Aksi di depan Kantor Bupati Bima.
Bima, Bimakini.- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggedor Kantor Bupati Bima, Senin (26/7). Dalam aksinya FPR mempersoalkan kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima, lebih khususnya di Kecamatan Donggo, di Desa Oo, Ndano Nae, Kala dan Desa Mpili.
Kordinator Lapangan, Subhan dalam orasinya menyatakan, kerusakan jalan teramat parah.
“Kami datang menagih hak rakyat menikmati kebijakan pembangunan yang adil dan beradab. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD Bima, Muhammad Ferryandi Putra dan Komisi III DPRD Bima jangan lari dari tanggung jawab,” ujarnya.
Subhan menerangkan, 3 km jalan rusak di Desa Ndano Nae dan Kerusakan Jalan di Ibu Kota Kecamatan Donggo di Desa Oo bukti ketidakadilan infrastruktur di Kecamatan Donggo masih menjadi “darah daging” diskriminasi pembangunan. “Hari ini, kami harus pulang membawa kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah, bahwa jalan rusak itu harus diperbaiki melalui APBD Perubahan yang dibahas Bupati dan DPRD bulan Oktober nanti,” tegasnya.
Sementara Wahyudin Awalid menyatakan dalam orasinya, visi Bima Ramah tidak menjadi indikator keramahan infrastruktur dasar masyarakat Bima.
“Enam tahun Bima Ramah, enam tahun juga masyarakat Kecamatan Donggo menikmati kerusakan infrastrukur. Kami minta Bupati dan DPRD Bima mengakhiri kebijakan dikskriminasi pembangunan disemua kecamatan yang sampai hari ini dijadikan objek diskriminasi,” ujarnya.
Wahyudin menambahkan, seharusnya Pemkab Bima bisa susun program pembangunan secara berkelanjutan dan berorientasi mengakhiri masalah. “6 Tahu belum selesai dari masalah infrastruktur bukti, Kepala Daerah gak punya itikad baik menghadirkan keadilan,” pungkasnya. KAR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
