Oleh : Munir Husen
Pemilihan kepala daerah serentak terjadwal tanggal 27 November Tahun 2024 mendatang. Pilkada adalah manivestasi dan implementasi nilai asasi Negara yang menganut faham demokrasi. Pilkada secara rutin dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali.
Demokrasi mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan politik merupakan hak rakyat. UUD 1945 misalnya konsep demokrasi ini ditemukan pada pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat (jurnalJudisial Vol/ 12 :2019).
Sistim Pemerintahan dalam negara yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat, manakala dilaksanakan melalui proses pemilihan kepala daerah secara demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pilkada serentak kali ini, momentum yang sangat menarik dikaji sebagai fenomena baru bagi partai politik untuk menentukan figur potensial calon kepala daerah yang akan diusung pada pemilihan kepala daerah 2024 mendatang.
Tidak bisa dipungkiri, peran partai politik didalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah sangatlah menentukan prosesi demokrasi. Sebab partai politik itu adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistim demokrasi. Undang-undang telah menyiapkan dua pilihan bagi para calon kepala daerah yaitu melalui mekanisme jalur partai politik dan dan jalur independen (perseorangan).
Partai Gerindra telah memutuskan secara final figur calon kepala daerah berasal dari kader partai Gerindra. salah satu bentuk “decision maker” Partai Gerindra. Suatu proses dalam menentukan pilihan para kader terbaiknya untuk menjadi calon kepala daerah.
Keputusan partai Gerindra ini sangat “ genit”, seksy, mengumumkan lebih awal figur calon kepala daerah dari kader partainya, agar publik mengetahui lebih awal terhadap calon kepala daerah. Dan calon kepala daerah tersebut bisa melakukan sosialisasi dan safari politik kepada masyarakat di Kota Bima.
Keputusan partai Gerindra ini sangat genit, luar biasa sangat seksy. Keputusan ini tidak lahir dengan serta merta, tidak muncul dengan tiba-tiba tapi melalui proses pemikiran yang panjang dan matang dalam sejarah perpolitikan pilkada Partai Gerindra selama ini.
Keputusan ini adalah hasil dialog dikalangan internal dan hasil survei berdasarkan jam terbang kadernya sebagai kriteria calon kepala daerah. Semua ini menjadi pertimbangan yang matang bagi calon kepala daerah partai Gerindra.
Sebab keputusan adalah pilihan sadar dan teliti terhadap alternatif yang tersedia untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan. Karena itu tidak saja dibutuhkan cara cerdas untuk menjatuhkan pilihan, tapi juga standar moral yang ketat dan keberanian untuk menanggung resiko.
Kenapa standar moral yang diberi penekanan ? karena keputusan politik berakibat mengikat pada semua warga masyarakat. Hanya orang yang tidak bermoral mempermainkan masyarakat banyak untuk meraih hasrat rendahnya (Saksi: 2005).
Oleh sebab itu keputusan partai politik terhadap figuritas calon kepala daerah adalah figuritas yang bebas dari penyakit-penyakit yang merugikan rakyat. Figuritas kepala daerah yang siap melaksanakan amanat rakyat yang sudah terlanjur memilihnya. Figuritas yang siap bersama rakyat dikala suka dan duka. Dan figuritas yang bisa mengayomi semua stakeholder
Tampilnya kader terbaik partai Gerindra sebagai calon kepala daerah ini adalah langkah maju dalam kontestasi pilkada, sebab selama ini Partai gerindara yang memiliki kurisi di DPRD Kota Bima dengan jumlah empat kursi pada pemilihan kepala daerah yang lalu cukup fantastis, namun hanya menjadi pelengkap, tidak bisa menentukan dan hanya ditentukan. Hal ini menjadi bahan evaluasi partai gerindra.
Steitmen Ali Ustman Al Khairy sekertaris DPD partai Gerindra NTB pada saat rapat konsolidasi partai mengajukan kader partai sebagai calon kepala daerah potensial (Media Bima Ntika 13 February 2022). Partai Gerindra tidak lagi menggusung calon kepala daerah yang berasal dari kalangan eksternal, yang sulit bisa memahami filosofi visi dan misi garis perjuangan politik Gerindra.
Partai Gerindra sudah menetapkan kebijakan pemilihan calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada 2024, kata Ketua Harian DPP Partai Garindra Sufmi Dasco Ahmad di Kimpleks Parlemen 9 Pembruari 2022. Kebijakan tersebut diambil karena masukan dari sejumlah dewan Pimpinan daerah (DPD). Sebab, jika calon yang diusung bukan kader berpotensi tak sejalan dengan kebijakan partai (https://www.medcom.id/nasional/gerindra-prioritaskan-mengusung-kader-di-pilkada-2024).
Masyarakat akan melihat partai besutan Prabowo Subianto apakah kansisten atau lebai pada keputusan partainya terhadap calon kepala daerah. Namun demikian adanya perubahan paradigma partai politik Garindra ini perlu diapresiasi sebagai regeling politik yang berkemajuan bagi partai politik Gerindra kedepannya. Sekarang sudah mulai tampil lebih percaya diri.
Partai Gerindra, telah mengumumkan lebih awal pada publik calon kepala daerah “Kota Bima”. Dengan menggusung kader terbaiknya yaitu Bapak Sudirman DJ. SH, alias Pak DJ yang cukup lama malang melintang menjadi politisi di Kota Bima dan juga memiliki rekam jejak serta pengalaman pada bidang akademik sebagai mantan Dosen STIH Muhamadiyah Bima dan pernah menjabat sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum Amanah (LBH AMANAH) Bima.
Sudurman DJ. SH adalah sosok yang cukup dikenal dimasyarakat, figuritas yang memiliki reputasi politik yang moncer, memiliki kemampuan lain yang bisa memberi nilai tambah sebagai modal dasar pasca pencalonan kepala daerah untuk bisa lebih bebas melakukan aktualisasi diri dan sosialisasi di masyarakat.
Saat ini Partai gerindra jusrtu menampilkan gaya politik yang sangat realistis, siapa saja kadernya tanpa terkecuali apakah ketua partai atau pengurus partai jika memiliki elektabilitas tinggi, baik di parlemen maupun di masyarakat maka akan diusulkan menjadi calon kepala daerah. Partai lain tunggu gerbong selanjutnya, bersabar didalam menentukan pilhan diantara berbagai alternatif yang ada.
Selama ini rakyat disugukan dengan dagelan politik calon kepala daerah seperti membeli kucing dalam karung, atau seperti mamalia dalam kubangan akan diumumkan beberapa bulan menjelang pendaftaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Akhirnya masyarakat agak susah menilai calon kepala daerah tersebut. Dan sebaliknya jika dari awal sudah diumumkan maka yakinlah masyarakat tidak akan membeli kucing dalam karung. Itulah yang dikatakan oleh Prof Safii Ma’arif dengan istilah politik rabun ayam. Sulit untuk mendekeksi figuritas calon kepala daerah semacam ini.
Dengan adanya keputusan Partai gerindra yang cukup genit ini, memberikan kesempatan yang cukup besar pada masyarakat untuk melihat figuritas calon kepala daerah lebih awal. Apakah calon tersebut layak atau tidak tergantung sungguh pada konstituen. Maka tugas berat calon kepala daerah adalah melakukan sosialisasi diri lebih awal pada masyarakat…*
Wallahualam.
Anggota DPRD Kota Bima. Periode 2004-2009.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
