Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Kejari dan PN Dompu Diminta Objektif Tangani Kasus KDRT Oknum Dewan

Dompu, Bimakini.- Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu dan Pengadilan Negeri (PN) Dompu diminta objektif menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjerat oknum anggota DPRD Dompu, inisal APS.

Permintaan itu disampaikan Gerakan Eksponen “98” Indonesia, Kabupaten Dompu – NTB, Ikhwayudin AK dan anggotanya. Mereka merespon tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dompu yang menuntut hukuman satu bulan penjara terhadap terdakwa kasus KDRT tersebut.

Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh mereka dalam “Petisi Keadilan” yang diterima Kajari Dompu melalui Kasi Intel, Indra Zulkarnain SH dan Kasi Pidana Umum (Pidum), Islamiyah SH MH, saat hearing di kantor Kejaksaan setempat, Senin (3/5/2021).

Dalam “Petisi Keadilan” itu, mereka meminta Kejari Dompu, Pengadilan Negeri Dompu serta penegak hukum didalamnya agar objektif, dan bersungguh- sungguh dalam penyelesaian proses hukum KDRT oknum anggota DPRD Dompu tersebut.

Tentunya tidak mengesampingkan dinamika sosial yang tengah berkembang, keadilan hukum, praktek penyelesaian hukum yang bersih. Apalagi melibatkan pejabat publik yang mestinya mampu memberikan contoh tauladan yang baik bagi masyarakat yang lain.

Selain itu, Gerakan Eksponen “98” Indonesia Kabupaten Dompu juga mendorong Bupati Dompu untuk melaksanakan tanggung jawab konsitusionalnya melalui DP3A, untuk memfasilitasi upaya pendampingan, perlindungan dan rehabilitasi serta mengawal proses hukum yang tengah berjalan agar sesuai dengan mekanisme dan terpenuhinya rasa keadilan.

Senada disampaikan anggota lainnya, M. Nor. Saat hearing itu, dia menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa hanya dituntut satu bulan penjara. Menurut dia, hal itu dinilai telah mencederai hukum yang ada. Apalagi terdakwa merupakan pejabat negara.

“Atas dasar adanya kesepakatan damai? Padahal yang bersangkutan tidak membuat pernyataan tertulis. Bahkan pihak korban sudah mengajukan surat pencarian di PA Dompu. Itu menunjukan keseriusan pihak korban agar kasus ini dituntaskan,” katanya.

“Selain itu, Kejaksaan tidak pernah mengekspos hasil persidangan dan sebagainya kepada pihak korban. Surat pernyataan damai itu tidak pernah dibuka selama persidangan,” sambungnya lagi sembari mempertanyakan dasar hukum terdakwa kasus KDRT dituntut satu bulan penjara.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Didampingi Kasi Intel Kejari Dompu, Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum), Islamiyah SH, menegaskan bahwa perkara tersebut ditangani secara objektif. Saat ini perkara itu sedang berjalan dan dipastikan penanganannya telah dilakukan sesuai hukum acara.

Bahkan kata dia, saat penanganan kasus itu, korban didampingi DP3A Kabupaten Dompu, mulai dari penyidikan hingga saat sedang dalam proses persidangan.

“Kami benar-benar melaksanakannya sesuai ketentuan dan hukum yang ada. Soal ada keraguan masyarakat di luar maupun teman-teman, mungkin itu terjadi karena belum memahami prosesnya. Yang pasti kami sudah bekerja sesuai aturan yang ada dan hukum acara,” tegas wanita asal Dompu ini berkali-kali.

Dijelaskanya, bahwa kasus tersebut masih terus berjalan dan dalam tahap persidangan. Minggu ini, katanya, akan dilakukan sidang agenda pembelaan. AZW

Share
  • 76
    Shares
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Dompu, Bimakini. – Guna memastikan pengunjung objek wisata di wilayah Kecamatan Pajo, taat menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dan aman. Kapolsek Pajo, IPTU Abdul...

Peristiwa

Mataram, Bimakini. – Budaya Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sangat beragam. Mulai dari seni tari, pewayangan, alat musik tradisional hingga sistem penanggalan atau...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Diduga mencuri emas saat korban berangkat shalat Idul Fitri 1442 H, seorang pemuda (21) asal Dusun Ketontembi, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu...

Ekonomi

Dompu, Bimakini.-  Karena masih dianggap baru dan belum beredar luas di tengah-tengah masyarakat, sejumlah pedagang menolak uang kertas Rp75 ribu dari konsumen. Kenyataan itu...