Connect with us

Ketik yang Anda cari

CATATAN KHAS KMA

Galau (Hasil) Pilkada

Proses pemungutan suara di salah satu TPS.

DI DINDING Facebook, saya tulis begini: Rakyat boleh saja bodoh, tetapi seorang pemimpin itu harusnya beda. Dia mestinya seorang yang lebih bijak, lebih adil, lebih arif, lebih sabar, lebih pemaaf, juga lebih cerdas. Masih ada lanjutannya… tetapi tidak terlalu penting. Syaratnya terlalu tinggi!

Postingan 30 Mei itu, pas ulang tahun putri saya yang ke tiga. Dia baru saja lulus MTs Negeri 1 Kota Kota Bima. Dia bersyukur, bisa melanjutkan studi di MAN 2 Kota Bima. ‘’Teman Afaa (nama putri saya) banyak yang masuk situ (MAN 2 Kota Bima),’’ kata putri saya polos.

Dari sekian respon, yang paling menarik adalah tanggapan dari pemilik akun Damar Damhuji. ‘’Maunya kita seperti itu, tapi rakyat memilih mereka yang memberinya uang… Pemimpin yang adil itu mimpi,’’ tulis mantan dosen STKIP Taman Siswa Bima yang sudah memilih berkiprah di dunia politik ini.

Saya belum pernah jumpa dan diskusi langsung dengan Damar, salah satu arsitek kemenangan pasangan Indah Dhamayanti Putri-H M Dahlan H M Nur pada Pilkada Kabupaten Bima, 2020 lalu. Dia memiliki jejak yang cukup menarik. Layak menjadi politisi. Tidak mudah tersinggung jika pun diserang lawan politik. Paling tidak itu di media sosial. Entahlah kalau debat langsung. Secara intelektual, tentu kita tidak perlu ragu. Mantan dosen, berpindikan master.  Tetapi dalam Catatan Khas kali ini, saya tidak ingin bahas tentang Damar. Paling tidak untuk saat ini. Entahlah di lain waktu.

Seperti judul, ini soal Pilkada Langsung (selanjutnya ditulis Pilkada saja). Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan dengan cara one men one vote. Satu orang satu suara. Hatta Taliwang menyebut ini tidak adil, karena menyamakan satu suara orang tidak waras dengan profesor atau guru besar. Jelas beda. Mantan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan mantan anggota DPR RI/MPR RI itu wajar galau. Tetapi inilah demokrasi liberal, yang telanjur diimami bangsa kita. Saya sendiri sudah terlibat jauh menjadi pengawas dalam proses rekrutmen pemimpin nasional maupun daerah, juga lebislatif. Menjadi Pengawas Pemilu. Itu sejak 2004 lalu. Sejak pemilihan presiden langsung yang pertama, dimenangkan SBY-JK.

Pada era BlackBerry Messenger (BBM), jauh sebelum aplikasi WhatsApp populer seperti sekarang, diskusi soal ini sudah jauh. Jauh sekali. Saya pun ikut terlibat dalam diskusi-diskusi itu. Peneropong nasional ada Hatta Taliwang dan banyak tokoh lain. Di daerah, termasuk saya sangat aktif membahasnya. Bahkan sempat lahir sebuah buku putih rangkuman dari diskusi itu. Perangkumnya, ya Hatta Taliwang itu. Inti utama, Pilkada langsung ini telah menimbulkan banyak kerugian bagi bangsa.  Belum lagi produknya jauh dari ekspektasi.  Syarat cukup punya duit.

Pernah ada harapan ketika Partai NasDem terbentuk. Mereka usung restorasi, ya menghapus Pilkada langsung itu. ‘’Telah menimbulkan banyak sekali kurasakan,’’ kata Surya Paloh, pendiri dan Ketua Umum Partai Nasdem, ketika awal mengenalkan partai itu di Paruga Nae, Kota Bima, 5 November 2013.

Ketika hadir di Bima, Paloh sempat menerima gelar adat Rato Bumi Luma Rasana’e oleh Kesultanan Bima. Paloh dinilai mampu menegakkan hukum adat dan Islam di tengah pemerintahan yang besar seperti Indonesia. Gelar itu diberikan oleh Dr Siti Maryam Rachmat, almarhumah. Setelah itu, Paloh tidak lagi ke Bima.

Lama ditunggu, ternyata hilang. NasDem berubah. Wacana tentang itu pun pasang surut, nyaris tidak muncul (lagi). Pada 2014 pernah menguat di Senayan. Partai Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen mewacanakan penghapusan Pilkada cara ini. Menurut koalisi Merah Putih, Pilkada menguras biaya, selain juga memarakkan politik uang.  Tetapi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut,  ada kelemahan tetapi tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menghapusnya.

Banyak yang lantas galau soal ini. Pada awal Pilkada saja, terjadi kerusuhan di mana-mana. Kantor penyelenggara Pemilu dirusak massa pendukung yang kalah. Ada yang gelap mata karena banyak uang yang habis. Bentrokan antarpendukung pun, kerap terjadi. Banyak fasilitas negara yang menjadi arang. Korban jiwa juga terjadi. Sendi-sendi sosial porak poranda. Tetapi begitu kuatnya, masih saja bertahan hingga kini. Arah negara berubah dari demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat, menjadi liberal. Semacam penyakit baru yang ditularkan negara maju. Ada yang menduga, negara sengaja ‘diculik’ cukong untuk kepentingan bisnis. Ada kepentigan besar di sana.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ekses Pilkada hari ini memang sudah mulai bisa dielminir. Bentrok antarpendukung, kini  sudah relatif jarang terjadi. Tetapi yang menggelisahkan, masih ada ekses lain yang ternyata jauh lebih buruk. Proses politik rekrutmen kepala daerah model ini belum jua mampu membawa kemajuan. Apalagi kesejahteraan. Jauuuh sekali rasanya.

Pengamatan saya, pasangan kepala daerah sulit sekali akur hingga akhir masa jabatan. Paling parah, baru saja dilantik sudah bertengkar. Isunya macam-macam. Paling banyak, dominasi kekuasaan. Cawe-cawe mutasi rotasi sering menjadi pemicu. Wakil kepala daerah sering merasa ditinggalkan.

Sebulan hanya masa berbulan madu. Tiga bulan mulai ada masalah. Selanjutnya meradang selama sisa masa jabatan. Itu bukan waktu sedikit. Lama sekali menunggu Pilkada (lagi). Begitu seterusnya. Pasangan kepala daerah pisah ranjang ini menyebabkan banyak energi terkuras untuk hal yang tidak perlu. Daerah kehilangan masa emas untuk mencapai kemajuan.

Pejabat tidak leluasa berkonsultasi karena konflik ini. Tambah buruknya lagi, ada yang semacam telik sandi seperti dalam cerita masa lampau. Semua dilaporkan. Jangankan melakukan apa-apa, tidak pun laporan masuk juga. Celakanya, para pembisik ini bukan hanya pasang mata di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Parah memang!

Hatta Taliwang meneropong jauh. Para cukong ikut bermain. Biaya Pilkada yang mahal menjadi pintu masuk. Keuntungan bagi mereka tentu saja proyek dan kebijakan. Jadilah kepala daerah terpenjara. Mereka tidak bebas mengambil kebijakan untuk menyejahterakan rakyatnya. Ada hutang yang harus dibayar.

Yang terbelah bukan hanya masyarakat yang beda pilihan. Tetapi para pejabat ikut-ikutan juga. Ancaman sanksi disiplin tidak mampu menjerakan mereka. Sebab tanpa ‘begitu’ banyak yang gigit jari. Punya kapasitas dan prestasi, bukanlah jaminan untuk dapat promosi. Yang ada malah mutasi dan demosi karena tidak berani ikutan mendukung. Ini juga harus cermat menghitung. Salah pilih, karier makin jauh ke dasar jurang. Yang tidak mau ambil risiko, diam-diam mendukung semua pasangan yang punya peluang menang. Ini yang berdiri dengan banyak kaki itu.

Di era Pilkada, pilihan hanya ada dua. Dukung atau tidak. Tidak ada pilihan ke tiga: profesional. Seperti siaran televisi digital saja. Dapat dan tidak dapat siaran. Tidak ada gerimis. Anda dianggap berdiri capa ranga alias dua kaki. Bisa dianggap pengecut karena tidak punya sikap. Media pun akhirnya ada yang ikutan terjebak. Apakah Pilkada model ini masih relevan untuk dipertahankan? (khairudin m.ali)

Share
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

BOTOL tanggung air mineral saya letakkan di atas aspal. Mereknya Narmada, isi 600 ml. Saya duduk menghadap selatan, menatap kubah Masjid Raya Al-Muwahiddin Kota...

CATATAN KHAS KMA

KALI ini saya  mau menulis ini: Bukit Jatiwangi (lagi). Iya ini catatan khas saya yang kedua. Tentang bukit di sisi utara Kota Bima ini....

CATATAN KHAS KMA

NEGARA ini tidak begitu populer. Apalagi mau disandingkan dengan Amerika. Atau Jerman tetangganya. Saya hanya mengerti dua hal dari negara ini. Satunya Pakta Warsawa,...

CATATAN KHAS KMA

‘’AMBIL menu yang mana?’’ Itu ucapan Irawan Nugroho, interpreter yang mendampingi saya saat di Amerika Serikat. Saya masih ingat betul ucapan itu. Walau itu...