Pekerjaan proyek jaringan irigasi di Bontokape yang mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Bima, Bimakini.- Pekerjaan proyek rehabilitasi irigasi Bontokape di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB disorot. Pasalnya, proyek dengan anggaran senilai Rp 3,4 Miliar dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Umum (DAU) yang dikerjakan oleh PT. Graha Bima Konstruksi tersebut banyak ditemukan pelanggaran.
LSM KAPAK NTB di lokasi proyek menilai ada sederet masalah yang diduga dilanggar. Mulai dari soal campuran semen, bahan material seperti batu yang diduga diambil di sekitar lokasi proyek. Hingga bascam sebagai tanda adanya proyek besar tak disediakan.
Direktur LSM Kapak NTB, Rizal Patikawat menerangkan, masuknya proyek rehabilitasi irigasi tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menunjang sistem pengairan para petani, sehingga diharapkan hasil produksi tani meningkat. Namun keinginan ini tidak sesuai oreantasi. Sebab pelaksanaan proyek ini diduga dikerjakan asal-asalan.
“Jika proyek ini terus dilanjukan dapat dipastikan hasilnya tak berkualitas, akhirnya masyarakat petani yang dirugikan. Padahal anggaran digelontorkan milyran rupiah,” ungkap Rizal Patikawat, Ahad (30/5/2021).
Kata dia, bicara soal konstruksi bangunan itu bergantung pada kekuatan pondasi dan campuran bahan. Apalagi campuran semen dan pasir yang digunakan sangat tidak berkualitas.
“Kami menduga pekerjaan ini tidak sesuai bestek. Hal itu terlihat dari pemilihan bahan material yang tak berkualitas. Seperti pasir gunung yang jelas kadar besi kurang, ditambah lagi campuran semen yang terlihat kurang, sehingga mempengaruhi konstruksi bangunan,” papar aktivis ini.
Rizal sapaan karibnya ini, menuding keberadaan proyek tersebut diduga hanya untuk kepentingan dengan oreantasi mencari keuntungan pribadi. Tidak memasang papan informasi proyek ditempat strategis.
“Harusnya dipasang di pinggir jalan lintasan warga agar publik mengetahui besar anggran dan lain sebagainya. Ini malah dipasang jauh dari lintasan menghadap persawahan,” ujarnya.
Dia mendesak Polda NTB, Kejati NTB dan BPK untuk segera menghentikan pelaksanaan proyek yang dimaksud. Serta melakukan investigasi di lapangan terkait pelanggaran. “Aparat penegak hukum harus segera ambil sikap. Segera investigasi di lapangan dan menghentikan pelaksanaan proyek tersebut, karena pekerjaan ini jelas melanggar. Jika tidak, kami akan mengambil langkah sendiri (Unjuk rasa),” ancamnya.
Warga Bolo lainnya, Syarif mengatakan, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena menyangkut anggaran negara. Terkait hal itu, diminta kepada pihak berwenang agar menghentikan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut.
“Kita harap kegiatan tersebut dihentikan, karena melanggar prosedural,” ucapnya.
Tidak hanya itu, dirinya meminta kepada LSM maupun unsur lain agar melakukan aksi demo besar – besaran. Yakni mendesak pihak terkait untuk menghentikan kegiatan tersebut. “Masalah ini harus menjadi atensi bersama, supaya penggunaan anggaran negara tepat sasaran,” pintanya.
Sementara itu, pelaksana proyek Direktur PT Graha Bima Konstruksi yang diminta tanggapan memilih bungkam.
Kepala Desa Timu, Fikri S.Adm menilai, keberadaan proyek yang merogok anggran miliaran rupiah terkesan tutup dan tidak transparan.
“Pelaksana proyek ini cara kerjanya terkesan tertutup dan tidak transparant,” kata Kades Timu, saat dikonfirmasi via Seluler, Ahad (30/5/21).
Hal itu, kata dia, terbukti dengan tidak didirikannya bascam atau distrik sebagai sarana untuk komunikasi warga dengan pihak pelaksana. Selain itu, juga pemasangan papan informasi di lokasi yang tidak stragis, sehingga publik tidak mengetahui sumber dan nilai anggran proyek yang dikerjakan.
“Masa sekelas proyek senilai Rp 3,4 Miliar tidak didirikan bascam. Parahnya lagi pemasangan papan informasinya tidak jalan lintas warga, malah dipasang di sisi kiri sungai menghadap ke sawah. Terus siap yang akan baca dan melihat papan informasi ini,” ujarnya.
Kades menambhakan, pihak pelaksana proyek tidak punya niatan baik untuk terbuka kaitan dengan masalah pekerjaaan irigasi yang dimaksud. Agar dugaan tindakan kejahatan yang dipraktekkan tidak tercium publik.
“Dengan sikap pelaksana proyek seperti ini, kami mengindikasikan ketika ada upaya dan rencana yang tidak baik, publik tidak mengetahuinya,” tuding Kades.
Tidak hanya itu, Kades juga menyesalkan kurangnya pemberdayaan terhadap maryarakat Desa Timu, mengingat warganya tersebut dimayoritasi butuh tani. “Banyak warga mendatangi saya, bahkan langsung ke lokasi proyek untuk meminta kerja. Namun pihak pelaksana tidak memberikan ruang, sementara pekerjanya kalau dilihat hanya sedikit. Padahal kalau banyak yang kerja tentu finisingnya juga cepat,” terangnya.
Warga Bontokape selaku penerima manfaat dari kegiatan tersebut, Agus Setiawan menegaskan, kegiatan tersebut harus dihentikan karena melanggar prosedur. Salah satunya pihak pelaksana mengambil bahan material di lokasi kegiatan, tidak membangun basecamp dan campuran bahan material tidak sesuai bestek.
“Pokoknya kegiatan tersebut wajib dihentikan,” singkatnya. KAR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
