Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

Dana Bantuan Parpol Ditambah, Suherman : Bukan Dibagi-bagi Untuk Pengurus

Suherman

Dompu, Bimakini. – Pemerintah Kabupaten Dompu saat ini telah menaikkan dan menambah alokasi dana hibah bantuan keuangan untuk Partai Politik (Parpol) di tahun anggaran 2021.

Dari anggaran lama Rp1.500 rupiah per satu suara sah, kini ditambah dalam anggaran baru menjadi sebesar Rp 5.000 rupiah per satu suara sah dikali dengan jumlah keseluruhan suara sah partai politik pemenang saat Pemilu kemarin.

Pemerhati sosial politik Kabupaten Dompu, Suherman S.Pd., kepada media ini Jum’at (19/11/2021) pagi menilai bahwa, meskipun keputusan menaikkan dana pembinaan Parpol tersebut diambil ditengah banyaknya persoalan sosial, dan kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Namun dia sangat setuju jika alokasi dana pembinaan partai politik tersebut dinaikkan. Terpenting menurutnya, ada ketersediaan dan kecukupan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Kemudian dana tersebut benar-benar dipergunakan untuk melaksanakan tugas Parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat, serta anggaran tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Jika tidak, maka anggaran tersebut percuma diberikan. Tetapi dalam catatan saya pribadi, kalau mau jujur. Selama ini dana Parpol yang diberikan negara belum digunakan secara maksimal untuk menjalankan tugas Parpol. Dana itu lebih banyak dibagi-bagi kepada pengurus dan anggota,” ucap Suherman.

“Sebab kita tidak pernah melihat pendidikan politik yang seperti apa yang diberikan oleh Parpol kepada masyarakat, padahal selama ini diberikan anggaran setiap tahun,” sambungnya lagi.

Dikatakannya, soal penambahan dan kenaikan anggaran tersebut. Dia menganggap hal yang wajar untuk mendorong Parpol agar lebih performa dan lebih baik dalam rangka meningkatkan nilai-nilai demokrasi.

Menurutnya, peruntukan dana Parpol yang diberikan negara melalui APBD itu jelas. Diperuntukan untuk menjalankan tugas partai politik. Berdasarkan Undang-undang, tugas Parpol itu untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat.

“Faktanya, sekarang bisa kita cek. Pendidikan politik apa yang diberikan Parpol kepada masyarakat, padahal setiap tahunnya ada anggarannya. Ini menandakan pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya, lebih banyak dibagi-bagi untuk kebutuhan anggota,” ucapnya berulang-ulang.

Dia berharap adanya kenaikkan dan penambahan alokasi dana hibah bantuan keuangan untuk Parpol tersebut dapat dikelola dengan baik sebagaimana peruntukannya. Parpol memang harus diberikan anggaran yang cukup agar mereka bisa mengelola organisasi dengan baik dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Selama ini, negara hanya memberikan dana untuk pembinaan bagi partai politik, seperti pembinaan dan pendidikan politik. Sementara kebutuhan operasional dan lainnya yang lebih besar dilepaskan pada parpol masing-masing.

“Sehingga parpol mencari dana sendiri, ini berpeluang parpol mencari dana-dana “haram” misal mencari dana kepada pengusaha yang punya kepentingan investasi di daerah yang kedepan dapat merusak masa depan daerah. Sehingga bertambahnya dana Parpol dari pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi,” terangnya.

Kepala PPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad ST., Jum’at (19/11/2021) membenarkan adanya kenaikkan dan penambahan alokasi dana bantuan keuangan untuk partai politik tersebut. Saat ini, dirinya sedang menunggu permohonan pencairan yang diajukan Parpol melalui Kesabangpoldagri Kabupaten Dompu.

“Itu berdasarkan usulan semua partai politik melalui Kesbangpoldagri, kita hanya sediakan anggaran berdasarkan permintaan. Sebenarnya sejak dulu, tapi dicairkan sekarang karena baru mendapat persetujuan dari Gubernur NTB. Anggarannya hanya Rp656 jutaan, mulai tahun ini,” ucapnya.

Katanya, pencairan dana itu dapat dilakukan melalui rekening masing-masing Parpol setelah syarat administrasi dinyatakan terpenuhi oleh Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu.

“Tidak mengganggu anggaran lain kok. Karena tambahanya hanya sekitar 200 juta di APBD Perubahan, sisanya sudah ada di APBD 2021. Dan ini diperbolehkan, ada aturannya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu, H Albuhairum., menyebutkan, ada 12 partai pemenang pemilu di Kabupaten Dompu yang berhak mendapatkan dana tersebut.

Saat ini, sudah ada beberapa partai politik yang sudah mengajukan persyaratan permohonan pencairan dana itu. “Sudah diatas 50 persen berkas parpol yang masuk mengajukan persyaratan pencairan,” terangnya. AZW

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : Suherman Bupati di enam Kabupaten/Kota hasil Pilkada 2020 lalu telah melakukan mutasi para aparatur sipil atau pejabat di lingkup pemerintahannya. Lalu, Dompu...