Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Sisi Lain Eksistensi Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka

Oleh : Munir Husen (Dosen STIH Muhamadiyah Bima)

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang Badan Usaha Milik Daerah. BUMD dapat membentuk perusahaan daerah berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseoran Daerah. Pemerintah Daerah Kota Bima berdasarkan rujukan yuridis formal memilih Perumda Bima Aneka sebagai usaha bisnis didalam melayani kebutuhan masyarakat.

Perumda Bima Aneka telah dituangkan didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 memiliki legal stending untuk melakukan kegiatan operasional secara resmi. Keberadaan Perumda Bima Aneka tidak muncul dengan tiba-tiba, atau copy paste Perumda lain. Namun Proses pendirian Perumda Bima Aneka melalui pengkajian mendalam, analisa yang matang serta studi kelayakan dan studi perbandingan terhadap Perumda-Perumda lainnya.

Atas dasar kerja keras serta rahmad Allah terwujudlah “Perumda Bima Aneka”. Pendirian Perumda tersebut telah menggunakan rujukan Undang-Undang terbaru perlu diapresiasi sesuai dengan keadaan saat ini. Dan menjadi catatan sejarah Kota Bima dipimpin oleh Muhammad Lutfi dan Fery Sofyan atas persetujuan bersama denagn DPRD Kota Bima.

Keberadaan Perumda Bima Aneka, salah satu pintu masuk untuk mendongkrak sektor ekonomi agar bisa memberikan kontribusi pendapatan, serta dapat menciptakan iklim usaha dan tenaga kerja yang kondusif. Disamping itu, dapat memberikan tambahan penghasilan daerah selain dari pendapatan pajak.

Pengelolaan Perumda Bima Aneka, saat ini menjadi sorotan publik menarik untuk dikaji pada sisi lain, agar eksistensinya menjadi lebih maju dikemudian hari.

Secara umum, Pengelolaan Perumda tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Penuh lika liku permasalahan, rumit untuk dicarikan win-win solution. Apalagi disaat wabah Covid-19 semua dunia usaha pengembangan sektor ekonomi secara umum sangat sulit. Namun kesulitan itu diwujudkan dengan langkah nyata, terukur serta akuntabilitas sesuai keadaan dan kondisi daerah saat ini, walau dengan cara merangkak.

Sorotan DPRD Kota Bima tentang pengelolaan Perumda Bima Aneka, menjadi masukan yang konstruktif. Sebagai bentuk dari tanggungjawab tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan. Baik pengawasan “politik” maupun pengawasan “kebijakan”. Kedua pengawasan ini adalah pengawasan  kunci bagi DPRD. Sebab kekuasaan itu jika tidak diawasi akan cendrung melampaui kewenangan  dan syarat dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Demikian halnya sorotan para kader muda IMM yang sempat memberikan kritikan, terhadap pengelolaan BUMD Bima Aneka. semua ini untuk kemaslahatan serta kemajuan Perumda Bima Aneka. Hanya saja penilaian permaslahan oleh Perumda Bima Aneka perlu didukung oleh fakta dan bukti. Agar memiliki nilai manfaat bagi Perumda Aneka Bima.

Apalagi Perumda Bima Aneka masih sangat belia seumur jagung, belum banyak melakukan terobosan-terobosan seperti yang diinginkan oleh semua pihak, hal ini adalah wajar. Tidak ada cerita perusahaan baru dibuka lalu besar seketika dan bisa memenuhi keinginan stakenholder. Namun demikian, betapa pentingnya peran serta masyarakat untuk memberikan koreksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas serta unsur pendukung lainya agar kedepannya Perumda Bima Aneka lebih agregat lagi didalam ekspansi usahanya.

Berikan kesempatan kepada Direksi agar bisa mengelola Perumda lebih baik lagi dan berinovasi. Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan atau mematangkan suatu gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa demikian yang dikatakan oleh Luecke. Dan Perumda Bima Aneka agar memiliki ide dan gagasan untuk melakukan evolusi agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Pada hakekatnya implementasi tata kelola Perumda Bima Aneka saat ini lebih difokuskan pada pelayanan publik berupa kebutuhan langsung masyarakat antara lain kebutuhan pokok, jasa dan sebagainya. Sambil menunggu kemapanan untuk mencari bentuk usaha lain yang sesuai dengan modal kerja, Semuanya membutuhkan proses untuk menuju suatu perubahan. Disinilah dibutuhkan koloborasi peran Direksi dan Dewan Pengawas didalam pengelolaan Perumda Bima Aneka. Sampai dimana tanggunjawab Direksi dan serta bagaimana tanggungjawab Dewan Pengawas terhadap Perumda tersebut.

Tugas Dirksi dan wewenang Dewan Pengawas telah diatur secara rinci  dan detail di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Bima Aneka. Sehingga diperlukan  koloborasi, komunikasi, interaksi dan kompromi antara direksi dan dewan pengawas agar bisa terwujud pengelolaan dan pengembangan Perumda Bima Aneka yang matang dan mandiri. Sebab baik Perumda maupun Perseroda pada prinsipnya memerlukan mekanisme saling menunjang (Yudo Taruno Murjanto :2017).

Semua ini menjadi mata rantai yang tidak terpisahkan. Jika peran Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan regulasi Perumda Bima Aneka, maka otomatis akan menjadi Perumda yang memiliki value jual yang tinggi, disinilah urgentnya peran Direksi dan Badan Pengawas. Dimana yang menjadi hambatan didalam pelaksaan kegiatan Perumda Bima Aneka. Bisa dicarikan jalan keluarnya bahkan ikut melibatkan Wali Kota sebagai pemegang saham daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggunjawaban atas pelaksanaan kewenangannya tersebut kepada DPRD (jurnal Peratun:2019).

Oleh sebab itu evaluasi kinerja Perumda Aneka oleh masing-masing pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita bersama pendirian Perumda oleh Pemeritah Kota Bima.

Wallahualam bisyawab.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : Munir Husen   Polemik Kewenangan tentang Peraturan Kelurahan menarik dikaji dari aspek legal stending. Peraturan Kelurahan kontra produktif jika dilihat dari aspek...

Opini

Oleh : Munir Husen  (Dosen STIH Muhammadiyah Bima) Profesi aparatur sipil negara (ASN) selaku pegawai negeri sipil memiliki tujuan mulia melaksanakan kewajiban serta tugas...

CATATAN KHAS KMA

HARI ini begitu heboh. Heboh soal Perumda Bima Aneka itu. Sebetulnya bukan hanya hari ini saja. Kemarin-kemarin juga. Juga hari-hari sebelumnya. Selalu saja heboh....

Ekonomi

Kota Bima, Bimakini. – Gaji dan tunjangan Direksi Perumda Bima Aneka lebih tinggi dari gaji Wali Kota dan anggota DPRD Kotta Bima, yakni  menyentuh...