Syaifullah
Kota Bima, Bimakini.-
Banjir dan kekeringan adalah imbas langsung dari rusaknya hutan. Menjaga hutan tak bisa dengan wacana saja, tetapi perlu tindakan. Dan, saat terjadi banjir, akhirnya kesannya saling menyalahkan.
Banjir terjadi melanda Kota Bima beberapa tahun lalu dan Kabupaten Bima, pekan lalu, merupakan pertanda dari alam telah terjadinya kerusakan hutan yang masif di bagian hulu. Termasuk imbas kekeringan terjadi di musim kemarau yang dikesampingkan pemerintah.
Pemerhati lingkungan yang juga Dosen STKIP Bima, Syaifullah Mpd, pada Bimakini.com menyampaikan, banjir yang melanda Bima adalah pertanda telah terjadi kerusakan hutan di hulu.
Akibat rusaknya hutan otomatis air hujan tak bisa lagi meresap ke dalam tanah, karena tidak ada lagi pepohonan, sehingga air dan material tanah akan langsung turun ke pemukiman dan aliran sungai.
Apalagi bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi ditambah rusaknya hutan, tentunya luapan air tak sanggup tertampung oleh daerah aliran sungai tersedia.
Bertambah rusaknya hutan karena pola kehidupan masyarakat saat ini begitu marak dengan pertanian jagung. Harusnya hutan di hulu dapat dijaga sehingga banjir dan kekeringan tak menjadi masalah baru bagi kehidupan.
Iphul, sapaan Syaifullah, menyoroti kebijakan pemerintah. Di satu sisi berbicara menjaga hutan, namun di sisi lain perambahan hutan kian masif dengan alasan jagung.
Sementara sebelum terjadinya banjir adem-adem saja, namun saat bencana banjir terjadi banyak membangun narasi banjir akibat pertanian jagung, sehingga perlu sama-sama melestarikan dan menjaga hutan agar tak terjadi lagi banjir.
Saling menyalahkan muncul. Warga mengatakan pemerintah dan aparat tak tegas menindak perambahan hutan. Di satu sisi Pemerintah menyalahkan warga merambah hutan dengan alasan jagung.
“Saat ini tak perlu lagi saling menyalahkan, namun bagaimana bersama mengembalikan fungsi hutan. Hutan adalah hutan,” tegasnya.
Pun pemerintah dan aparatur bukan saja hanya wacana ingin menjaga dan mengembalikan fungsi hutan. Dirinya mendukung dan mendorong bila itu dilaksanakan. Termasuk mendorong pemerintah daerah membuat Perda tentang hutan, bagaimana memetakan wilayah hutan dengan ketat membatasi mana hutan yang menjadi zona larangan dan mana hutan yang bisa difungsikan untuk pertanian.
Dengan adanya Perda tentunya tak ada alasan bagi Pemerintah Daerah lepas tangan atas perambahan hutan dengan mengatakan kewenangan Pusat dan Provinsi. Karena sebenarnya menjaga kelestarian lingkungan itu tugas bersama, karena imbasnya kerusakan hutan dampaknya sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.
Dengan adanya Perda kemudian pemetaan hutan menjadi daerah resapan harus dijaga dari pembalakan liar dan jagung. Dengan demikian bencana banjir tak menjadi momok bagi rakyat.
Iphul mengatakan, luput dari perhatian bersama, sebenarkan rusaknya hutan dampaknya bukan saja banjir, namun kekeringan. Fakta sudah banyak, sumber mata air hilang. Pun sejumlah wilayah mengalami kekurangan air bagi kehidupan.
Sebenarnya dampak rusaknya hutan bukan saja banjirn Lihat yang terjadi belakangan ini, di sejumlah wilayah pemukiman warga mengalami kekurangan air. Ini menurut Iphul adalah bagian dari rusaknya hutan.
Makanya perlu langkah cepat dan tegas mengembalikan fungsi hutan sebelum dampaknya merusak seluruh tatanan kehidupan manusia. Ambil sikap tegas terhadap pelaku perusak hutan, galakan penghijauan dengan melibatkan masyarakat, perbayak sumur resapan dan solusi bagi sebagian masyarakat sehingga tak merambah hutan.
Selain menyorot soal hutan, Iphul juga berikan masukan, tentunya selain hutan rusak kurang menjadi perhatian pemerintah adalah sarana pendukung aliran air, seperti drainase layak, DAM. Karena perubahan iklim dan pertumbuhan pemukiman mau tidak mau pemerintah harus mulai memikirkan drainase layak bagi aliran air. BE06
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
