Kasubid Penatausahaan Aset, Sahrul, SSos. MPSDM
Bima, Bimakini.- Jumlah tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang dilelang melalui Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yaitu 1.588 paket dengan luas 179,74 Hektar.
DPPKAD Kabupaten Bima melalui Kasubid
Penatausahaan Aset, Sahrul, SSos. MPSDM mengatakan jumlah tanah lelang yang berlokasi di Kabupaten dan Kota Bima sebanyak 1.588 paket dengan luas 179,74 herktar. Pembagiannya, Kota Bima sejumlah 47 paket dengan luas 21,89 hektar, Kabupaten Bima sejumlah 1541 paket dengan luas 157,85 hektar.
“Tanah lelang Kabupaten Bima tersebar di Kecamatan Ambalawi di 5 Desa sejumlah 130 paket, Belo di 8 Desa sejumlah 102 paket, Bolo di 10 Desa sejumlah 164 paket, Lambitu di 5 Desa sejumlah 20 paket, Lambu di 6 Desa sejumlah 120 paket, Langgudu di 5 Desa jumlah 49 paket, Madapangga di 8 Desa sejumlah 147 paket, Monta di 8 Desa sejumlah 140 paket, Palibelo di 9 Desa sejumlah 219 paket, Parado di 4 Desa sejumlah 28 paket, Sanggar di Desa Kore sejumlah 7 paket, Sape di 11 Desa sejumlah 221 paket, Wawo di 7 Desa sejumlah 40 paket, Wera di 8 Desa sejumlah 47 paket, Woha di 8 Desa sejumlah 94 paket, Donggo di 3 Desa sejumlah 14 paket. Sementara Kota Bima sejumlah 47 paket yang tersebar di Kelurahan Jatibaru, Jatiwangi, Kendo, Dodu, Kodo, Kumbe, Lampe, Nungga, Penana’e, Rabangodu, Sambinae, Santi, Tolotando, Busu dan Ntobo,” katanya, Senin (30/11/2021).
Pelelangan ini Kata Sahrul, dengan sistem standar wajar dan rasional. Maksudnya, proses pelelangan bertujuan untuk mencari penawar tertinggi yang akan ditetapkan sebagai penyewa. Untuk harga tanah, akan disesuaikan dengan kelas. Kategori kelas satu seperti depan jalan raya, walaupun tidak terlalu luas akan mendapat penawaran tertinggi. Begitupun kelas dua dan tiga.
“Indikator pelelangan akan dipertimbangan sesuai keadaan petani dan iklim. Namun karena pertarungan status sosial, harga kadang melambung tinggi dari tahun sebelumnya. Uang yang terkumpul hasil pelelangan sejumlah Rp.4,162 miliar,” tuturnya.
Lelang telah usai dan saat ini sudah di buka Penunjukan Langsung (PL). Untuk masyarakat yang butuh tanah, proses transaksi bisa langsung datang di Kantor atau bisa transaksi melalui rekening daerah. Namun untuk harga, akan dipertimbangkan sesuai kemampuan masyarakat. Apalagi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak stabil.
“Untuk dana yang terkumpul belum dipastikan karena PL belum selesai. Tapi kalau tahun 2020, dana terkumpul sekitar Rp.400 juta. Tahun ini kami berharap alami meningkatan,” harapnya.
Semua dana yang terkumpul tambah Sahrul, akan disetorkan ke Kas Daerah dan akan jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Semua dana dipastikan disetor ke Kas Daerah, tidak ada keraguan karena transaksinya via rekening,” tegasnya. ILY
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
