Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

Legislatif Minta Pemkab Bima Genjot Capaian PAD

Rafidin, SSos

Bima, Bimakini.- DPRD Kabupaten Bima meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Betapa tidak, dua tahun terakhir ini capaian PAD dibawah pimpinan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri,SE dan seluruh pegawai serta pejabat di semua SKPD masih jauh dari harapan.

“Dua tahun terakhir ini hanya beberapa OPD yang berhasil memenuhi target PAD, justru lebih banyak yang masih jauh dari harapan,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima Rafidin S.Sos, Ahad (21/11).

Katanya, postur APBD Kabupaten Bima dua tahun terakhir memang tinggi estimasi target PADnya, hingga mencapai angka Rp.154 Milyar seperti tahun 2021. Namun faktanya sampai dengan bulan November ini hampir semua dinas tak capai angka 50 persen, sedangkan waktunya tinggal sebulan lagi.

“Ini menandakan bahwa kepemimpinan Dinda-Dahlan hanya bisa berhayal tapi tak mampu berbuat, sehingga target pencapaian PAD terus merosot bahkan ada indikasi kebocoran PAD dari tahun ke tahun selama Dinda Dahlan memimpin daerah ini,”ungkapnya.

Dugaan ini memiliki dasar yang jelas yaitu tingginya plafon APBD terutama sektor pendapatan PAD. Namun, di tengah jalan banyak saja alasan eksekutif turunnya pendapatan daerah antara lain karena Covid19, deviden atau jasa giro dari sejumlah simpanan di beberapa bank, juga tak adanya penyertaan modal.

“Saya anggap semua alasan itu tak ada kaitan dengan pencapaian PAD. Sebab estimasi PAD yang dituangkan dalam RAPBD atau APBD itu berdasarkan analisa dan hitungan yang jelas dan pasti. Kalaupun meleset hanya beberapa persen saja dari target yang ada. Tapi sekarang, justru yang terjadi adalah PAD kita terus merosot, bukannya menambah setiap tahun,”jelasnya.

Ketika ditanya penyebab lain dari turunnya PAD tersebut, Ketua Fraksi PAN ini menduga kuat ada beberapa alasan yang membuat pejabat dan pegawai di semua OPD tidak bekerja secara maksimal. Misalnya, tidak adanya perhatian serius dari kepala daerah dalam rangka mengelola anggaran Rp. 1,8 Triliun pertahun tersebut secara baik dan profesional serta tidak tepat sasaran untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

“Sekali lagi saya sampaikan bahwa Dinda Dahlan tak serius membangun daerah dan sejahterakan rakyat di Kabupaten Bima. Sebab sejak menjadi Bupati dari tahun 2015 hingga 2021 ini pencapaian PAD tak terlihat adanya peningkatan, malah menurun banyak,” urainya.

Rafidin menyampaikan pesan moral kepada Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Sekda dan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten Bima agar betul betul memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik mungkin, terutama memperhatikan nasib petani di seluruh Kabupaten Bima yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

“Kita ini hanya mengandalkan dana transfer dari pusat untuk bangun daerah ini. Padahal potensi PAD cukup banyak tapi tidak dikelola dengan baik oleh eksekutif. Bahkan untuk capaian PAD dari sumber pendapatan yang ada saja tidak mampu dilakukan oleh pemerintah saat ini,” tutupnya. KAR

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf SH meninjau langsung kegiatan proyek SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bima, Selasa...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Edy Tarunawan, SH terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Sekretraris DPRD Kabupaten/Kota (ASDEKSI) se- NTB Periode 2021-2024....

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Sebelumnya petani asal Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memperhatikan kondisi Dam Doro watasan desa setempat yang rusak...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Tahun 2021, hingga Juni habiskan anggaran lebih dari Rp 3 miliar. Hal...