Oleh: Eka Ilham, M.Si
(Sebuah catatan kecil guru-guru sukarela di daerah terpencil, menceritakan kisah duka dan dinamika Seorang Guru Sukarela Pak Amiruddin.S.Pd di Desa OI BURA sampai akhirnya sekolahnya disegel)
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah ruah dan sumber daya manusia yang berkompeten. Di samping itu, keanekaragaman suku, budaya dan agama menjadi sesuatu yang menambah keindahan persatuan dan kesatuan negara ini. Melirik SDM yang demikian, mungkin hanya dipandang dari segi letak geografisnya seperti di kota-kota besar yang di timbun dengan orang-orang yang hebat dan bermodal maka pendidikan juga menjadi hal yang dilirik dan diperhatikan secara penuh oleh pemerintah.
Lain halnya ketika melihat dengan teropong teknologi canggih yang terjadi di daerah Kabupaten Bima pada khususnya di kecamatan Tambora yang jauh dari perkotaan yang sumber daya alamnya melimpah namun terpencil sekaligus termarginalkan oleh sebuah sistem baik strata sosial maupun persaingan politik. Di Tambora, terjadi perbedaan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin, pejabat dengan masyarakat biasa, dan bahkan di dalam lingkup pendidikan pun demikian. Seperti lagunya bang Rhoma Irama “Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin”. Keadaan ini menambah jarak dan spasi antara PNS dengan Non PNS sehingga ketemu dengan pejabatpun harus ada rasa kecanggungan dan hormat yang berlebihan.
Penulis ingin mengajak lebih dekat tentang pendidikan di Tambora dan perjuangan para pendidik di kaki gunung Tambora. Bangunan sekolah di kecamatan Tambora rata-rata memiliki tiga ruangan dimana satu ruangan ditempati oleh dua kelas. Di SDN Tambora Desa Oi Bura yang bisa kita sebut sebagai “Indonesia Mini” karena keanekaragaman suku dan agama, kelas satu di gabung dengan kelas dua dan seterusnya, atap bocor, toilet ada tapi tidak difungsikan dan bahkan ada sekolah yang belum memiliki toilet, ruang perpustakaan dan ruang guru juga tidak ada sehingga murid harus dipulangkan kalau ada rapat yang mengakibatkan siswa tidak mendapatkan mata pelajaran pada jam terakhir.
Ketika dilihat dari gambaran bangunan sekolah di atas maka muncul pertanyaan kemudian, bagaimana cara guru mengajar dan mau menggunakan metode dan strategi apa untuk mengajar dan mendidik anak bangsa ini. Ditambah lagi dengan kompetensi pendidik yang terbatas serta alat dan media yang sangat minim plus guru Sukarela sebagai mayoritas yang notabenenya hanya sebagai guru bantu. Guru Amiruddin merupakan salah satu guru sukarela yang menjadi tumpuan pendidikan dan nyawa bagi anak-anak yang ada di Tambora.
Ibarat sang surya menyinari dunia guru sukarela yang selalu mendidik anak bangsa yang hidup di kaki di kaki gunung Tambora. Bagi guru yang sudah PNS mungkin masih bisa menafkahi anak istrinya tapi bagi guru Sukarela yang hanya mengharap dan menunggu insentif satu kali tiga bulan dari dana BOS, apakah bisa menghidupi anak istrinya? Dan bahkan gurupun rela menjual beras atau ayam untuk mengisi bensin motor demi memberikan ilmu kepada anak-anak kita yang belum merdeka sehingga dana BSM pun kadang-kadang harus di cukur sedikit untuk menyelamatkan guru dan siswa. Belum lagi guru yang sudah tiga sampai sepuluh tahun mengajar bahkan puluhan tahun masih belum mendapatkan tunjangan Fungsional dan Guru Terpencil. Alih-alih dapat tunjangan ini dan itu, NUPTK(Nomor Pegawai Tenaga Kependidikan) saja tidak ada sebagai satu prasyarat untuk mendapatkan aneka tunjangan. Mari kita renungkan dan tanyakan kepada rumput yang bergoyang.
Mereka guru-guru di daerah terpencil menganggap bahwa kepala sekolah adalah tumpuan mereka untuk memudahkan guru mendapatkan informasi-informasi penting tentang pendidikan dari dinas terkait dan operator sekolah, bisa dibilang hanya namanya saja karena tidak difungsikan oleh sekolah. Para kepala sekolah sangat bergantung pada operator kecamatan baik untuk mengurus data dana BOS, BSM, dan bahkan data tentang guru dan siswa sendiri sehingga terjadi misskomunikasi dan informasi bagi guru-guru.Padahal ketika dilihat dari paparan di atas tidak ada bukti yang mendukung, sebaliknya guru SUKARELA, sekolah adalah bagian dari rumahnya.
Hari ini Guru Amiruddin yang mengabdi di SDN Tambora Oi Bura sejak tahun 2013 bersama istrinya Khairunnisah, S.Pd yang mengabdi di SD Jembatan Besi menjerit dengan keadaan tidak terdaftar atau hilang sebagai penerima tunjangan guru terpencil. Entah apa persoalannya, semua persyaratan guru Amiruddin sudah penuhi. Akan tetapi kekecewaan yang di dapat, teman-teman sejawatnya terdaftar sebagai penerima tunjangan guru terpencil, akan tetapi pasangan guru sukarela yang sudah cukup lama mengabdi di Tambora tidak mendapatkan penghargaan berupa kesejahteraan. Pihak dinas pendidikan sendiri beralasan bahwasannya ada penjaringan tahap dua untuk mendapatkan tunjangan guru terpencil.
Hal ini membuat guru Amiruddin merasa harga dirinya di permainkan. Pengabdian selama ini yang begitu tulus berakhir dengan kekecewaan. Penulis mengenal guru Amiruddin seorang yang rela meninggalkan kampung halamannya hanya untuk mengabdi di daerah Tambora.
Guru Sukarela adalah tulang punggung di Tambora. Karena PNS sangat sedikit berada di sekolah tempat Guru Amiruddin. Tambora sering di jadikan daerah untuk mutasi dan rotasi bagi guru ASN yang bersebrangan politik. Karena fakta di lapangan proses pilkada ikut juga melibatkan oknum-oknum PNS untuk meraih simpatik rakyat untuk mendukung salah satu paslon. Dampak yang dirasakan oleh warga Tambora selaku wali murid, guru serta siswa adalah tidak hadirnya guru(korban politik) tadi disekolahnya, biasanya “mereka” hanya bisa di lihat batang hidungnya pada saat mereka datang melihat kondisi wilayah dan sekolah itu. Setelah itu, hilang…..lenyap….gelap….mati….namun secara administratif namanya dalam daftar hadir bulanan guru tetap ditulis hadir dan mengajar seperti guru PNS biasanya padahal tidak hadir sehingga guru sukarela dibebankan atas jam mengajar yang ditinggalkan oleh manusia bertopeng tadi. Mereka “ Guru Sukarela “jika jam mengajar PNS tadi diganti dengan uang tapi mereka tidak dapat apa-apa hanya menjadi relawan mereka (PNS KORBAN POLITIK).
Kemudian, karena PNS tidak ada maka Guru-Guru Sukarela harus menanggung beban lagi menjadi guru wali kelas luar dari biasanya. Guru Amiruddin adalah salah satu guru sukarela yang merupakan tulang punggung dari sekolah SDN Oi Mbura. Namun hari ini ketika kewajiban sudah dilaksanakan tetapi hak-haknya di abaikan oleh tuan dan puan yang ada di Dikbudpora Kabupaten Bima.
Gambaran di atas menunjukkan betapa tidak berpihaknya pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas di TAMBORA. Dimana keadilan yang seharusnya mengedepankan kepastian dari keadilan itu sendiri tidak mencerminkan jati dirinya. Seharusnya Tambora yang heboh dengan festival TAMBORA MENYAPA DUNIA di hadirkan atau dihadiahkan guru-guru sukarela seperti guru Amiruddin dan istrinya di kecamatan Tambora berupa pemenuhan hak akan kesejahteraan supaya pendidikan tidak merosot dan terbelakang. Kapan anak-anak bangsa ini maju, berkembang dan merdeka? Dimana letak pemerataan keadilan yang dicetuskan oleh UU? Jikalau hari ini seorang guru sukarela Amiruddin dengan terpaksa menyegel sekolahnya sendiri karena tidak terpenuhi haknya sedangkan kewajiban sudah dilaksanakan.Tambora atau khususnya di SDN Tambora OI BURA seyogyanya harus wajib fardu ain memenuhi kesejahteraan bagi para guru-guru sukarela ini.
Tuan dan puan lihatlah guru Amiruddin di OI BURA Kaki Gunung Tambora Kabupaten Bima negeri yang kaya raya penghasil Madu, Kopi unggulan yang di ekspor. Dengan terpaksa meluapkan kekecewaannya dengan menyegel sekolah tempat dia mengabdi. Mereka “Guru-Guru Terpencil Sukarela” seperti guru Amiruddin hanya menuntut keadilan kalaupun teman-teman sejawatnya mendapatkan kesejahteraan mengapa dia dan istrinya tidak. Coba tuan dan puan mendengarkan suara keadilan dari mereka. Guru Amiruddin dan istrinya memang bukan siapa-siapa tetapi mereka adalah cahaya bagi murid-muridnya di Tambora. (*)
Penulis Ketua Umum Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
