Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Implikasi Yuridis Kewenangan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan

Oleh : Munir Husen

 

Polemik Kewenangan tentang Peraturan Kelurahan menarik dikaji dari aspek legal stending. Peraturan Kelurahan kontra produktif jika dilihat dari aspek regulasi. Kelurahan berada di zona Perangkat Kecamatan. Sehingga perlu dikaji secara normatif dan obyektif, apakah Lurah bisa membuat sebuah keputusan dalam bentuk Peraturan Kelurahan atau tidak.

Kewenangan membuat Peraturan Kelurahan tidak cukup dengan niat baik, serta semangat, namun niat baiknya perlu diapresiasi. Tetapi persoalannya adalah apakah Lurah memiliki dasar serta kewenangan untuk membuat Peraturan Kelurahan. Bagaimanakah  kewenangan Kelurahan didalam optic Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Jika merujuk pada pasal 229  ayat (4) UU Pemda No 23 Tahun 2014 jelas tugas Lurah adalah:

Ayat (4) bahwa Lurah tugas membantu camat dalam : a. Melaksanakan kegiatanpemerintahan kelurahan, b. Melakukan pemberdayaan masyarakat, c. Melaksanakan pelayanan masyarakat, d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, e. Memelihara tugas lain yang diberikan oleg camat; dan g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa tugas Lurah “membantu Camat”.

Lurah melaksanakan tugas dan fungsinya merujuk pada UU Pemda sebagai pedoman dan acuan yang sangat fundamental serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Undang-Undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah (Siti Sundari Rangkuti:2015).

Memang UU Pemda 2014 ini, jauh lebih logis dan rasional jika dibandingkan dengan UU Pemda sebelumnya. Kelurahan di UU Pemda Tahun 2004 masuk sebagai Perangkat Daerah, yang sejajar dengan Perangkat Daerah lainnya.  Sedangkan UU Pemda 2014 Lurah masuk pada Perangkat Kecamatan. Artinya Lurah berada dibawah kendali Camat.

Dengan demikian Kelurahan tidak memiliki kewenangan secara otonom untuk mengelola wilayahnya. Lurah hanya melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kecamatan dan bertanggungjawab pada Camat sebagai atasan langsung. Sejak 2015, Pemerintah Kelurahan tidak lagi menjadi OPD yang mandiri tetapi menjadi bagian dari Pemerintah kecamatan. Konsekwensinya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah keluruhan ditentukan oleh kebijakan yang diputuskan oleh kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo Haryanti_erna@uwks.ac.id) .

Lurah wajib berkoordinasi dengan Camat, atas segala akivitas terhadap tugas dan fungsinya, karena Camat adalah atasan langsung Lurah. Tentu saja koordinasi yang merujuk pada konsep UU No 23 Tahun 2014, yaitu Koordinasi untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkatan kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Lurah ini  berpengaruh terhadap pengelenggaraan Pemerintahan di tingkat kelurahan (okparizan11083@gmail.com/d_septian14@yahoo.co).

Paling tidak ada 3 dimensi strategi pada level Kelurahan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Menyangkut koordinasi antar lembaga dan standarisasi tata kerja. Artinya, sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan. Lurah wajib melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kecamatan, perlu dipertegas antara tugas dan kewajiban kelurahan. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan. Tanpa ada kejelasan tentang pembagian tugas, tata kerja dan standar kerja sumber pendukung, pelimpahan wewenang dikhawatirkan justru akan membingungkan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik.

2. Berkenaan dengan kebutuhan perimbangan sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana, adalah hal yang logis jika pelimpahan kewenagan harus diikuti pula oleh pemberian sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kewenangan tersebut, sehingga Kelurahan over load dalam tugasnya.

3. Salah satu prinsip dalam artibusi kewenangan adalah, dijaga agar tidak ada kewenangan yang dimiliki dan/atau dilaksanakan bersama-sama oleh lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, untuk menghindari kewenangan rangkap tadi, suatu kewenangan mestinya hanya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki dan/atau diberi tugas untuk melaksanakannya (Jurnal Ilmu Pemerintahan:2017).

Yang menjadi pertanyaan apakah Lurah pernah melakukan koordinasi dengan Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga tidak menjadi tumpang tindih didalam implentasinya.

Jika Lurah berkoordinasi dengan Camat, atas segala aktivitas Pemerintah Kelurahan serta berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk didalam pembuatan Peraturan Kelurahan, maka tidak akan terjadi polemik seperti saat ini.

Menjadi pelajaran berharga bagi siapa-pun Lurahnya, ataupun Perangkat Daerah yang lain agar tidak mudah Membuat sebuah Peraturan. Apa yang dikatakan oleh Dr Taufik Firmanto Ahli Hukum Tata Negara, Akademisi STIH Muhammadiyah Bima, bahwa Lurah tidak memiliki kewenangan otonom membuat Peraturan. karena memang tidak ada dasar hukumnya. Juga Kabag Hukum Pemerintah Kota Bima lebih awal memberi worning agar Kelurahan tidak membuat peraturan Kelurahan. Seharusnya Lurah terlebih dahulu konsultasikan dengan bagian hukum Pemkot Bima.

Kabag Hukum Pemkot Bima adalah memiliki tugas adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangakat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Lain halnya dengan Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang bersifat otonom untuk membuat peraturan desa, itupun Perdes tidak boleh bertentangan dengan UU diatasnya. Hal ini untuk menghidari terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum adminstrasi negara. Dalam konsep hukum adminstrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal ini pengunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (“detournament de povoir”) (Jurnal Socioscientia :2016).

Hal ini haruslah dihindari terhadap penyalahgunaan wewenang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Lurah, untuk menghidari terjadinya maaladminstrasi, yang menyebabkan timbulnya masalah hukum.

Oleh sebab itu semua yang menyangkut Peraturan, kebijakan organisasi perangkat daerah yang belum jelas, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bima. Karena bagian hukum inilah yang bisa menelaah, menganalisa terhadap problematika hukum, apakah kewenangan tersebut sudah tepat atau tidak.

Ketidak tepatan pada penerapan regulasi Perangkat Kecamatan akan berdampak pada tindakan pejabat publik yang melanggar hukum. Berakibat tindakan maladministrasi dengan konsekwensinya adalah pejabat tersebut dapat digugat karena melampai kewenangan. Sehingga Lurah perlu kehati-hatian didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini untuk menghindari terjadinya praktek aturan yang bersifat maladminstrasi.

Maladminstrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut…(Hendro Nurtjahjo:2013).

Ombusman Nasional membuat kategori tindakan maladminstrasi sebagai : 1. Tindakan dirasakan janggal (innapropriate) karena dilakukan tidak semestinya, 2. Tindakan yang menyimpang (deviate), 3. Tindakan yang melanggar ketentuan (irregular), 4. Tindakan penyalahgunaan wewenang (abose of power), 5. Tindakan penundaan yang mengakibatkan ketrlambatan yang tidak perlu (undue delay), 6. Tindakan yang tidak patut (Nurhayati Fakultas Hukum UNES:2015).

Oleh sebab itu, aparatur sipil negara yang tengah menempati jabatan untuk tetap melakukan koordinasi, sinkroniasi terhadap tugas dan fungsi mewujudkan Pemerintah yang legitimeit. Dan apresiasi dan salut pada Bu Hasna, SH. Srikandi DPRD Kota Bima yang selalu memberikan reponsif terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah kota Bima yang tidak pro rakyat. (*)

Wallahu alambisyawab

Penulis adalah Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Amanah Bima

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen STIH Muhamadiyah Bima)   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang Badan Usaha Milik Daerah. BUMD...

Opini

Oleh : Munir Husen  (Dosen STIH Muhammadiyah Bima) Profesi aparatur sipil negara (ASN) selaku pegawai negeri sipil memiliki tujuan mulia melaksanakan kewajiban serta tugas...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen STIH Muhammadiyah Bima) Dimasyarakat manapun, hukum menjadi panglima yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia agar terjadi keteraturan, ketertiban dan...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen STIH Muhammadiyah Bima) Pada saat Bupati Dompu Bapak Kader Jaelani menghadiri rapat paripurna dewan menyampaikan agenda rencana pembangunan jangka...