Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Tidak Ada Pemangkasan Dinda, Pemdes Fokuskan Pembangunan Desa


Bima, Bimakini.- Pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD) yang membahas tentang Dana Insentif Desa (Dinda) untuk input perbaikan Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2021-2022, kerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) dan Pemerintah Kabupaten Bima, telah berakhir Senin (12/4/2021), di aula SMK Negeri Kota Bima.

Rita Wahyuningsih, yang memaparkan topik refocusing dana desa mengungkapkan, komitmen yang berkaitan dengan penganggaran sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021, Dinda sudah dianggarkan di dalam APBDes dan meskipun telah dilakukan refocusing anggaran, karena imbas pandemi Covid-19, Dinda tidak mengalami pemangkasan.

“Keputusan Pemda ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung secara penuh inovasi yang bersentuhan dengan masyarakat dan BPPKAD memiliki kewajiban untuk mengamankan kebijakan tersebut,” katanya.

Rita menambahkan, sejak tahun 2018, Pemda telah kucurkan Dinda senilai Rp.1 miliar kepada 20 desa. Masing-masing desa, dapat alokasi Rp.50 juta. Sementara pada tahun 2019, polanya sedikit alami perubahan komposisi, dimana 18 desa dapatkan alokasi masing-masing Rp.50 juta dan tiga desa dengan presentasi terbaik rebut dana insentif Rp.200 juta.

“Melalui kegiatan FGD, selain perkaya kriteria, juga mendapatkan masukan dari para Camat dan Kepala Desa, serta melakukan telaah untuk dapatkan rumusan terbaik Dinda pada tahun 2021,” ujarnya.

Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan melalui Kasubdit Dana Transfer Desa, Aries, mengatakan secara virtual, dalam desain kebijakan pemerintah terkait, Tata Kelola Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 sebesar Rp.72 triliun.

“Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021, untuk mendukung pemulihan perekonomian desa melalui program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian di desa,” terangnya.

Aries menjelaskan prioritas lainnya yaitu, pengembangan potensi desa, produk unggulan desa dan kawasan perdesaan serta peningkatan peran BUMDes serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan desa digital.

“Selain itu, program ketahanan pangan dan ketahanan hewani yang sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan dan peternakan di desa termasuk peternakan sapi menjadi prioritas,” kata Aries.

Aries melanjutkan, pengembangan pariwisata melalui pengembangan desa wisata juga merupakan prioritas, sejalan dengan peningkatan infrastruktur dan konektivitas infrastruktur desa. “Program kesehatan nasional oleh perbaikan fasilitas Poskesdes dan Polindes, pencegahan penyakit menular peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di desa,” imbuhnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bima, H Fahrudin, memaparkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bima tahun 2021-2026, dampak pandemi Covid-19, telah menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

DPMD Kabupaten Bima melalui Kabid Pemdes, El Faisal, mengatakan dampak kehadiran Dinda, jika dilihat dari indikator penganggaran dalam APBDes, terlihat ada pergerakan positif. Dimana desa lebih perioritaskan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan dibandingkan kegiatan pembangunan infrastruktur.

“Pada tahun 2016, hanya berkisar pada 11,29% dari jumlah belanja Desa se Kabupaten Bima dan jumlah ini mengalami peningkatan hingga 40% pada tahun 2019,” jelas Faisal.

Faisal menambahkan, aspek lain yang turut mengalami peningkatan yaitu, ketersediaan informasi dan media informasi tentang APBDes, identitas hukum dengan adanya peningkatan persentase capaian kepemilikan administrasi kependudukan dan peningkatan alokasi belanja penyediaan sarana sanitasi desa.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana misi bersama (joint mission) Perangkat Daerah dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui APBDes yang masih harus ditemukan secara efektifnya. Hal ini, terbukti dengan adanya kondisi bahwa urusan Desa masih hanya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa,” pungkasnya.

FGD yang dipandu Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni, MT, MSc, menghadirkan empat orang narasumber yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Arief, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda H Fahrudin, MAp, Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima Rita Wahyuningsih SE dan Kabid Pemdes El-Faisal, MM.

Program Kompak didukung oleh Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Staristik Kabupaten Bima. ILY

Share
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Dompu, Bimakini. – Guna memastikan pengunjung objek wisata di wilayah Kecamatan Pajo, taat menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dan aman. Kapolsek Pajo, IPTU Abdul...

Peristiwa

Mataram, Bimakini. – Budaya Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sangat beragam. Mulai dari seni tari, pewayangan, alat musik tradisional hingga sistem penanggalan atau...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Diduga mencuri emas saat korban berangkat shalat Idul Fitri 1442 H, seorang pemuda (21) asal Dusun Ketontembi, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu...

Ekonomi

Dompu, Bimakini.-  Karena masih dianggap baru dan belum beredar luas di tengah-tengah masyarakat, sejumlah pedagang menolak uang kertas Rp75 ribu dari konsumen. Kenyataan itu...