhan untuk sekarang dan untuk
masa yang akan datang,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan, untuk menekan illegal logging, pihaknya sudah melakukan moratorium kayu dari pulau Sumbawa dan Lombok keluar untuk sementara waktu.

“Alhamdulillah, kami mampu menekan ratusan kayu yang hampir tiap saat
diseberangkan ke luar daerah. Karena ketegasan staf angkatan darat, apabila ada oknum yang melanggar akan
dipecat,” ungkapnya.

Bupati Bima: Kami Berharap Ada Program Pasca Bencana

Dalam kesempatan itu, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan harapan terkait dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat penanganan kawasan hutan penyangga debit air hujan. Banjir bandang yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Bima disebabkan meluapnya air di Dam Pela Parado, karena intensitas hujan cukup tinggi menyebabkan hutan penyerapan air di sekitar kawasan rusak parah.

“Kami harapkan adanya program pasca bencana,” harapnya.

Sementara dalam penanganan infrastruktur, terutama jembatan yang putus, TNI dan Polri sudah mengerahkan pasukan serta kapal perang yang membawa
langsung peralatan untuk membangun jembatan di Desa Polo dan Rade yang menghubungkan akses keenam desa lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini TNI Polri bahwa pembangunan jembatan bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, kami juga telah menerima bantuan dari Bapak Presiden sebanyak 13 ribu paket sembako yang dibagikan ke kecamatan terdampak,” tutup Bupati Bima.

Dalam rapat penanganan banjir bandang tersebut, turut dihadiri oleh Walikota Bima,
Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Dompu, Danrem 162/Wira Bhakti, Polda NTB, Lanal Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) serta unsur pemerintah lainnya. PUR

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-Tingginya angka penggunaan barang haram jenis Narkoba di Bima dan sekitarnya dari tahun ke tahun, membuat sejumlah elemen masyarakat prihatin, salah satunya dari...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Kantor Kejaksaan Negeri Raba Bima menyelidiki kasus dugaan korupsi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp. 13 miliar pada tahun 2021 dan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah  Kota Bima merencanakan untuk melakukan mutasi jabatan. Namun untuk melakukan mutasi harus mengantongi ijin baik Provinsi dan Pusat. Kabid Pengadaan...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Danramil 1608/03 Sape dan Babinsa Koramil serta Ibu Persit Ranting 4 giat membagikan 120 Takjil bersama Santri Santriwati dan pegawai Rumah Tahfidz...