Massa aksi yang alami kekerasan dari aparat saat aksi menyorot nasib petani di Pemkab Bima, Rabu.
Bima, Bimakini.- Massa yang mengatasnamakan Aliansi Petani Bima (APB) menggedor Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Rabu (1/12/2021). Namun aksi berlangsung ricuh setelah aparat menembak pendemo dengan gas air mata dan peluru karet.
Akibatnya, sejumlah pendemo terluka. Bahkan ada yang sobek di telinga, hingga terpaksa ada diopname. Mereka menuntut masalah harga, baik hasil pertanian dan obat-obatan semakin mahal dan mencekik petani. pendemo yang terluka pun dilarikan ke layanan kesehatan untuk mendapat penanganan.
Jenderal Lapangan Aksi, Busran menyesalkan tindakan aparat menembak pendemo. Dijelaskannya, awalnya massa aksi penyampaian orasinya. Selang beberapa jam kemudian tepatnya pukul 14.15 Wita aparatur kepolisian membubar paksa massa aksi dengan peluru karet dan gas air mata.
“Massa aksi yang tergabung dalam aliansi petani Bima mengalami luka yang cukup serius di bagian kepalanya. Oleh karena itu kami menuntut keras kepada pihak aparatur kepolisian agar supaya menindak lanjuti kasus yang menciderai massa aksi, karena itu melanggar hukum-hukum moral sesuai yang diamanatkan oleh UUD Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia,” ujarnya, Rabu.
Ditegaskannya, sikap kekuasaan dengan menggunakan pendekatan represif tidak akan menyurutkan semangat perjuangan. Apa yang dilakukan semata memperjuangkan petani. “Petani butuh kebijakan, butuh perlindungan dari pemerintah. Jangan biarkan petani melawan pasar, harga obat-obatan melambung, seolah pemerintah tidak ada. Saat harga anjlok pemerintah juga seakan tutup mata,” sesalnya.
APB menuntut Kementan RI untuk menolak rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) khusus untuk komoditi bawang merah.
Kementrian Perdagangan RI harus menolak ijin impor (IP) khususnya untuk komoditi bawang merah. Pemerintah pusat dan daerah agar menyediakan pasar komiditi bawang merah. Bupati Bima dan DPRD Kabupaten Bima untuk terlibat dalam menstabilkan harga Pestisida.
Selain itu, meminta agar Bupati Bima segera meng-akomodir petani migran dalam RDKK penerima pupuk bersubsidi. Mengambil langkah tegas bersama Muspida untuk menertibkan penjualan pupuk bersubsidi di pasar Tente.
Mendesak Bupati Bima dan DPRD Kabupaten Bima untuk bersama-sama merumuskan dan menetapkan peraturan daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya petani bawang merah. Menertibkan distributor dan pengecer yang menjual pupuk bersubsidi secara paket dan melampaui Batas HET.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar membentuk Lembaga Penjamin ASURANSI Pertanian. Menteri Perdagangan RI untuk mengimplementasikan PERMENDAG Nomor 07 tahun 2020 tentang Harga acuan pembelian Ditingkat Petani untuk Bawang Merah Askip Rp 18.300 / Kg. (BE04)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
