Drs Tajudin, MH
Bima, Bimakini.- Pengadaan buku panduan BPD oleh DPMDes Kabupaten Bima mendapat sorotan. Buku panduan sudah didistribusikan ke sejumlah desa.
Ketua Forum BPD Kabupaten Bima, M Kasim, SH mengungkapkan, ada beberapa desa yang sudah menerima buku panduan BPD. BPD di beberapa desa mengaku tidak mengetahui hal itu.
“Saya akan datang klarifikasi pihak DPMDes soal pengadaan buku panduan BPD. Hal itu perlu dilakukan supaya diketahui alur pengadaan buku tersebut,” ujar M Kasim, Rabu (14/7/2021).
Kata M Kasim, selain masalah pengadaan buku panduan BPD, juga akan minta klarifikasi DPMDes soal pengadaan APD dan lainnya. “Bukan saja soal buku panduan BPD, termasuk soal pengadaan APD akan kita klarifikasi,” ucapnya.
Menurutnya, jika benar pengadaan buku panduan, APD dan lainnya dilakukan oleh DPMDes. Maka hal itu sangat keliru, karena tidak ada sisi pemberdayaannya.
“Mestinya pembelajaan anggaran Dana Desa dibelanjakan oleh Pemdes. Contoh saja, untuk masker dapat dibeli oleh Pemdes di apotik di desa,” terangnya.
Dirinya berharap pihak DPMDes terbuka terkait masalah ini, sehingga semunya dapat diuraikan dengan baik. “Pada prinsipnya kita menghendaki tidak ada permasalahan di lapangan. Untuk saya ajak melakukan audensi,” pungkasnya.
Kadis DPMDes Kabupaten Bima, Tajuddin HM membantah jika pihaknya terlibat pengadaan barang untuk desa. Semua itu tidak benar dan hanya miskomunikasi saja.
“DPMDes tidak berwenang membelanjakan barang untuk desa. Semua dugaan itu tidak benar dan terkesan hanya mencoreng nama baik DPMDes saja,” kata Tajuddin.
Sambungnya, DPMDes hanya melakukan evaluasi RKPDes dan review APBDes, di dalamnya kami mengarahkan dan memastikan semua desa untuk mengikuti petunjuk refocusing 8 porsen sebagaimana tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 2 THN 2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer daerah dan Dana Desa THN 2021.
“Salah satunya adalah pembelian peralatan Covid19 sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran desa. Jadi kami tidak menjual peralatan Covid19, selanjutnya desa dipersilahkan untuk membeli berapa dan dimana,” tuturnya.
Bagi DPMDes yang penting semua desa sudah memplotkan dalam APBDes nya anggaran untuk pengadaan alat penanganan Covid19. “Kalau DPMDes diduga melakukan pengadaan barang tidak benar, itu hanya isu saja,” tepisnya.
Menyangkut masalah buku panduan BPD, hal itu merupakan keharusan oleh Kemendagri RI, mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai akibat kekurang pahaman terhadap tugas pokok dan fungsi BPD.
“Melalui Kabidang Ekonomi Sosbud menfasilitasi karena wajib memiliki referensi itu baik di toko maupun pada pengusaha buku lainnya,” bebernya.
Diingatkannya, kepada semua BPD yang ada di Kabupaten Bima agar tidak langsung mengkonsumsi informasi yang belum jelas alur ceritanya. Semua itu dilakukan demi kebaikan bersama dan untuk kemaslahatan masyarakat. “BPD jangan langsung terima dan mengkonsumsi informasi, tapi lebih awal menanyakan ke DPMDes secara baik – baik. Sehingga tidak terkesan buruk di mata publik,” ujarnya. KAR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
