Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

BPN Kota Bima Peringati Hari Agraria dan Tata Ruang

Pegawai BPN Kota Bima usai Upacara Hari Agraria dan tata Ruang, Jumat.

Kota Bima, Bimakini.-  Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, Jumat (24/9/2021) menggelar upacara Hari Agraria dan Tata Ruang. Upacara yang berlangsung di halaman kantor berlangsung khidmat. Selain diikuti pegawai BPN, juga pensiunan dan Notaris.

Saat upacara diserahkan juga tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya kepada empat pegawai. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang sudah mengabdi 10 hingga 30 tahun.

Penyematan Satyalencana Karya Satya dilakukan oleh Kepala BPN Kota Bima,  Lalu Sukirman,A.Ptnh,MH dan memberikan bingkisan kepada sejumlah pensiunan BPN Kota Bima.

Ada juga pelepasan balon ke udara dengan doorprize. Bagi warga yang mendapatkan tulisan di balon udara tersebut dapat menyerahkannya ke BPN untuk mendapatkan hadiah.

Suasana keakraban juga terlihat saat kegiatan Hari Agraria dan Tata Ruang. Diantaranya pemotongan tumpeng dan kegiatan lainnya.

Kepala BPN Kota Bima,  Lalu Sukirman,A.Ptnh, MH juga membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.  Disampaikannya, peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021  mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”.

Melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan untuk meneiptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

Dijelaskannya, UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha. Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada tiga  persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang  (RDTR) yang bersarna-sarna Pemerintah Daerah harus didorong dan percepat penerbitannya. Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPNtelah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyclnformation System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR-Online, RDTRInteraktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.

“Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan,” ujarnya.

Presiden RI, kata dia, telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan.

“Mari kita bersarna-sarna dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penenma sertipikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

“Dalam rangka memerangi Kejahatan Pertanahan atau yang kita kenal dengan Mafia Tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sarna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk bersarna-sarna mengurangi dan memberantas Mafia Tanah sarnpai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalarn proses hukum,” tegasnya.

Diingatkannya, bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari Mafia Tanah. “Saya tidak segan segan untuk mengarnbil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,” ingatnya.

Untuk percepatan PTSL, mengajak Gubemur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang marnpu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertipikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.

“Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepadajajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,”  ujarnya.

Kementerian ATR/BPNsaat ini sudah jauh lebih baik dari tahuntahun sebelumnya. Semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan, maka dari itu seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT)dan talent pool sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. (BE04)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Setelah melakukan sosialisasi Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kumbe, Kantor Pertanahan Kota Bima kembali melakukan hal...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Untuk mengamankan aset tanah dan meminimalisir sengketa batas yang selama ini terjadi, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Tahun...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Anggota DPR RI, H Muhammad Syafruddin, ST, MM dan Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, menyerahkan sertifikat tanah dari program...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Sejumlah warga Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima dengan wajah sumringah, Rabu (22/9/2021). Maklum...