Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Ambyar! Rencana Vaksin Individual Berbayar

Kegiatan vaksinasi Covid19.

Oleh : Zidniy Ilma

Kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin menjadi-jadi. Angka kasus positif dan korban yang meninggal setiap harinya selalu mengalami peningkatan. Bahkan kini, kasusnya bisa dibilang tak terkendali. Dengan masuknya varian baru seperti Alpha, Zeta, hingga Delta menambah beban pemerintah dan tenaga kesehatan yang terjun langsung menangani para korban. Telah banyak rumah sakit yang kolaps akibat membludaknya pasien. Anehnya, data di lapangan menyatakan sebagian besar sudah terjadi kolaps, Kementerian Kesehatan justru mengatakan rumah sakit di Indonesia tidak kolaps, hanya over kapasitas di tengah lonjakan berlipat-lipat Covid-19.

Vaksin Berbayar

Untuk mempercepat herd immunity guna mengeluarkan Indonesia dari masa pandemi Covid-19, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi yang diberikan gratis oleh pemerintah. Namun kini, vaksinasi ada juga yang berbayar atau yang biasa disebut vaksinasi gotong royong (VGR). Yakni pelaksanaan vaksinasi terhadap individu yang pendanaannya dibebankan kepada individu tersebut. VGR juga bisa diberikan kepada para karyawan yang pendanaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Pemerintah menunjuk PT Kimia Farma Tbk sebagai pelaksana program vaksinasi gotong royong ini.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Rencananya vaksinasi gotong royong ini akan dimulai Senin lalu, namun akhirnya ditunda karena pro kontra terkait adanya komersialisasi vaksin. “Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” ujar Corporate Secretary Kimia Farma, Ganti Winarno Putro dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (12/7).

Penundaan vaksinasi berbayar ini mendapat tanggapan dari anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Saleh mengusulkan kepada pemerintah agar vaksinasi gotong royong ini tidak hanya ditunda, tetapi sekaligus dibatalkan. “Saya yakin, masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar,” tegasnya.

Tak perlu ditanyakan, rasanya memang jelas bahwa masyarakat akan lebih setuju jika vaksinasi gotong royong tidak hanya ditunda tetapi dibatalkan. Melihat banyaknya polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Banyak masyarakat dan para tokoh yang menilai adanya usaha untuk komersialisasi vaksin ini. Ditambah adanya statement dari Bambang Heriyanto selaku Jubir Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma yang mengatakan bahwa pelayanan vaksin gotong royong dilaksanakan oleh Kimia Farma hanyalah sementara. Selanjutnya tidak hanya Kimia Farma saja yang menjalankan vaksinasi berbayar ini. “Fasyankes terbuka tidak hanya Kimia Farma tapi nanti ke swasta yang tidak sedang melayani program pemerintah,” kata Bambang. Menurutnya, semuanya amat mungkin asalkan vaksin gotong royong yang digunakan tidaklah sama dengan vaksin program pemerintah.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Apakah Akhirnya Buruh Bayar Sendiri?

Dikatakan bahwa, walaupun ada vaksinasi gotong royong, vaksinasi gratis program pemerintah tetap akan berjalan. Namun, bisa jadi ke depannya vaksin gratis yang disediakan pemerintah akan ikut dikomersialisasikan. Hal ini dikhawatirkan pula oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi karena berkaca dari pengalaman rapid test. Biaya rapid test yang awalnya dibebankan kepada perusahaan, lambat laun akhirnya setiap buruh harus melakukannya secara mandiri. Said juga memaparkan data bahwa hanya ada 10% perusahaan yang mampu membayar vaksin gotong royong. “Maka ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah, setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya vaksin gotong royong. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan ikut bertanggung jawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang bagi buruh,” tegasnya.

Apa yang dikatakan oleh Said sangatlah mungkin terjadi. Beban ekonomi yang tinggi, hutang yang telah menumpuk, serta jumlah vaksin yang terbatas akan membuat pemerintah berpikir untuk meniadakan vaksin gratis. Akhirnya, semua akan diserahkan kepada swasta untuk menjalankan vaksin gotong royong. Karena mudah saja bagi pemerintah untuk merevisi UU yang telah disahkan. Semua akan diatur sesuai dengan kemauan dan kepentingannya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Inilah karut-marut kebijakan yang lahir dari sistem Kapitalis Sekuler. Ketika akal manusia dipaksa untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat komunal, maka tidak akan menemukan titik temu yang akurat. Karena keinginan dan nafsu seseorang berbeda-beda. Maka dari itu, dalam hal ini penguasa akan cenderung memuaskan nafsu pribadi dan kelompoknya, dibanding menuruti keinginan dan kemaslahatan rakyat.

Negara Lepas Tangan

Vaksinasi berbayar yang mereka namakan vaksinasi gotong royong, faktanya bukanlah gotong royong dalam hal tolong-menolong. Disini rakyat juga perusahaan sama sekali tidak mendapat keuntungan. Yang ada justru malah dirugikan. Vaksinasi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Lewat vaksin gotong royong ini telah menyadarkan kita bahwa perlahan-lahan pemerintah mulai abai dan lepas tangan akan hal yang menjadi kewajibannya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Belum lagi ada kekhawatiran jika VGR ini tidak dibarengi dengan pengawasan. Di dalam KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) telah dijelaskan kasus-kasus pasca vaksin yang mesti ditangani, seperti nyeri sendi, sakit kepala, demam, dan lain sebagainya. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka terbukti bahwa pemerintah benar-benar lepas tangan dalam mengurusi rakyatnya.

Abainya negara terhadap rakyat menjadi hal yang wajar jika kita kembalikan kepada sistem yang diterapkan dalam negeri ini. Seperti yang telah disinggung di paragraf sebelumnya, Kapitalisme akan cenderung mementingkan pribadi dan kelompoknya. Asas hidup Kapitalisme adalah manfaat. Selama ada manfaat dari suatu objek, maka objek tersebut akan diatur sedemikian rupa agar manfaatnya bisa mereka (penguasa) ambil. Inilah kebijakan cacat yang lahir dari sistem Kapitalis Sekuler. Untuk menghentikan dan memusnahkan kekacauan ini maka harus ada yang menggantikan sistem batil Kapitalis Sekuler, yakni sistem yang bukan berasal dari akal dan hawa nafsu manusia. Itulah sistem pemerintahan Islam yang berasal dari pencipta manusia Allah Azza wa Jalla, yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad Shallahu alaihi wassallam dan para Khulafa’urrasyidin setelahnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Share
  • 100
    Shares
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, S.Km, M.MKes., menyebutkan bahwa, antusias masyarakat Kabupaten Dompu mengikuti vaksinasi Covid-19...

Peristiwa

Dompu, Bimakini. – Rapat paripurna penyerahan dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu tahun 2021 – 2026 oleh Bupati Dompu,...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Stok vaksin Covid-19 di Puskesmas Bolo dan RSUD Sondosia Kabupaten Bima kosong. Akibatnya pelayanan vaksin tahap satu dan dua dihentikan sementara waktu...