Parwadi (kiri) dan Lalu Atharifatullah (kanan).
Mataram, Bimakini.- KeberhasilanPemprov dan kebijakan Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah dalam menuntaskan masalah sengketa aset Pemprov, lahan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan menuai pujian dan apresiasi.
Kebijakan Gubernur Zul dinilai tegas, namun tetap menegakkan nilai-nilai keadilan yang humanistik.
Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Lalu Atharifatullah mengatakan, ketegasan Gubernur Zul nampak setelah Pemprov NTB akhirnya memutuskan kontak kerjasama pengelolaan lahan dengan PT GTI.
“Ketegasan ini membuat sengkarut asset Pemprov NTB atau lahan PT GTI yang sekian puluh tahun terkatung-katung, akhirnya bisa terurai di era kepemipinan Gubernur Zulkieflimansyah. Ini patut diapresiasi,” kata Lalu Atharifatullah melalui release media, Senin 17 Januari 2022.
Ia mengatakan, ketegasan Pemprov NTB memutus kontrak kerjasama dengan PT GTI juga tak mengabaikan aspek keadilan yang humanistik bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan di asset Pemprov seluas 65 hektare tersebut.
Menurutnya, dengan pola kerjasama pemanfaatan lahan yang dibuat bersama masyarakat, Gubernur Zul sudah berupaya membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk tetap bisa menempati lahan dengan pola sewa.
“Sisi humanisme-nya, masyarakat yang tadinya menguasai lahan eks GTI itu tidak diusir paksa, melainkan diberikan akses untuk tetap berusaha dan menempati lahan dengan pola sewa. Biaya sewanya pun ditinjau dari jenis usaha, bahkan untuk masyarakat kecil dan kurang mampu justru tidak dipungut apa-apa. Ini luar biasa,” tukas Lalu Athar.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi keputusan “win-win solution” baik bagi Pemprov NTB selaku pemilik lahan, masyarakat, dan juga para investor di Gili Trawangan. Masyarakat dan investor tetap bisa menempati lahan dan membuka usaha, sementara Pemprov NTB juga mendapatkan kontribusi untuk PAD.
“Saat masih dikelola PT GTI kan, puluhan tahun Pemprov bisa dibilang nggak dapat apa-apa. Sementara dengan pola saat ini, kami pikir masyarakat terakomodir, investor juga merasa nyaman berinvestasi, dan Pemprov NTB dapat benefit untuk PAD. Ini jadi win-win solution yang proporsional,” katanya.
Pujian dan apresiasi yang sama juga datang dari Ketua Pertahanan Idiologi Syarikat Islam (PERISAI) Nusa Tenggara Barat, Parwadi.
Ia mengapresiasi sikap soft dan humanis yang ditunjukan Gubernur Zul, terutama dalam menangani dugaan adanya oknum masyarakat yang telah menjual atau menyewakan lahan milik Pemprov NTB ke pihak lainnya tanpa hak.
“Kita lihat di status facebook Gubernur Zul kemarin. Bahwa untuk oknum masyarakat yang sudha terlanjur menjual atau menyewakan lahan itu diajak berkomunikasi untuk penyelesaian terbaik. Padahal Pemprov bisa saja menggiring masalah ini ke ranah pidana, tetapi opsi ituu tidak diambil demi masyarakat,” katanya.
Pemuda yang sedang kuliah pascasarjan di salah satu universitas swasta di jakarta itu mengatakan, hal tersebut menunjukan bahwa Gubernur Zul menyadari bahwa sebagian besar masyarakat di sana juga menjadi korban dalam sengkarut lahan GTI yang puluhan tahun terjadi. Sehingga apa yang mereka lakukan lebih kepada karena tidak paham dan tidak mengetahui aturan yang ada.
Ia menilai, pendekatan Gubernur Zul yang tegas namun humanis di Gili Trawangan, juga diambil demi citra pariwisata di pulau eksotis itu sendiri.
“Hal ini menunjukan Gubernur sangat menjaga citra pariwisata di sana. Jangan sampai karena kisruh lahan berdampak pada pariwisata yang selama ini terpuruk karena pandemi Covid-19,” katanya. (BE04)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
