Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Mobil Pick Up Diubah Dishub Kabupaten Bima Jadi Angkutan Orang, Dinilai Salahi Aturan

Penambahan tempat duduk di belakang Pick Up yang tidak sesuai dengan UU LLAJ.

Bima, Bimakini.- Diduga pengadaan mobil angkutan barang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 salahi aturan. Kendaraan jenis Pick Up yang diadakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, seharusnya tidak diubah fungsi untuk angkutan orang, karena spesifikasi kendaraannnya berbeda.

Selain menambahkan penutup pada bak belakang mobil, juga menempatkan tempat duduk, layaknya pengadaan jenis minibus. Sesuai dokumen pengadaan, pagu anggaran untuk tiga mobil pic up tersebut Rp 900 Juta. Sedangkan nilai kontrak dengan PT Prima Putra Adiwahana sebesar Rp834.864.000.

Punggawa  Klinik Supu Rasa, Yunus mengatakan, merujuk Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021, sarana transportasi darat dipergunakan sebagai angkutan penumpang/barang berupa angkutan perdesaan atau angkutan barang untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan lokal setempat. Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu kendaraan Pick Up (Single Cabin).

Lanjutnya, dalam juknis dijelaskan, sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan empat roda dengan penggerak dua roda (2×4)/single gardan atau empat roda (4×4)/double gardan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan. Jenis kedua, yakni kendaraan Minibus/Microbus. Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan empat roda dengan mesin penggerak dua roda (2×4) atau 4 (empat) roda (4×4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

“Jika merujuk pada ketentuan juknis tersebut, maka jelas jenis pick up untuk angkutan barang. Sedangkan minibus untuk angkutan orang,” ujarnya baru ini.

Bisa saja kendaraan jenis angkutan barang diubah menjadi angkutan orang, kata dia, namun harus memodifikasi dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut. Modifikasi hanya dapat dilekukan jika mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Selain itu, modifikasi tersebut wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang industri.

Mobil Angkutan Barang Perdesaan yang bersumber dari DAK Dishub Kabupaten Bima.

“Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi wajib dilakukan uji tipe ulang, serta harus dilakukan registrai dan identifikasi ulang. Bagi kendaraan yang lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun rekayasa. “Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terulis bawah mobil bak terbuka tergolong sebagai mobil angkutan barang. Pada pasal 47 ayat (2) UU LLAJ menyebutkan kendaraan bermotor dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, serta kendaraan khusus,” jelasnya.

Hal ini, kata dia, bisa menjadi contoh pembenaran bagi masyarakat, bahwa boleh menggunakan bak terbuka untuk angkutan orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, Drs H Masykur membenarkan jika  jenis bak terbuka tidak boleh digunakan untuk mengangkut orang. Hal itu melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dia juga membenarkan, jika mobil pick up angkutan barang yang diadakan dari DAK memiliki tempat duduk. Tujuannya sebagai sarana transportasi perbedaan, karena sulitnya angkutan umum di desa. “Tapi itu sudah ada ijin untuk mengubahnya,” ujarnya baru ini. (BE04)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat nelayan, Dinas  Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, menggelar Sosialisasi Keselamatan Transportasi Laut kepada nelayan dan masyarakat pengguna laut...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Kepala Dimas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, Drs Syafruddin, mengimbau masyarakat  agar tidak menumpang kendaraan bak terbuka. Jika   tidak terjadi kecelakaan, tidak mendapatkan...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Dua pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, yang tersandung kasus Narkoba masih tetap menerima gaji. Mereka adalah IS dan SY. Keduanya kini...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima cukup tinggi. Bahkan melampaui target, meskipun minim personil. Kepala Dishub Kabupaten Bima,...