Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Kasus Dugaan  Mafia Aset Tanah Pemkab Lombok Barat Ditangani Kejati NTB

Dedi Irawan, SH., MH

Mataram, Bimakini.- Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Tomo,SH Rabu(2/6) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap dugaan kasus modus mafia tanah aset milik Pemkab Lombok Barat. “Kasus penjualan aset Pemkab Lobar berupa tanah kebun yang ditangani Kejati NTB telah ditingkatkan pada tahap penyidikan,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Rabu(2/6).

Peningkatan kasus itu ke tahap penyidikan tindak pidana khusus kata Dedi Irawan, setelah dilakukan ekspose Perkara oleh Tim Penyidik dihadapan pimpinan Kejaksaan Tinggi NTB, Rabu.

Tambah Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB ini, kasus ini ditingkatkan pada tahap penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan Penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti. “Dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangka,” ujarnya.

Kasus dugaan penjualan aset Pemerintah Lombok Barat ini kata Dedi, berawal dari temuan Tim Inteljen Kejaksaan Tinggi NTB November 2020. Lalu dilakukan penyelidikan Inteljen hingga ditingkatkan pada tahap Penyelidikan Pidana Khusus. Setelah terindikasi adanya unsur pidana korupsi pada penjualan tanah tersebut.

Tanah itu kata Dedi, merupakan Aset Pemerintah Lombok Barat yang tercatat pada Kartu Invetaris Barang(KIB A) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.Tanah yang terletak di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar seluas 6.970 hetar diduga dijual oleh beberapa oknum masyarakat senilai Rp 6,9 Miliar. Penjualan itu dilakukan tambahnya dengan modus saling menggugat di Pengadilan Negeri yang berujung saling damai tampa sepengetahuan atau melibatkan pihak lain selaku yang  pemilik sah. “Tindakan selanjutnya Tim Penyidik akan melakukan pemanggilan saksi-saksi,” kata Dedi. (BE03)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Nama Ketua DPRD Kabupaten Dompu disebut-sebut menerima percikan diut dari dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu tahun anggaran...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB nampaknya serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu tahun...

Hukum & Kriminal

  Dompu, Bimakini. – Kejati NTB mulai membongkar dan menyelidiki dugaan kejahatan penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu untuk tahun anggaran...

Hukum & Kriminal

Mataram, Bimakini.- Tiga tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Tahun Anggaran 2017 resmi ditahan, Senin sekitar pukul 17.30 Wita oleh Penyidik Kejaksaan...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Masyarakat awam juga wajib mengerti dan sadar akan hukum. Untuk itu, unsur pemerintah memiliki kewenangan yang sama dalam menyosialisasikan kepada masyarakat. Hal...