Proses pembongkaran talang air yang dinilai tidak sesuai pekerjaan.
Bima, Bimakini.- LSM Peluru NTB membongkar program talang air di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Senin (6/12), sekitar pukul 11.00 Wita. Pembongkaran talang air tersebut dinilai karena tidak sesuai bestek.
Pembongkaran dihadiri Perwakilan Hutama Karya (HK), BWS, Pemerintah Kecamatan, Babinsa, PolPP, Ketua P3A Desa Rade dan beberapa petani Desa Dena.
“Usai melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Camat Madapangga, kita bersama komponen lain turun ke lokasi dan membongkar talang air tersebut. Karena dugaan kita dikerjakan asal – asalan, alhasil pekerjaan tersebut tidak sesuai bestek,” ujar anggota LSM Peluru NTB, Fan Mahayus, Selasa (7/12).
Kata Fan Mahayus, talang air itu bukan sekedar untuk menyalurkan air ke Desa Rade, namun sebagai akses penghubung petani Desa Dena untuk menyebrang sungai. Sehingga talang air itu harus dengan kondisi fisik yang menjamin, bukan dengan kondisi seperti itu.
“Kita kuatir talang air itu akan memakan korban jiwa, karena sewaktu – waktu akan digunakan oleh petani Desa Dena untuk menyebrang sungai. Nah, kalau petani jatuh, siapa yang bertanggung jawab,” tanyanya.
Dijelaskannya, informasi yang kita dapat bahwa program tersebut dikerjakan oleh BWS NT 1, namun sumber anggaran tidak diketahui lantaran pihak pelaksana tidak memasang papan informasi.
“Kegiatan tersebut tidak transparan, buktinya tidak dipasang papan informasi. Sehingga terindikasi pihak pelaksana kerja mencari untung untuk mempertebal isi dompet,” jelasnya.
Lanjut Fan Mahayus, menuntut pihak BWS, Subkon dan Pengawas untuk bertanggung jawab terkait kegiatan tersebut. Tidak saja itu, mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kita minta pejabat terkait usut tuntas masalah ini, apalagi menyangkut anggaran negara. Yang notabenenya bersumber dari rakyat untuk rakyat,” ujarnya.
Ketua Umum LSM Peluru NTB, Deni Juliadin, S.Pd menegaskan, program talang air ini benar – benar amburadul, karena fakta di lapangan pengecoran tidak di masukan besi. Tapi menggunakan tripleks dan tiga bilah bambu sebagai penahan tripleks.
“Pihak pelaksana betul – betul tidak punya hati, masa kontruksinya seperti itu. Talang air itu kan akses bagi petani, jadi mutu kegiatan harus dijaga, ini kan sama saja menjebak petani supaya jatuh ke sungai,” ucap tegasnya.
Terkait masalah tersebut, pihaknya akan memasukan laporan ke Tipikor dan bersurat ke Kementrian Dirjen SDA. Hal itu perlu dilakukan supaya ada efek jera bagi pihak pelaksana dan tidak mengulangi hal yang sama.
“Kita memiliki bukti video saat bongkar talang air, selain itu ada pernyataan petani yang melihat langsung pengerjaan tidak sesuai bestek itu. Jika pihak pelaksana tidak dijerat hukum dan mengembalikan anggaran negara, maka kami akan membuat instabilitas di Madapangga tidak aman,” ancamnya.
PPK BWS NT 1, Syamsudin menyampaikan, terkait hal itu pihak pelaksana bersedia untuk memperbaiki kontruksi pembangunan talang air tersebut. Kita juga sudah sepakat dengan pihak HK bahwa kegiatan tersebut akan dikerjakan ulang.
“Besok (Rabu 8/12, red) mulai dikerjakan, itu sudah disepakti bersama,” janjinya. KAR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
