Sosialisasi eRDKK.
Bima, Bimakini.- Banyaknya aksi protes para petani pada masing-masing desa di Kabupaten Bima belakangan ini, lantaran tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, menjadi masalah serius di Bima hingga menganggu stabilitas daerah.
Tak pelak, aksi klaim hingga menyebutkan pupuk langka dari tahun ke tahun pun, menjadi perhatian serius pemerintah. Mengurai masalah ini pun, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, terus intens menyisir berbagai desa dan kecamatan untuk menemui para petani atau Poktan dan stakeholder lainnya.
“Masalah yang paling banyak dijumpai itu, rata-rata nama petani ini tidak masuk dalam sistem elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ini yang menjadi biangnya,” ungkap Kadis Pertambun Kabupaten Bima, Ir Hj Nurma M Si menjawab media ini, Kamis (10/02).
Penyebab utamanya sambung mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima tersebut adalah, lantatan saat mendaftarkan dirinya dalam kelompok tani, petani tidak memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP.
“Mereka Lebih banyak memakai NIK di Kartu Keluarga atau KK-nya. Ini yang menjadi masalah utamanya. Padahal harusnya memakai NIK di KTP dan sekali lagi bukan NIK di KK,” ujarnya di kantornya Kamis pagi.
Jika menggunakan NIK KK sambungnya, jelas akan tertolak dalam sistem e-RDKK dan hanya menerima NIK yang ada dalam KTP masing-masing petani. Masalah lain katanya, petani masih banyak yang tidak masuk dalam kelompok tani yang dibentuk pada masing-masing desa.
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar sesegera mungkin para petani yang belum terdata baik nama serta dalam sistem e-RDKK, mendaftarkan kembali dengan menggunakan NIK KK yang nantinya di pandu petugas di desa serta kecamatan masing-masing yang dipasang pihaknya.
Saran ini pula yang kerap disampaikan pihaknya di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, dan stakeholder lainnya, saat melakukan sosialisasi ke berbagai kecamatan terkait sistem pengaplotan sistem e-RDKK.
Seperti yang dilakukan pihaknya dalam awal pekan ini di Kecamatan Sape dan Wawo, serta sebelumnya di Kecamatan Sanggar dan sekitarnya. Di Kecamatan pelosok ini, diketahui ada banyak petani yang tidak termasuk dalam Kelompok Tani serta tidak masuk dalam sistem e-RDKK. Lagi-lagi dengan masalah yang serupa yakni tidak mendaftarkan diri dengan NIK KTP.
Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) ini jelas Nurma, merupakan penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani yang diterapkan Kementerian Pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.
“e-RDKK adalah salah satu kunci agar distribusi pupuk subsidi berlangsung tepat sasaran dan ini disusun oleh kelompok tani sesuai dengan kebutuhan mereka yang diverifikasi berlapis hingga tingkat provinsi. Oleh karenanya, kelompok tani memiliki peran penting agar validitas e-RDKK terjaga,” pungkasnya. IKR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
