Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

Pengelolaan JDIH KPU Kobi Dimonev

KPU Kota Bima sedang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kota Bima, Bimakini.- Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Senin (13/12/2021) mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi dalam jaringan terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB. Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan pemberian penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh KPU Republik Indonesia.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/ Kota se Provinsi NTB. Sementara kegiatan Monev dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Dr. Yan Marli.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bima, Agussalim SAg menjelaskan, JDIH KPU Kota Bima merupakan media untuk memuat aturan hukum dan keputusan, baik yang dihasilkan oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kota Bima. Pada JDIH juga terdapat Putusan-putusan Pengadilan, Putusan DKPP dan juga Putusan MK serta PT TUN yang melibatkan KPU Kota Bima. Selain memuat produk hukum, di website JDIH KPU memuat berita tentang hukum atau kegiatan bagian hukum.

Lanjut Agussalim, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut dimaksudkan untuk menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di lingkungan KPU yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Serta menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Untuk Pengelolaan JDIH KPU Kota Bima, terdapat 48 Keputusan yang telah dihasilkan dan telah diinput pada JDIH KPU Kota Bima selama lima tahun terakhir. Untuk memaksimalkan pengelolaan JDIH, KPU Kota Bima juga memanfaatkan teknologi informasi dan dokumentasi seperti Facebook JDIH, Fanpage JDIH dan Instagram JDIH KPU Kota Bima.

Berdasarkan hasil evaluasi dari KPU Provinsi NTB, dari 48 Keputusan yang telah dihasilkan oleh KPU Kota Bima, yang berhasil diverifikasi hanya 40 keputusan. Sementara abstrack yang berhasil terinput hanya 35 dari 40 keputusan tersebut. Sehingga masih tersisa 5 abstrack dari 5 keputusan yang harus segera dituntaskan.
Terkait hasil evaluasi tersebut, KPU Kota Bima diminta untuk segera memenuhi beberapa kekurangan tersebut. “Kita diminta untuk menyempurnakan dengan melengkapi kekurangan yang ada dan kami menyanggupinya,” tutup Agus. (BE04)

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Siswa-Siswi SMAN 2 Kota Bima terlihat begitu antusias mendengarkan pemaparan materi tentang kepemiluan, yang disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Hasil  Rapat Forum Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Pertama Tahun 2022, yang dilaksanakan KPU Kota Bima,  Kamis (31/3/2022) lalu...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Senin malam (14/2/2022) melaksanakan kegiatan Nonton Bersama Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024, bertempat...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Pakta Integritas merupakan dokumen penting dalam menjamin kapasitas dan kualitas kerja pegawai yang berdampak secara langsung pada kinerja organisasi. Karena, Pakta...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan rapat internal dengan agenda penyampaian laporan hasil pengisian instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2021...