Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Ada Petani Migran di Bima

Oleh : Muhamady Yunus

Musim tanam bawang merah yang kedua kalinya untuk kawasan sanggar, saya ikut membersamai seorang kawan (petani migran).

Saya terbilang sebentar di sana, hanya empat kali jum’at hinggga panen bawang merah dan berpulang kembali ke rumah masing-masing.

Kami adalah yang terakhir panen di sana. Ada sekitar 1.30 Ha lahan yang digarap kawan itu. Ada 2 (dua) petak diberikan untuk saya ikut menanam bawang merah di lahannya.

Alhamdulillah, bawang yang dibawa pulang kawan saya itu ada dua truk. Sementara saya hanya membawa pulang 90 ikat (ciwi kelo).

Bawang itu tak ada yang dijual, sebab harga bawang saat itu anjlok (hingga kini masih anjlok). Jika saja di jual, harga jual tak akan dapat menyamai apalagi melampaui biaya produksi yang cukup tinggi.

Selama di so mareti Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, NTB, saya banyak belajar darinya, juga belajar dari beberapa kawan kerabat lainnya.

Saya belajar melalui interaksi dan dialog yang intensif dengan kawan-kawan itu, juga belajar melalui aksi langsung di kawasan bertaninya itu.

Bergelut dengan tanah, air, obat-obatan, mengamati pertumbuhan bawang merah, mengurangi sebaran hama ulat yang kian mengancam dan merusak tanaman hingga panen.

Tiada kata berhenti belajar dalam bertani bawang merah, sebab berhenti belajar akan mengantarkan para petani didepan pintu gerbang kegagalan.

Saya perhatikan, para petani migran tiada henti belajar pengolahan tanah yang benar, belajar menghadapi iklim yang berubah dan tak menentu tiap tahunnya, belajar memberi perlakuan yang sesuai dengan kubutuhan tanah dan tanaman dengan tepat, belajar terapan teknologi budidaya bawang merah, pengairan serta pola pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman, maupun belajar mengantisipasi dan mengusir hama secara efektif dengan ragam pestisida.

Kawan ini bisa dibilang petani migran yang berpikiran lapang dan terbuka. Ia kaum terdidik, mantan aktivis yang memilih jalan bertani bawang merah.

Bersama beberapa kerabatnya, ia membuka kawasan baru pertanian bawang merah di so mareti untuk pertama kalinya tahun 2017.

Terhitung ada ratusan petani migran di sanggar. Ada banyak juga buruh tani migran. Ada 14 (empat belas) titik kawasan pertanian bawang merah, tersebar di Desa Kore, Desa Taloko, Desa Sandue, Desa Boro dan Desa.

Saya tak tahu pasti, apakah mereka yang datang bertani dan tersebar di berbagai desa dan titik kawasan pertanian bawang merah itu sudah ada dalam data pemerintah Daerah Kab Bima ? Apakah sudah ada dalam nomenklatur kebijakan Pemda kab Bima ? Ataukah tidak sama sekali?

Namun dari keterangan kawan-kawan, saya dapati bahwa mereka luput di data oleh pemerintah dan pemda, tak mendapat sentuhan kebijakan samasekali. Tak ada program pemerintah yang menyasar mereka.

Dan yang pasti, mereka (petani) yang meninggalkan kampung halamannya adalah petani migran. Meraka datang bertani di kecamatan tetangga jauh, seperti di kecamatan sanggar, kecamatan soromandi, kecamatan madapangga dan kecamatan wera, maupun bertani lintas kabupaten seperti di kabupaten dompu dan di sumbawa.

Mereka adalah salah satu kekuatan penopang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima. Berkat mereka juga, Kab Bima dapat menghasilkan produksi bawang lebih dari 1 juta ton pertahunnya, bahkan hampir mendapati 2 juta ton dari data BPS Provinsi NTB.

Lalu apa kebijakan Pemerintah dan Pemda Kab Bima Untuk petani migran seperti mereka yang tesebar di berbagai kecamatan di Bima, serta di kawasan kabupaten dompu dan sumbawa ?

Dikala mereka butuh lahan bertani bawang merah, apakah pemda pernah hadir ditengah-tengah mereka ? Semisal, program cetak sawah baru, pernahkah ditujukan bagi perluasan kawasan pengembangan bawang merah untuk memudahkan mereka mendapatkan lahan yang subur dan produktif di kab bima ?

Sejauh yang saya tahu, dari hasil focus group discussion (FGD) bersama beberapa petani bawang merah, para petani migran mendatangi dan melakukan survey di berbagai titik kawasan tanpa dampingan dari para pemangku kepentingan.

Mereka memastikan sendiri tingkat kesuburan tanah, ketersediaan sumber air, dan hal-hal lainnya dilahan yang sudah, sedang dan akan digarap untuk penanaman bawang merah.

Lahan-lahan tidur yang terbentang luas, yang awalnya tak digunakan dan ditinggal begitu saja oleh pemiliknya, disulap menjadi lahan produktif oleh para petani migran.

Lahan-lahan baru mereka buka sendiri, mereka sewa alat berat secara mandiri, mereka buka akses jalan, mereka garap hingga layak ditanami bawang merah. Dan tentu saja melelang tanah-tanah itu tiap tahunnya kepada para pemiliknya.

Dikala butuh pupuk, mereka mengupayakan sendiri. Tak ada jatah pupuk bersubsidi untuk mereka. Sebab mereka para petani migran tak ada dalam RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok). Saat mereka kesulitan pupuk, dimana pemerintah dan pemerintah daerah kab bima ?

Dikala petani butuh pestisida, harga pestisida membumbung tinggi. Biaya produksi pun semakin meningkat. Tak nampak kinerja pengawasan untuk itu.

Tak ada pula peraturan daerah yang dirumuskan sesuai kondisi wilayah tani bima dan menguatkan posisi petani diberbagai wilayah.

Surat edaran tentang pupuk yang disebarkan pemda bima, itu bukan solusi bagi para petani migran dan para petani yang belum terlembagakan dalam kelompok tani.

Belum lagi ada point 8 dalam surat edaran nomor 53 tahun 2021 tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang memastikan pengecer tidak menjual pupuk bersubsidi kepada petani/pembeli yang digunakan diluar areal pertanian/penanaman kab. Bima.

Point 8 itu tidak menjawab masalah, bukan solusi, justru menjadi masalah baru atas nasib petani bima (terutama petani migran) yang bertani di areal Kabupaten Dompu dan Sumbawa.

Banyak pula petani yang gagal panen. Dan ketika gagal panen, pernahkah pemerintah daerah hadir ditengah-tengah petani ?

Sejauh ini petani menguras tenaga dan pikiran sendiri, membanting tulang dan menanggung sendiri kerugian ketika gagal panen.

Kenapa pemda bima tak menyiapkan asuransi bagi petani melalui lembaga penjamin asuransi pertanian ? Tentu saja, asuransi bagi para petani ketika gagal panen sangat dibutuhkan dan meringankan perderitaan petani.

Pemda Bima harus membentuk dan memastikan kehadiran lembaga penjamin asuransi pertanian bagi petani Bima.

Ketika panen raya, infrastruktur berupa gudang penyimpanan komoditi sangat dibutuhkan petani, sehingga tingkat penyusutan hasil panennya dapat diminimalisir dari kondisi saat ini.

Ketika ada gudang penyimpanan, bawang hasil panen raya menjadi lebih aman dan penyerapan oleh pemerintah daerah melalui Bulog harus dimaksimalkan.

Selain gudang penyimpanan, sejauh ini daerah bima tak memiliki pasar komoditi. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ulang langkah penyelamatan dan perbaikan pertanian dan nasib petani di daerah bima.

Ada baiknya pemerintah daerah kabupaten bima berpikir, berpikir dan berpikir jernih, membaca, membaca dan membaca baik-baik data pertanian di bima, lalu mengambil langkah ke depan untuk merumuskan terobosan kebijakan baru bagi para petani mirgran bima yang tersebar diberbagai kawasan pertanian bawang merah.

Dari pernyataan sikap para petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Bima, saya dapati masalah yang dihadapi para petani di bima adalah Harga pestisida mahal, penjualan diatas harga HET, Tadak ada Gudang penyimpanan, tidak tersedianya akses pasar yang memadai, tidak ada Pasar komoditi, masih banyak petani bima yang tidak termaktub dalam RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) untuk jatah pupuk Bersubsidi, tidak ada Lembaga Penjamin Asuransi Pertanian

Dan secara kasat mata, daerah Bima memiliki ketersediaan lahan, Iklim yang mendukung, ketersediaan air, Petani berpengalaman, Petani sudah menghasilkan benih sendiri.

Kelembagaan pemasaran sudah ada tinggal dimaksimalkan peran para pemangku kepentingan didalam penguatannya.

Petani bima Memiliki varietas lokal yang sesuai untuk musim hujan dan kemarau, serta semakin banyak petani muda, terdidik dan berpikiran terbuka yang memajukan pertanian di Bima.

Petani kurang modal dan akses terhadap pembiayaan, karenanya pemerintah daerah tentu saja harus memastikan kemudahan bagi petani untuk mengakses permodalan.

Jika belum dilakukan penerapan paket teknologi seutuhnya, pemerintah daerah memastikan edukasi dan pendampingan petani secara berkelanjutan dalam penerapan paket teknologi pertanian.

Organisasi petani yang tidak efektif, tidak hanya diabaikan begitu saja. Perlu langkah-langakah kongkrit untuk pembenahan kelompok tani.

Petani yang belum dilembagakan dalam kelompok tani, penting untuk dilembagakan dengan segera. Sebab akan selalu menjadi benang kusut dalam pengembangan sektor pertanian.

Juga soal posisi petani migran, dalam hal ini bertani keluar dari wilayah asalanya penting untuk dipertimbangkan dalam rumusan kebijakan Pemda Bima.

Dikala Tingkat pendidikan petani rendah, pemda mestinya menjalankan ragam program pendidikan secara intensif yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas petani.

Sarana dan prasarana seperti irigasi, mesin pompa air, hand tractor beberapa alsintan lainnya sejauh ini petani migran hanya mengupayakan sendiri, tanpa ada keterlibatan dan sentuhan kebijakan pemda bima yang memihak ke mereka.

Kita tahu daerah Bima memiliki pelabuhan yang strategi, namun angkutan laut berupa kapal cepat pengangkut komoditi bawang merah antar pulau masih sekedar menjadi wacana.

Bukahkah Nenek moyang tanah Bima, telah lama mengkarabi poros niaga dunia, komoditi mereka tembus keberbagai belahan dunia, Eropa, China dan berbagai wilayah lainnya.

Mereka yang berniaga, memasuki kawasan nusantara, mengambil jalur malaka dan hendak menuju kawasan timur, mereka selalu singgah di pelabuhan dan teluk bima, jika menuju timur lintasan niaganya melalui gunung sangiang api di kecamatan wera. Gunung sangiang di kenali sebagai huo san (nama cinanya).

Bagaimana nasib petani migran bima di masa mendatang ? Akankah komoditi bawang merah varietas lokal Keta Monca dan Super Philips yang diroduksi petani bima dan tersebar di berbagai kawasan pulau sumbawa dapat menembus ke jalur niaga dunia internasional sebagaimana zaman nenek moyang manusia bima dahulu?

 

Wallahua’lam

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Berita

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima akan membeli bawang petani sebanyak 50 ton. Pembelian dengan skema pelibatan ASN se Kabupaten Bima. Hal itu dibeberkan Bupati...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Massa yang mengatasnamakan Aliansi Petani Bima (APB) menggedor Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Rabu (1/12/2021). Namun aksi berlangsung ricuh setelah aparat menembak...

Peristiwa

  Bima, Bimakini.-  Saat aksi menyoal harga bawang yang anjlok di Kantor Bupati Bima, Kamis  kemarin, rupanya ada seorang warga Desa Renda, Kecamatan Belo,...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Wakil Bupati, Sekda, Kapolres dan sejumlah elemen lain bertatap muka dengan massa aksi yang mengatasnamakan...