ilustrasi
Oleh : Zidniy Ilma
Seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2022, 2 orang dokter serta puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Bima terkonfirmasi positif covid-19. Hal ini berdampak pada beberapa pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut ditutup sementara. Termasuk di dalamnya waktu kunjungan pasien yang dibatasi. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker serta yang merokok di sekitar rumah sakit juga akan langsung ditegur oleh petugas.
Pemberlakuan Pembelajaran Daring di Beberapa Sekolah
Tak bisa dipungkiri, pandemi covid-19 di dunia, di Indonesia, khususnya di Bima sampai saat ini belum juga berakhir. Berbagai varian baru terus bermunculan akibat dari mutasi virus dikarenakan tingginya transmisi orang ke orang. Dan sekarang yang sedang merebak adalah covid-19 varian Omicron. Pada saat ini Omicron sudah menjadi ancaman baru bagi kelangsungan hidup manusia karena lebih cepat menular meskipun dalam gejala yang ringan. Dan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat maka bukan tidak mungkin virus ini akan banyak memakan korban jiwa.
Untuk mengantisipasi bahaya Omicron ini, per tanggal 16 Februari 2022 Kepala Seksi Madrasah Kementerian Agama Kota Bima, H Furqan mulai memberlakukan pembelajaran secara daring di beberapa sekolah. Di antaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kota Bima, MTSn 2 Kota Bima, dan MAN 1 Kota Bima. Sedangkan MAN 2 Kota Bima menerapkan sistem ganjil genap sesuai dengan Nomor Induk Siswa. Walau gejala yang dialami guru, siswa, dan orang tua murid belum bisa dipastikan Omicron atau bukan, namun melihat dari banyaknya yang mengalami batuk, pilek, dan demam akhirnya H Furqan memutuskan langkah ini sebagai bentuk kewaspadaan atau antisipasi. Menurutnya pembelajaran daring ini akan diberlakukan selama satu pekan ke depan.
Mirisnya, di tengah kepanikan yang terjadi akibat varian baru Omicron ini, lagi-lagi masyarakat dikejutkan dengan pernyataan yang memicu kegaduhan. Yakni pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, M.MKes yang mengatakan bahwa seganas apapun varian covid-19 tidak akan mampu menyerang seorang yang sudah melakukan vaksinasi, bahkan yang hanya divaksin satu kali. Hal ini langsung mendapat protes dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Dompu, Mohammad Subahan, SE. Pasalnya, istrinya yang merupakan seorang perawat dinyatakan positif covid-19 varian Omicron padahal sudah melakukan vaksinasi hingga 3 kali.
Strategi Penanganan Wabah ala Kapitalis
Saat ini Kota Bima sendiri tengah memberlakukan PPKM level III. Selain kebijakan pembelajaran secara daring, pemerintah juga membatasi sejumlah kegiatan. Yakni Gowes Bareng Gubernur NTB dan Kepala Daerah Se-Pulau Sumbawa yang rencananya akan diadakan pada Minggu, 20 Februari 2022 serta penundaan peresmian jembatan Salo hingga waktu yang tidak ditentukan. Selain itu Sekda sesuai instruksi Mendagri juga membatasi destinasi wisata, penerapan prokes yang diperketat, pembatasan kegiatan seni, pembatasan 50 persen untuk kegiatan massal dan lain sebagainya. Ia menambahkan, “kita semua berharap, peningkatan hanya sampai pekan depan saja. Sehingga semua aktivitas bisa kembali normal,” ujarnya.
Sejalan dengan itu untuk mengatasi dan menghadapi lonjakan kasus Omicron, pemerintah pusat juga telah melakukan upaya pencegahan dengan strategi kebijakan pengetatan karantina, terus menggencarkan vaksinasi dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak bepergian dulu ke luar negeri kecuali dalam keadaan yang mendesak. Seperti halnya perjalanan untuk berobat. Selain itu pemerintah juga sudah menyiagakan 1.011 rumah sakit dan 82.168 tempat tidur serta jutaan stok obat-obatan untuk pasien covid-19 dalam waktu tiga bulan ke depan.
Namun apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini sejatinya tidak akan memberikan dampak yang signifikan selama kebijakan tersebut selalu diukur dari nilai untung rugi. Pun dari awal kemunculan covid-19, kebijakannya selalu mengalami tambal sulam, berputar pada kebijakan itu-itu saja. Tidak mampu membuahkan hasil yang optimal dan tuntas dalam memberantas penyebaran covid di negeri ini.
Bisa kita lihat dalam mengatasi lonjakan penularan kasus Omicron pemerintah melakukan karantina bagi warga yang pulang dari negara lain. Tapi apa yang terjadi, proses karantina pun sekarang sudah tidak efektif karena bisa disuap dan dijadikan lahan bisnis. Seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, seorang selebgram dengan inisial RV kedapatan menyuap petugas untuk meloloskannya dari karantina di wisma atlet, sepulang dari luar negeri. Dan untuk kamar karantina pun sekarang telah dilirik untuk dijadikan lahan bisnis, bagi pelaku karantina mandiri tarif kamar hotel dibandrong dengan harga yang bervariasi berdasarkan lama masa karantina dan klasifikasi hotel.
Selain dari beberapa kebijakan di atas, pemerintah juga hanya mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Padahal jika benar-benar ingin mengatasi harusnya pemerintah juga menutup total jalan masuk bagi warga asing. Karena sangat memungkinkan penularan Omicron juga akan disumbangkan oleh warga dari luar Indonesia. Namun semua itu akan mustahil dilakukan selama sistem kapitalis masih diemban.
Begitulah wajah penanganan ala kapitalis sekuler. Bebas mengambil kebijakan semaunya, kebijakannya selalu melihat dari sisi untung dan rugi. Jika itu menguntungkan akan diambil dan jika merugikan akan dilepas tanpa mempedulikan nasib rakyat, tidak penting kebijakan yang diambil akan merugikan ataupun menzolimi orang lain. Terbukti, GISAID mencatat kini varian Omicron (B.1.1.529) di Indonesia telah mencapai 6.130 kasus per Rabu, 16 Februari 2022. Dengan jumlah varian Omicron tersebut, menempatkan posisi Indonesia berada di urutan pertama di Asia Tenggara. Kemudian disusul oleh Thailand dan Singapura.
Jaminan Islam Terhadap Nyawa Manusia
Sebenarnya, Indonesia bisa belajar dari negara-negara luar yang melonggarkan social distancing sekaligus membebaskan rakyatnya untuk tidak memakai masker. Korea Selatan misalnya, di tahun 2021 pemerintahnya menyatakan Korsel sudah bebas masker, namun di tahun 2022 ini justru Korsel mengalami peningkatan kasus covid harian (m.liputan6.com). Selain Korsel, faktanya banyak negara lain yang mengalami hal serupa. Menyatakan diri sebagai negara yang sudah bebas masker, namun tak lama kemudian mengalami pelonjakan kasus.
Banyak pakar kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi pandemi yang saat ini terjadi kemungkinan akan menjadi endemi. Artinya covid-19 akan terus beredar, namun lebih dapat diprediksi. Wabah ini pada akhirnya menjadi lebih mirip penyakit rutin seperti flu atau pilek. Dr. Anthony Fauci selaku penasihat medis utama Presiden Joe Biden untuk covid menjelaskan bahwa virus ini akan terus beredar tetapi tidak mengganggu masyarakat.
Walau telah banyak pakar yang memprediksi hal ini, namun seharusnya penguasa di berbagai negara tidak “menggampangkan” pandemi ini. Bagaimana pun yang mereka urus adalah manusia, baik kesehatan maupun keselamatannya. Tak heran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penguasa hasil “didikan” sekularisme kapitalisme akan melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan semata, nyawa rakyat tidak menjadi prioritas utamanya.
Jika kita kembalikan pada paradigma Islam, hal ini berbeda 360°. Dalam Islam nyawa manusia apalagi seorang mukmin amatlah berharga. Bahkan Rasulullah pernah bersabda yang artinya, “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Tirmidzi). Merujuk pada hadist ini, maka penguasa dalam Islam, di manapun ia menjabat, akan menjadikan iman dan ketakwaannya pada syariat sebagai pegangan dalam membuat kebijakan. Ia akan memprioritaskan keselamatan rakyat di atas segalanya dan tidak akan “mempermainkan” rakyatnya dengan kebijakan buka tutup PPKM atau apapun itu istilahnya. Daulah Islam tidak menunggu pandemi ini menjadi endemi, tapi berusaha untuk menghilangkan pandemi di negeri-negeri yang ada dalam naungannya. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
