Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Bupati AKJ Diminta Stabilkan Harga Gabah, Cabut Ijin Perusahaan Mitra Bulog Nakal

Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Suharlin, ST (peci hitam) dan Ady Rahmat (baju putih).

Dompu, Bimakini. – Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu, Kader Jaelani dan H Syahrul Parsan ST, MT., (AKJ – SYAH) dinilai gagal dalam menstabilkan dan mengintervensi harga gabah yang akhir-akhir ini dikeluhkan petani.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu, Suharlin ST., saat RDPU soal harga gabah, Senin (14/03/2022) siang bersama puluhan kelompok tani, Pinca Perum Bulog Bima, Pemda Dompu diwakili Kadis Pertanian, beserta Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Dompu.

Dia menegaskan bahwa, dari HPP Rp4.200 rupiah hingga Rp4.250 rupiah/Kg ditingkat petani. Hanya diserap dengan harga Rp3.000 rupiah hingga Rp3.600 rupiah/Kg oleh oknum Perusahaan mitra kerja Bulog.

Selama persoalan itu terjadi, dia tidak melihat langkah-langkah kongkrit yang dilakukan dan diambil pemerintah dalam menstabilkan dan menitervensi harga gabah demi menyelamatkan petani.

Ditegaskannya bahwa, penyerapan gabah petani dengan harga dibawah HPP tersebut merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan tiga Perusahaan mitra Bulog. Kesewenang-wenangan itu terjadi, menurutnya disebabkan karena acuh tak acuh dan apatisnya Pemerintah Daerah yang tidak mengontrol, menutup mata dan telinga terhadap persoalan petani.

“Lakukan operasi pasar, lakukan evaluasi berkala. Kalau Perusahaan mitra kerja Bulog tetap sewenang-wenangan (menyerap gabah dibawah HPP) dan terus melakukan hal yang sama, cabut ijinnya. Kalau Bolug juga melakukan kesewenang-wenangan dengan melakukan hal yang sama, usir saja dari daerah ini,” tegasnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Dompu dalam menstabilkan harga gabah, mengingat areal pertanian masih banyak yang belum panen. Gabah petani yang kemarin yang tidak terselamatkan, minimal gabah pada panen kedepan dapat diselamatkan dengan harga yang stabil.

“Saya menagih komitmen pemerintah, mulai dari saudara-saudara Kadis, Kabid, para Asisten, dan bahkan Bupati. Saya tagih komitmennya untuk menstabilkan harga gabah, menyelamatkan para petani,” tegasnya berulang-ulang.

Senada disampaikan anggota DPRD Kabupaten Dompu lainya, Adi Rahmat. Dia mendorong Pemerintah Daerah dan Bulog agar dapat segera menyikapi keluhan petani.

“Kondisi ini (harga gabah anjlok) sangat meresahkan para petani, Pemerintah dan Bulog harus segera menentukan langkah agar gabah petani dibeli sesuai HPP,” ujarnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Dompu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, M. Syahroni, Sp, MM., menegaskan bahwa sebelumnya mereka telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyikapi persoalan anjloknya harga gabah tersebut.

“Upaya itu diantaranya melakukan komunikasi dengan Pinca Bulog Bima, menyampaikan dan menanyakan sikap Bulog atas anjloknya harga gabah yang dialami para petani yang ada saat ini. Jawaban Bulog bahwa Bulog hanya mengambil gabah dengan jumlah terbatas, tidak seperti tahun kemarin,” terangnya. AZW

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Ekonomi

Dompu, Bimakini. – Upaya meringankan beban petani dibulan suci ramadhan, dan ditengah anjloknya harga jual gabah. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Dompu mendesak Pemerintah...

Ekonomi

Dompu, Bimakini. – Upaya menuntut harga jual Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani agar diserap Rp4.200 per Kilogram atau sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah...

Ekonomi

Dompu, Bimakini. – Ketua DPRD Kabupaten Dompu merespon tantangan dan tuntutan pengurus HMI Cabang Dompu agar Bupati dan DPRD segera merubah postur atau komposisi...

Ekonomi

Dompu, Bimakini. – Ditengah anjloknya harga jual gabah petani, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu menantang Bupati Kabupaten Dompu, Kader Jaelani (AKJ) dan...

Ekonomi

Dompu, Bimakini. – Reaksi para petani menuntut harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani diserap Rp4.200 per Kilogram, atau sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah...