Penulis saat mengunjungi University of New Mexico di Albuquerque.
WARTAWAN senior Dahlan Iskan menulis skala kekecewaan pakar komunikasi yang juga pengajar Ilmu Jurnalistik, Effendi Gazali. Angkanya fantastis, 9.5 pada skala 0-10. Nyaris sempurna kekecewaan itu. Kekecewaan itu diarahkan kepada wartawan dan media.
Dia merasa telah gagal menjadi dosen Ilmu Komunikasi dan Ilmu Jurnalistik selama 20 tahun. Karena tingginya kekecewaan itu, ia pun meletakkan gelar profesor dan berhenti menjadi dosen. Ini yang pertama terjadi. Kalau saya tidak terlalu kaget. Karena saya sendiri sebenarnya, sudah berhenti mengurus media sejak 2017 lalu. Berarti lebih awal!
Kondisi ini bukan main-main. Ini jelas menggambarkan betapa parahnya kerusakan profesi itu, belakangan ini. Walau begitu, Effendi tidak menampik masih ada wartawan dan Pemred (Pemimpin Redaksi) yang baik.
Dahlan Iskan dalam catatannya itu menulis ‘’Wartawan itu bisa saja salah. Yang penting wartawan harus sadar mesti berbuat apa ketika tahu salah.’’
‘’Prinsip itulah yang bisa dipakai untuk mengetahui ini: si wartawan punya niat baik atau tidak ketika melancarkan kontrol sosial. Kalau wartawan tidak mau mengoreksi tulisannya yang salah berarti memang ada niat tidak baik di balik tulisan itu,’’ tulis Dahlan.
Saya sendiri mengenal Ilmu Komunikasi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya pilih program studi yang baru dibuka saat itu. Penyuluhan Pertanian. Di situlah saya pertama jumpa dengan ilmu yang akhirnya membawa saya menjadi wartawan. Selain mempelajari teori Ilmu Komunikasi, saya juga mulai mencari tahu nama-nama tokoh Ilmu Komunikasi dunia. Salah satu yang saya ingat, Everett M. Rogers.
Beruntung sekali, pada awal Agustus 2007, saya punya kesempatan berkunjung ke University of New Mexico, di Albuquerque. Tempat Everett mengajar. Sebelum meninggal 2004, pria kelahiran Caroll, Iowa 1931 itu, sempat memimpin Departemen Komunikasi di kampus itu. Dia memutuskan berhenti karena sakit ginjal, hanya beberapa bulan sebelum meninggal.
Apa yang membuat Effendi begitu kecewa? Begini: Saat ini dia sedang dikaitkan dengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Dia dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Masalahnya tentu bukan dengan KPK. Tetapi dengan wartawan.
Seperti ditayang kanal YouTube Refly Harun, Effendi berkisah saat jumpa pers usai diperiksa KPK. Menurut Effendi, mereka tidak sedang bertanya apalagi konfirmasi. Misalnya ada wartawan bertanya: Di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ini bapak mendapat jatah bansos. Kemudian ada lagi yang bertanya: Pak Efendi, berarti yang 48 miliar, Anda yang memberi rekomendasi. Lalu yang menulis: Kami diberi kesempatan konfirmasi oleh Eefendi Gazali, tetapi kami dijebak. Terakhir, ada media besar yang menulis kata ‘’tidak menampik,’’ padahal narasumber yang ditanya mengatakan ‘’tidak ada’’ terkait dengan keterlibatan Effendi.
Apa yang aneh dari dua pertanyaan dan dua tulisan di atas sehingga membuat Effendi harus meletakkan gelar profesor dan berhenti menjadi dosen? Yang pertama, seharusnya wartawan bukan bertanya soal isi BAP, tetapi mengecek keaslian BAP. BAP itu seharusnya tidak boleh beredar di luar.
Kedua, soal merekomendasikan dana bansos Rp48 miliar. Wartawan harusnya memahami apa kapasitasnya sehingga bisa memberikan rekomendasi. Lainnya, soal konfirmasi dan jebakan serta judul berita yang tidak relevan. Narasumber yang ditanya menyebut ‘’tidak tahu’’ tetapi yang ditulis ‘’tidak menampik.’’
Apa yang terjadi terhadap Effendi, bisa juga terjadi pada banyak orang termasuk saya. Pada masa yang lalu misalnya, ada sebuah media yang menulis tentang saya, tetapi tidak pernah melakukan konfirmasi sama sekali. Hanya ditulis: ketika dihubungi via telepon, tidak diangkat.
Saya kemudian mengecek soal ini. Saat itu sudah ada handphone di Bima. Yang pertama, jelas tidak ada panggilan masuk yang tidak terjawab, padahal wartawan yang menulis itu, tahu nomor saya. Kedua, saya cek pada orang di rumah, apakah ada yang menghubungi. Ternyata tidak ada! Pun demikian di nomor kantor. Dari aspek ini, jelas wartawan tidak punya iktikad baik.
Padahal seharusnya, setiap wartawan tidak boleh punya pretensi pribadi atas setiap kontrol sosial yang dia lakukan. Harusnya tetap dalam konteks untuk kepentingan publik. Konfirmasi saja dengan seluruh saluran yang tersedia jika tidak bisa bertemu langsung. Jika belum berhasil, ya harus gigih mencobanya lagi. Jadi seperti tulis Dahla Iskan, ‘’Wartawan itu bisa saja salah. Yang penting wartawan harus sadar mesti berbuat apa ketika tahu salah.’’
Setiap wartawan harus sekeras-kerasnya menghindari kesalahan. Celaka kalau sengaja membuat kesalahan karena ada kepentingan tertentu. Jangan menyerang pribadi yang tdak ada hubungannya dengan tugas atau jabatan seseorang. Kontrol kebijakannya, jangan serang kehormatan pribadi apalagi keluarga dan keturunannya. Itu jelas menunjukkan seorang wartawan tidak punya iktikad baik dalam menjalankan profesi.
Kode etik jurnalistik jelas memberikan batasan soal bagaimana wartawan menjaga martabat profesinya. Menyampaikan pertanyaan dan konfirmasi kepada narasumber pun, ada cara dan tekniknya untuk menghindari tendensi. Kalau wartawan tendensius dan tidak punya iktikad baik, maka apa pun yang dilakukan tetap akan terlihat tidak baik. Inginnya framing, tetapi terlampau vulgar. Framing bukan menyerang, tetapi mempengaruhi opini pembaca dengan cara tersamar.
Bagaimanan mungkin seorang wartawan yang kerap umbar kebencian dan penilaian buruk terhadap sesuatu, bisa profesional dalam menjalankan profesi? Profesional itu harusnya tetap tercermin pada sikap pribadi dan karya jurnalistik yang dihasilkan.
Saat ini bukan rahasia umum bahwa media sosial (medsos) menjadi sarana baru untuk melakukan kontrol sosial. Berbagai persoalan muncul. Caranya pun beda-beda. Ada yang halus, ada juga yang kasar. Ada yang sarkas, ada pula yang vulgar. Ini sangat ditentukan oleh kapasitas setiap pribadi. Kadang kita lupa bahwa publik bisa membaca tabiat setiap orang hanya dengan membaca postingan di medsos. Setiap orang, lebih-lebih wartawan, perlu bijak memanfaatkan medsos.
Belum terlambat untuk bisa memulai. Kondisi ini harus segera dibenahi. Harus ada kemauan keras secara kolektif untuk memperbaikinya. PWI Bima sudah dengan pelatihan jurnalistik. Saya harap, bukan hanya PWI. Lembaga lainnya juga boleh saja melakukan. Ini untuk kemaslahatan bersama. Jangan sampai salah satu pilar demokrasi ini benar-benar ambruk karena rendahnya pemahaman praktisi media terhadap profesi.
Saya pernah bilang. Cara wartawan mengarahkan pertanyaan, bisa menunjukkan ada tendesi. Bahkan bisa menunjukan niat yang sebenarnya. Rupanya inilah yang dialami oleh Effendi Gazali. Yang karena itu, dia meletakkan gelar profesornya karena kecewa. Kecewa level 9.5 pula.
Ayo mulai bersama! Kumpul dan bahas pelan-pelan! Perbaiki tidak dengan pelan-pelan saja! Bila perlu sambil berlari kencang. Jadikan momentum kecewanya Effendi Gazali itu sebagai titik awal. Malu menjadi objek gosip warga di pojok-pojok kampung. (khairudin m.ali)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
